Sabtu, 09 Juni 2012 | 15:05
Puan Maharani (sumber: Antara)
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga Puan Maharani akan memimpin Apel Siaga PDI Perjuangan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu 10 Juni 2012.
Acara memperingati Bulan Bung Karno ini akan dihadiri 12 ribu kader untuk menerima instruksi mengenai arah PDI Perjuangan ke depan.
"Bulan Bung Karno ini momentum yang baik untuk mengadakan Apel Siaga di Banyumas sebab secara psikologis akan makin kuat konsolidasi internal PDI Perjuangan," kata Puan kepada pers di Jakarta, Sabtu hari ini.
Acara ini akan dibuka dengan atraksi terjun payung. Puan Maharani langsung menjadi inspektur upacara dan memberikan instruksi pada jajaran PDI Perjuangan terkait kondisi bangsa dan politik saat ini.
"PDI Perjuangan harus mengembalikan kepercayaan rakyat Indonesia. Melalui Apel Siaga ini kami ingin teguhkan komitmen dengan langkah yang jelas dan nyata," ujar Puan.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, Agustina Wilujeng menjelaskan cara ini merupakan puncak serangkaian acara memperingati bulan Juni sebagai Bulan Bung Karno oleh DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah dan DPC PDI Perjuangan Banyumas, Jawa Tengah.
Untuk acara terjun payung, kata Agustina, akan hadir 10 penerjun yang terbagi dalam dua sorti penerbangan. "Penerjun payung ini akan dilaksanakan sebelum dan di sela acara apel siaga," kata Agustina.
Dia melanjutkan, sambutan Puan akan mendorong kader banteng untuk menghidupkan kembali spirit ajaran BK yakni menggunakan ideologi Trisakti dalam gerak partai.
Pada kesempatan itu, Agustina menjelaskan DPD PDI perjuangan Jawa Tengah akan membagikan rekaman pidato Pancasila 1 Juni oleh BK ke sejumlah radio di Jawa Tengah untuk disiarkan.
Pemerintah Dinilai Lamban Lindungi TKI di Suriah
Sabtu, 09 Juni 2012 | 15:03
Anggota Komisi IX Rieke Dyah Pitaloka (sumber: Antara)
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi IX, Rieke Dyah Pitaloka, mengecam pemerintah yang dianggap lamban dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami buruh migran Indonesia di Suriah.
Menurut Rieke, Data Pusat Penelitian dan Pengembangan Informasi BNP2TKI menyatakan total TKI di Suriah mencapai 11.760 orang.
Mayoritasnya, sebesar 11.559 orang berprofesi sebagai PRT. Sementara 201 orang adalah pekerja di pengguna atau perusahaan berbadan hukum (tapi data lain menyatakan ada 12.600 TKI di Suriah).
"Indonesia melakukan moratorium penempatan TKI ke Suriah sejak 9 Agustus 2011, akibat berbagai laporan tindakan kekerasan yang dialami TKI. Artinya, di Suriah tindakan kekerasan, baik soal upah yang tidak dibayar, pelanggaran kontrak kerja, sampai kekerasan fisik acapkali terjadi pada TKI kita," ujar Rieke, Sabtu (9/6).
Ia mengatakan kondisi yang tidak menguntungkan bagi para TKI bertambah dengan pecahnya konflik di Suriah. "Pemerintah RI mengaku telah melakukan evakuasi secara bertahap. Deputi Bidang Perlindungan BNP2TKI, Lisna Yoeliani, menyatakan bahwa pihaknya telah memulangkan 193 orang (hingga akhir Mei)," katanya.
Sementara data Kemenlu menyatakan telah memulangkan 234 orang, termasuk mahasiswa (sampai bulan Juni). Evakuasi yang dilakukan pemerintah RI terkesan lamban, terutama apabila dibandingkan dengan pemerintah Filipina yang telah melakukan pemulangan 1.300 buruh migrannya dari Suriah.
Rieke mengatakan ia mendesak pemerintah agar segera ada koordinasi serius antara kementerian dan lembaga, terutama Kemenlu, Kemenakertrans dan BNP2TKI. "Pendataan yang akurat harus segera dilakukan agar perlindungan terhadap TKI bisa dilakukan secara bertanggung jawab," katanya.
Rieke juga mendesak agar pemerintah segera melansir data yang sesungguhnya dari TKI yang ada di Suriah termasuk PJTKI yang mengirimkan dan daerah asal para TKI tersebut.
"Pemerintah juga harus melakukan metode "jemput bola" untuk mengevakuasi, bukan menunggu para TKI yang melakukan kontak minta pertolongan seperti dianjurkan salah seorang pejabat pemerintah," katanya.
Lebih lanjut Rieke mengatakan pemerintah harus memberikan informasi kepada pihak keluarga tentang kondisi para TKI dan memastikan kak-hak normatif para TKI, berupa upah atau gaji harus dipastikan diterima para TKI sebelum dievakuasi, okumen, harta dan barang milik pribadi para TKI terjamin keutuhannya.
"Pemerintah juga harus segera mengevakuasi, terutama yg berada di zona konflik, menjamin kepulangan tanpa memungut biaya dari TKI sampai kembali ke daerah asal sampai selamat diterima oleh keluarga masing-masing," katanya.''(din/jar)
0 komentar:
Posting Komentar