PILKADA DKI


Puskaptis: Golput Terbanyak di Jakarta Selatan

Petugas TPS melakukan penghitungan suara di TPS 092 di Rumah Sakit Fatmawati, di Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan, Rabu (11/7)
Petugas TPS melakukan penghitungan suara di TPS.
Jumlah golongan putih (golput) terbanyak ada di Jakarta Selatan, wilayah kaum elite Jakarta.
Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) mengungkapkan jumlah golongan putih pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta mencapai 30%.
"Berdasarkan hasil quick count yang dilakukan dengan sample 440 Tempat  Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Jakarta, pemilih golput mencapai 30%. Jadi golputnya lebih rendah dari pemilu lalu. Hal ini terjadi, karena kandidat yang maju banyak dan mewakili berbagai etnis, suku, dan profesi," kata Direktur Puskaptis Husin Yazid di Jakarta, Rabu (11/7).

Menurunnya pemilih golput tersebar di berbagai usia, baik yang pemula  maupun yang sudah berumur. Wilayah Jakarta Selatan merupakan daerah yang  cukup banyak pemilih golput, karena tingkat ekonomi tinggi. Sementara  partisipasi pemilih tertinggi berada di wilayah Jakarya Timur, Jakarta  Utara, dan Jakarta Pusat.

Rendahnya pemilih golput ini juga dikarenakan masyarakat menginginkan  perubahan, baik dari figur dan program kerja. Seperti penanganan banjir  serta macet yang menjadi problematika Jakarta.

"Calonnya ada enam  sebarannya mereta. Namun kali ini adalah perang figur, bukan partai  politik lagi," tukasnya.

Sementara itu, berdasarkan hasil quick count yang dilakukan Jaringan Suara Indonesia (JSI), pasangan Jokowi-Ahok unggul dengan perolehan suara 41,97%, tempat kedua ditempati Foke-Nara mencapai 34,42%.

Adapun tempat ketiga diraih pasangan Hidayat-Didik dengan 11,4% suara, diikuti Faisal-Biem 5,16%, Alex-Nono 5,16%, dan Hendardji-Riza Patria 1,88%. Hasil quick count diambil dari 400 TPS dengan total suara sebanyak 115.340 suara.

"Kami menggunakan teknik sampling multistage random dengan sampling  error hanya sekitar 1%. Kami melihat pasangan Jokowi-Ahok memang mengungguli Foke-Nara," terang Direktur Riset JSI Eka Kusmayadi.''(*) 
Puskaptis: Jokowi dan Foke Maju Putaran Dua
Calon Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowidisambut warga saat berkampanye di Tanah Tinggi, Jakarta. FOTO:  ANTARA/Zabur Karuru
Calon Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
Hasil perhitungan cepat Puskaptis bekerjasama dengan Indomatrik, menunjukkan Jokowi-Ahok memimpin sementara dengan perolehan suara 42,64 persen.
Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategi (Puskaptis) memprediksi Pemilukada DKI Jakarta akan berlangsung dua putaran, dengan dua pasangan yang akan bertarung adalah Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Nara) dan Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaya Purnama (Ahok).

Hasil perhitungan cepat atau quick count yang dilakukan Puskaptis bekerjasama dengan Indomatrik, pasangan Jokowi-Ahok memimpin dengan perolehan suara 42,64 persen. Kemudian disusul oleh pasangan Fauzi-Nara dengan 34,33 persen. Posisi ketiga ditempati oleh pasangan Hidayat Nurwahid-Didik J Rachbini dengan 11,97 persen.

Pasangan dari jalur independen Faisal Basri-Biem Benyamin menempati posisi ke empat dengan perolehan suara 4,80 persen. Selanjutnya pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono dengan 4,39 persen. Diposisi buncit, ditempati oleh pasangan Hendarji Soepandji-Achmad Riza Patria dengan 1,87 persen.

"Namun angka tersebut belum memenuhi syarat untuk menang yakni 50 persen plus 1 suara. margin off error dalam quick count yang dilakukannya hanya sekitar 1 persen. Sehingga pada hasil real count yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta. Sehingga bisa dipastikan pada Pemilukada kali ini akan terjadi dua putaran," kata Direktur Puskaptis, Husin Yazid dalam jumpa persnya di Kebon Sirih, hari ini.

Quick count yang dilakukan Puskaptis mengambil sampel di 440 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di Jakarta. Namun untuk Kepulauan Seribu tidak diambil sampel, mengingat jumlah pemilih sedikit. Teknik yang dilakukan dengan Multistage Random Sampling.

Dalam putaran kedua, jelas Husin, jika ingin menang, Fauzi harus menggandeng Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sebab jumlah massa PKS cukup tinggi dikarenakan mesin partai politik Hidayat berjalan dengan sangat baik. Sedangkan mesin partai politik pasangan yang lain tidak berjalan dengan baik.

Selain itu, pihaknya harus mengevaluasi kinerja tim suksesnya yang dinilai tidak fokus dalam memenangkan Foke-Nara. Karena yang dilihat warga Jakarta sekarang bukan partai politiknya, melainkan figur calon gubernur dan wakil gubernur. "Ini pelajaran buat tim suksesnya, mereka harus meningkatkan koordinasi, meningkatkan jaringan, dan mencari informasi apa yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat," imbaunya.

Yazid menagaskan tim sukses Fauzi-Nara harus bekerja lebih keras dalam putaran kedua ini. Terlebih dalam survei yang dilakukan Puskaptis bulan lalu, jika Fauzi dan Jokowi bertemu dalam putaran kedua ada indikasi Jokowi akan menang. Dalam survei tersebut perolehan suara cukup tipis yakni 26 persen untuk Jokowi-Ahok dan 24 persen untuk Fauzi-Nara.

Sesuai dengan Jadwal KPU DKI Jakarta, hasil real count akan diumumkan antara tanggal 19-20 Juli 2012. Sementara jika terjadi putaran kedua makan pemungutan suara akan dilakukan pada 22 September mendatang. Sehingga harus ada Pelaksana Harian (Plh) Gubernur DKI Jakarta, sebab pada 7 Oktober mendatang masa jabatan gubernur periode 2007-2012 telah habis.''(*)
pan Nelayan, Alex-Nono Janjikan Pengobatan Gratis
Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Alex Noerdin dan Nono Sampono saat melakukan kampanye.
Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Alex Noerdin dan Nono Sampono saat melakukan kampanye.
Alex-Nono akan menghapuskan seluruh biaya pengobatan, termasuk penyakit kategori berat.
Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Alex Noerdin dan Nono Sampono, menyambangi kawasan pemukiman nelayan Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (29/6).

Di hadapan para nelayan, Alex-Nono berkampanye soal pengobatan dan sekolah gratis. Ia berjanji akan menghapuskan seluruh biaya pengobatan, termasuk penyakit kategori berat.

"Nasib nelayan makin lama makin sulit, dan saya mengerti kondisi tersebut, terlebih pengobatan dan sekolah harus bayar. Nantinya, bila saya terpilih, puskesmas akan dilengkapi dengan tempat rawat inap. Bahkan operasi juga akan digratiskan," kata Alex, saat melakukan pidato politik di hadapan nelayan Cilincing, Jakarta Utara.
Guna meyakinkan para warga, Alex juga berjanji siap mundur apabila program pengobatan dan sekolah gratis tersebut tidak berjalan sehari setelah ia dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Sementara itu, Nono Sampono sempat menghibur warga Cilincing dengan menyanyikan lagu "Munajat Cinta," yang dipopulerkan oleh grup band Dewa. Selain Nono, tampil pula Candil, mantan vokalis grup band Seurius, yang mebawakan dua lagu.

Pada kesempatan kampanye hari kelima ini, Alex-Nono juga kembali menggelar pengobatan gratis di beberapa wilayah Jakarta Utara. Di antanra di kampung Kebon Tebu, Marlina, Tembom Bolong, dan Luar Batang di wilayah Muara Baru. Total warga yang mendapatkan pengobatan sebanyak 400 orang.

Para warga rata-rata mengeluhkan gangguan ispa, diare, dan gatal-gatal sebagai penyakit yang mendominasi warga pesisir pantai Jakarta Utara.

Seperti diketahui, Jakarta akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah pada 11 Juli mendatang. Sebanyak enam pasang calon gubernur dan wakil gubernur akan bersaing untuk memperebutkan kursi Jakarta satu.

Calon-calon tersebut adalah Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (nomor urut 1), Hendardji Supandji-Ahmad Riza (2), Joko Widodo- Basuki Tjahaja (3), Hidayat Nur Wahid-Didik J. Rachbini (4), Faisal Basri-Biem Benyamin (5), dan Alex Noerdin-Nono Sampono (6).

Masa kampanye sendiri akan berlangsung selama dua minggu, mulai 24 Juni hingga 7 Juli 2012.''(*)

Faisal Basri Disawer Ibu-Ibu Muara Baru

Calon Gubernur DKI Jakarta, Faisal Basri  didampingi Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Biem Benjamin saat berkampanye diwilayah Kodya Jakarta Selatan. FOTO:  ANTARA/Reno Esnir/
Calon Gubernur DKI Jakarta, Faisal Basri didampingi Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Biem Benjamin saat berkampanye diwilayah Kodya Jakarta Selatan. 
Saweran ini bentuk dukungan kami agar bang Faisal tidak lupa kepada kami
Pasangan calon gubernur dari jalur independen, Faisal Basri dan Biem Bennyamin mendapatkan "saweran" dari Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) ketika berkampanye di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara, Kamis sore.

Anggota JRMK yang mayorita ibu-ibu itu memberi sumbangan sebesar Rp.438 ribu bagi pasangan yang tidak didukung oleh satu partai pun dalam kampanye mereka menuju kursi Gubernur DKI Jakarta.
"Terima kasih, sumbangan itu berarti sebagai asupan darah ke tubuh saya, mereka bisa menuntut saya jika berbohong nanti," kata Faisal mengomentari aksi spontan itu, "Saya merasa terharu, semangat warga ini saya jadikan modal untuk terus berjuang mengemban amanat mereka."
Faisal mengatakan, uang tersebut akan diserahkan kepada koordinator tim pemenangan kecamatan setempat untuk kemudian dilaporkan ke KPUD DKI. Salah seorang relawan JRMK, Sinta, mengatakan dana tersebut diberikan secara sukarela dengan harapan agar pasangan Faisal-Biem selalu teringat kepada mereka jika terpilih nanti.

"Biasanya banyak kandidat datang ke sini memberi janji untuk membantu, tapi saat memimpin mereka langsung lupa, saweran ini bentuk dukungan kami agar bang Faisal tidak lupa kepada kami," kata Sinta.

Menurut Pokja KPU DKI Jakarta, pasangan Faisal-Biem yang bernomor urut lima tercatat mendapat donasi Rp 1,5 miliar untuk modal kampanye. Namun menurut keterangan yang dihimpun dari tim pemenangan Faisal-Biem, banyak relawan yang justru aktif melakukan "saweran" dan "garage sale" guna menunjang biaya operasional kampanye hingga 7 Juli mendatang.

Aksi spontan warga sebelumnya juga dilakukan di Jalan Radio Dalam, yang menyumbang Rp.350 ribu untuk pasangan nonpartai politik itu.Tim pemenangan Faisal-Biem juga membuka jalur donasi online melalui laman www.faisal-biem.com.''(*)

Publik Masih Takut Laporkan Praktik Politik Uang

Selasa, 26 Juni 2012 | 
Ketakutan tersebut berimplikasi kepada jarangnya ada pelaporan dugaan pelanggaran dalam tahapan proses pesta demokrasi tersebut.

Publik dinilai masih merasa takut untuk melaporkan adanya kasus politik uang dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) dikarenakan proses penyelidikan yang dianggap masih menyeramkan.

"Ketika laporan diterima Panwaslu, masyarakat itu dipanggil berkali-kali untuk memberikan keterangan. Hal itu membuat masyarakat tidak nyaman," kata Direktur Eksekutif Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Wahyudinata, dalam diskusi publik di Jakarta, hari ini.

Menurut Wahyudinata, ketakutan tersebut berimplikasi kepada jarangnya ada pelaporan dugaan pelanggaran dalam tahapan proses pesta demokrasi tersebut. "Belum lagi suasana di dalam pemeriksaan mereka terkesan tegang dan kaku," ungkap dia.

Sementara itu, Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Abdullah Dahlan berpendapat, sebenarnya selama ini lembaga perangkat hukum di Pemilukada sudah cukup bagus dengan adanya Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Akan tetapi, kata Abdullah, masih terdapat ketimpangan pendapat dalam menyelesaikan kasus  pelanggaran politik uang.
 
Di dalam Gakkumdu ini terdiri dari tiga pilar di antaranya, Panwaslu, polisi, dan kejaksaan. Panwaslu lebih memandang kasus itu dari kacamata politik, sedangkan kepolisian dan kejaksaan memandang dari kacamata hukum dengan menanganinya seperti kasus konvensional.

"Ketiga pihak ini harus sering berkomunikasi membicarakan terhadap adanya kasus-kasus Pilkada. Agar semua laporan dugaan pelanggaran itu dapat diselesaikan secara hukum," tandas Abdullah..''(*)

Panwaslu: Dari 9 Pengaduan Ada yang Tidak Diproses

Selasa, 26 Juni 2012 | 16:
Seluruh pengaduan yang diterima di tingkat provinsi sedang ditindaklanjuti.
Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta sejak Maret hingga Juni telah menerima 9 pengaduan pelanggaran yang dilakukan oleh enam Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Ketua Panwaslu DKI Jakarta, Ramdansyah, mengatakan seluruh pengaduan yang diterima di tingkat provinsi tersebut saat ini sedang ditindaklanjuti oleh timnya sesuai dengan ketentuan yang ada.
Secara lebih rinci, pengaduan pertama yang diterima oleh Panwaslu adalah pengalihan dukungan partai politik ke salah satu pasangan calon Gubernur Alex Noerdin-Nono Sampono yang dilaporkan oleh Hasnaeni yang terkenal dengan sebutan ‘Wanita Emas' pada 26 Maret 2012. Laporan itu tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur Pemilukada.
Pelanggaran kedua dan ketiga dilaporkan oleh Said Salahudin pada 7 Mei 2012 mengenai dugaan pelanggaran Undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 117 ayat 2 dan UU nomo 12 tahun 2008.
"Terlapor adalah Alex Noerdin dan Fauzi Bowo. Tapi kasusnya dihentikan karena memang belum ditetapkan sebagai pasangan calon. Sebelumnya terlapor sudah dimintai keterangan oleh Panwaslu yang diwakili oleh tim suksesnya," kata Ramdansyah.
Pelanggaran keempat dilaporkan oleh Pusat Pergerakan Pemuda Indonesia (P3I) pada 22 Mei 2012 terkait dengan Daftar Pemilih Sementara (DPS) fiktif dengan terlapor adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.
“Kasusnya saat ini sudah diteruskan ke KPU DKI Jakarta dan kepada para pasangan calon untuk dikroscek datanya bersama,” ujarnya.
Pelanggaran kelima dilaporkan oleh Susanto pada 29 Mei 2012 dengan terlapor pasangan nomor urut 2 Hendardji Soepandji-Achmad Riza Patria terkait dengan iklan kampanye di media cetak dan spanduk 'Berkumis' atau berantakan, kumuh, dan miskin.
Untuk kasus ini telah selesai dilakukan mediasi oleh Panwaslu pada 22 Juni 2012 lalu, dan berakhir dengan kesepakatan dapat digunakan slogan ‘Berkumis' dengan beberapa ketentuan.
Kasus keenam adalah pelaporan oleh Christianto dan Suryowibowo pada 30 Mei 2012 terhadap website Dinas Tata Ruang DKI Jakarta.
Pelanggaran ketujuh adalah kasus pembagian selebaran kenyataan buruk sebanyak 2.000 eksemplar di kawasan Tambora, Jakarta Barat, yang dilaporkan oleh Wahyu Dinata pada 7 Juni 2012.
Kedelapan adalah kasus anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Nasional Demokrat Kebayoran Lama, yang dilaporkan oleh Marthin pada 8 Juni 2012, dengan terlapor Sujanto.
Terakhir kasus dugaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaporkan oleh Sirra Prayuna pada 19 Juni 2012 dengan terlapor Ketua KPU DKI Jakarta, Dahliah Umar, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Purba Hutapea.
"Sampai sekarang masih dalam proses," kata Ramdansyah.''(*)

DPT Karut-Marut, Hasil Pemilukada Akan Dipertanyakan

Senin, 25 Juni 2012 | 20
Bila KPU tidak segera memperbaiki DPT yang terindikasi banyak pemilih ganda atau fiktif
Masih carut marutnya data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta pada 2 Juni lalu, masih menimbulkan ketidakpuasan dari beberapa tim sukses (Timses) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagub).
Bila KPU tidak segera memperbaiki DPT yang terindikasi banyak pemilih ganda atau fiktif, maka hasil pemilukada akan dipertanyakan. Bahkan legitimasi gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam pemilukada sangat diragukan kevalidannya.
Ketua Timses pasangan calon Hendardji Soepandji-Ahmad Riza Patria, Adhyaksa Dault, mengatakan pihaknya sangat menginginkan pelaksanaan pemilukada DKI 2012 berjalan luber (langsung, umum, bebas dan rahasia). Selain itu, juga tidak ada sesuatu pun yang terselubung yang akan berujung pada kecurangan dan ketidakvalidan terhadap hasil pemilukada kedepan.
“Memang ada indikasi daftar DPT tersebut tidak valid dan akurat. Banyak temuan yang memperlihatkan adanya data pemilih ganda atau fiktif. Kami sesalkan ini, karena akan baerakibat pada ketidakvalidan data. Dampaknya, hasil pemilukada akan negative, dan legitimasi gubernur dan wagub terpilih pun diragukan,” kata Adhyaksa kepada beritasatu.com, hari ini.
Adhyaksa mengatakan pihaknya akan menempuh jalur hukum jika tidak ada niat baik dari KPU Provinsi DKI Jakarta untuk memperbaiki DPT tersebut.
“Besok sore kami ada pertemuan internal. Kami akan membahas masalah ini untuk menentukan langkah hukum yang harus kami ambil,” kata Adhyaksa.
Ketua Timses pasangan calon Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini, Triwisaksana, menyatakan hasil Pemilukada dan legitimasi calon yang terpilih pasti diragukan, karena DPT masih bermasalah.
“Makanya, kami sudah melaporkan hal ini kepada Polda Metro Jaya, Panwaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kami minta tiga lembaga ini segera menindaklanjuti laporan kami untuk menyelesaikan masalah DPT sebelum masa kampanye berakhir,” kata pria yang kerap disapa Sani ini.
Sani menegaskan, KPU harus segera memperbaiki DPT yang bermasalah. Karena DPT merupakan kepentingan semua warga Jakarta untuk menjalankan pemilukada yang baik, jujur, adil dan transparan.''(*)

Karut-Marut DPT Disebut Tak Pengaruhi Pemilukada DKI

Senin, 25 Juni 2012 | 20:
Pakar politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit justru mempertanyakan kericuhan terkait DPT yang dilontarkan lima timses pasangan calon
Masih carut marutnya data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta pada 2 Juni lalu disebut tidak akan terlalu mempengaruhi hasil pemilukada pada 11 Juli 2012 mendatang, karena data pemilih ganda tersebut paling hanya sekitar 5 hingga 10 persen dari total jumlah DPT.
Pakar politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit justru mempertanyakan kericuhan terkait DPT yang dilontarkan lima timses pasangan calon.
“Data pemilih ganda hanya 5-10 persen saja. Hanya sebagian kecil saja yang salah, masa gara-gara itu, semua data salah semua dan jadi tidak valid. Itu tidak masuk akal lah. Seharusnya hal itu tidak perlu diperdebatkan,” kata Arbi.
Dikarenakan data pemilih ganda atau fiktif cukup kecil, maka Arbi menegaskan hal itu tidak akan mengganggu hasil pemilukada dan legitimasi calon yang akan terpilih menjadi gubernur dan wagub DKI Jakarta.
Selain itu, Arbi juga mempertanyakan kevalidan data pemilih yang dikatakan ganda atau fiktif.
“Lha memang mereka sudah membuktikan bahwa data pemilih itu ganda atau tidak? Mereka sudah turun ke lapangan belum? Sampai sekarang kan tidak ada bukti sama sekali,” ujarnya.
Diharapkannya, semua pihak belajar untuk dewasa dalam menjalani proses pemilukada ini dan mau berbesar hati untuk menerima apa yang sudah dikerjakan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, KPU sudah bekerja secara optimal untuk menyediakan data yang benar-benar akurat dan valid.
“Saya malah bertanya, kenapa tidak dari dulu saja mereka rebut-ribut saat data pemilih sedang dikerjakan. Kenapa baru sekarang ribut-ribut sampai ingin membatalkan pemilukada. Mereka  harus bicara proporsionallah. Pemilukada tidak boleh batal hanya masalah kecil seperti itu,” kata Arbi.''(*)

Gubernur Terpilih Ditunggu Program Anti Kemacetannya

Senin, 25 Juni 2012 | 19:
Apa yang menjadi program pemerintah gubernur terpilih nanti, terkait penanggulangan masalah kemacetan akan kami dukung
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, siap bekerjasama dalam menangani masalah kemacetan dengan pemimpin DKI Jakarta terpilih. Apapun rencana dan programnya akan didukung.
"Apa yang menjadi program pemerintah gubernur terpilih nanti, terkait penanggulangan masalah kemacetan akan kami dukung. Sebagai pelayan masyarakat, yang terpenting adalah masyarakat bisa menikmati hasilnya. Misalnya, kalau macet mencapai 30 menit, kami akan bekerjasama mencari titik permasalahan dengan mengurangi waktu kemacetan menjadi 10 menit," ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Dwi Sigit Nurmantyas, kepada Beritasatu.com, di Mapolda Metro Jaya, hari ini.
Dikatakan Dwi, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dalam merentaskan permasalahan macet.
"Ya akan berkoordinasi terus dengan pemerintah untuk permasalahan kemacetan itu, seperti masalah sterilisasi jalur busway, melakukan survei-survei untuk mengatasi masalah kemacetan, dan lainnya. Kami akan orientasikan  tugas-tugas bersama," tambahnya.
Dwi mengatakan, masalah kemacetan sangat komplek, namun bisa diatasi jika semua pihak mau bekerjasama.
"Sangat komplek masalah kemacetan. Namun, jika semuanya duduk bareng dan dibuat perencanaan yang matang, saya yakin bisa diatasi," tandasnya.''(*)
Sebagian Warga Jakarta Tidak Tahu Sosok Cagub
Senin, 25 Juni 2012 | 
Ibu dua putri ini mengaku belum tahu program seluruh kandidat calon gubernur.
Sebagian warga Jakarta belum mengetahui siapa sosok calon Gubernur DKI Jakarta yang dipilihnya pada 11 Juli mendatang.
Yeny (40), warga Kampung Tanah Tinggi, Johar Baru misalnya menyatakan dirinya belum mengetahui siapa sosok Calon Gubernur Joko Widodo yang siang ini dijadwalkan ke kampungnya.
"Saya tahunya baru kemarin dari Pak Muslim, RT sini kalau Pak Jokowi mau ke sini," ujar Yeny, di rumahnya, Senin (25/6).
Selain itu, saat ditanyai apakah dirinya tahu siapa-siapa saja calon Gubernur, dirinya hanya mampu menyebutkan empat saja, yakni Fauzi Bowo, Alex Noerdin, Joko Widodo dan HNW.
"Saya cuma tahu dari TV dan gambar tempel yang banyak menempel dibanyak tempat," katanya.
Yeny, ibu dua putri ini mengaku belum tahu apa-apa saja program-program dari seluruh kandidat Calon Gubernur. Dirinya mengatakan belum pernah ada satu pun bentuk sosialisasi pengenalan calon yang dilakukan pihak-pihak tertentu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.
Namun demikian, Yeny menginginkan sosok Cagub yang bertanggungjawab dengan rakyatnya.
"Jangan cuma ngomong aja, sama rakyat kecil harus dekat, berwibawa, tegas, adil, jangan plin plan. Kadang-kadang kan suka plin-plan."
Yeny berharap gubernur nanti dapat mampu mengatasi permasalahan yang mengakar sejak lama di kampungnya seperti tawuran, dan pendidikan.
"Di sini masih banyak anak-anak yang kurang berpendidikan, anak banyak tapi gak sekolah," tuturnya.
Lebih lanjut dirinya juga berharap gubernur mendatang dapat menjamin lowongan kerja bagi warga dan perlindungan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL).
"PKL jangan ditangkepin, jangan gerobaknya diambil, kasihan mereka," kata Yeny.''(*)

Foke Larang PNS Terlibat Politik Praktis

PNS harus netral dan harus menjaga iklim kemasyarakatan kondusif di ibu kota.
Dalam Apel Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-485 Kota Jakarta di Monas, Jumat (22/6), Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengingatkan seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di jajaran Pemprov DKI tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Karena PNS harus netral dan harus menjaga iklim kemasyarakatan kondusif di ibu kota.

“Saya mengajak seluruh aparat Pemprov DKI Jakarta untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilukada DKI Jakarta, yang memilih gubernur dan wakil gubernur DKI periode 2012-2017,” kata Fauzi Bowo yang menjadi IRUP Apel.

Ditegaskan, sesuai dengan amanat Undang-Undang, setiap aparatur Pemprov DKI Jakarta agar menghindari terlibat dalam kegiatan politik praktis.

“Para pejabat daerah, khususnya para walikota, camat dan lurah harus menjaga iklim kemasyarakatan yang kondusif, agar pelaksanaan tahap-tahap Pemilukada berjalan lancar dan sukses,” tegasnya.

Fauzi menegaskan momentum peringatan HUT ke-485 Kota Jakarta tahun ini memiliki makna khusus. Bagi dirinya dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, tahun 2012 ini merupakan tahun terakhir dari 5 tahun periode pengabdian.

Bagi Pemprov DKI, tahun 2012 merupakan penuntasan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2007-2012.

Makna khusus tahun 2012 bagi seluruh warga ibukota, adalah pelaksanaan pesta demokrasi Pemilukada untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur periode 5 tahun ke depan.''(*)

Jokowi: Warteg Harus Setaraf dengan Restoran

Jumat, 22 Juni 2012 | 15:3
"Anggapan Warteg sebagai usaha murah meriah dan tidak higienis itu harus dihilangkan. Warung ini melayani semua kalangan untuk mendapatkan makan dengan harga terjangkau. Harga terjangkau bukan berarti Warteg itu murahan."
Calon Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) berharap usaha warung tegal (warteg) menjadi kelompok usaha makanan yang setaraf dengan restoran.

Warteg, menurutnya, tidak boleh lagi dianggap sebagai kelas bawah yang murah meriah. Sebab, dengan klaim kelompok usaha bawah akan membuat para pengusaha warga tidak akan berkontribusi memberikan pajak untuk daerah.

"Anggapan Warteg sebagai usaha murah meriah dan tidak higienis itu harus dihilangkan. Warung ini melayani semua kalangan untuk mendapatkan makan dengan harga terjangkau. Harga terjangkau bukan berarti Warteg itu murahan," kata Jokowi usai makan siang di Warteg Firly, Jalan Wedana, Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat.

Ia menjelaskan, untuk menaikkan kelas usaha warteg dapat dilakukan dengan memberikan pembinaan berupa bantuan modal, pembinaan marketing dan pembinaan akan higienitas makanannya.

Pembinaan untuk Warteg ini, kata okowi, diberikan dari segi modal dengan mengerahkan koperasi memberikan pinjaman modal kecil dengan bunga lunak.

"Pinjaman ini nantinya diberikan modal kecil," paparnya.

Di samping itu, pelakunya diberikan pembinaan di bidang kesehatan makanan dengan mengajarkan cara memajang makanan secara higenis.

"Kalau warteg sudah higenis dan bersih, maka nantinya dapat meraup omzet lebih tinggi," kata Jokowi.

Bila telah memiliki omzet tinggi, maka warteg baru dapat dikenakan pajak. Menyoal besaran omzet warteg dapat dikenakan pajak, para pedagangnya tidak lagi mengalami pendapatan pas-pasan.

"Pajak itu hanya dikenakan restoran. Bukan warung. Warteg itu warung bukan restoran. Kalau sudah jadi restoran baru dimintakan pajak pada mereka," kata Jokowi.''(*)

Polda Metro Belum Miliki Data TPS Rawan

TPS rawan masih dihimpun, jelang pemungutan suara mungkin sudah bisa didapatkan hasilnya.
Polisi masih menghimpun data tempat pemungutan suara (TPS) yang dinilai rawan. Diharapkan, jelang pemungutan suara data itu sudah terkumpul.

"TPS rawan masih dihimpun, jelang pemungutan suara mungkin sudah bisa didapatkan hasilnya," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Rikwanto, di Mapolda Metro Jaya, Jumat (22/6).

Dikatakan Rikwanto, kategori TPS rawan bisa didapat dari pengalaman pemilihan sebelumnya atau berdekatan dengan kantong massa calon peserta lain.

"Kategori rawan bisa didapatkan berdasarkan pengalaman pemilihan tahun lalu, bisa juga karena bersinggungan dengan kantong peserta lainnya," tambahnya.

Menyoal bagaimana sistem pengamanan TPS kategori rawan, Rikwanto mengatakan pihaknya akan menempatkan satu personel di satu TPS.

"Pengamanan bisa satu satu dua. Satu TPS, dijaga satu polisi dibantu dua anggota Pemda," kata Rikwanto.

Kotak Suara
Jika dalam proses pemungutan suara terjadi gangguan atau kericuhan yang cukup mengancam, kotak suara akan disegel dan diamankan ke kantor polisi terdekat.

"Kalau gangguan tak terlalu mengancam, kotak suara tetap berada di tempat. Namun, kalau keadaannya mengacam kotak suara bisa dibawa keluar dari TPS," kata Kepala Bidang Biro dan Operasional, Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Agung Budi Marwoto.

Dikatakan Agung, kotak suara akan dibawa ke kantor polisi terdekat. Ada beberapa prosedur yang harus dilakukan untuk mengamankan kotak suara.

"Prosesnya dibawa ke kantor polisi terdekat, apa di Polsek atau di Polres. Akan ada pengamanan dari polisi dalam membawa kotak suara itu. Ada beberapa prosedur yang harus dilakukan. Buat berita acara, penyegelan, kemudian kotak dibawa disaksikan atau didampingi pasangan calon," kata Agung.

750 Undangan Akan Hadiri Kampanye Visi Misi Cagub

Jumat, 22 Juni 2012 | 
"Itu belum termasuk warga yang ingin menyaksikan langsung dari luar gedung. Pokoknya secara konsep sudah cukup matang persiapannya dan didukung persiapan pengamanan yang memadai. Pengamanan sepenuhnya kami serahkan kepada kepolisan dan Satpol PP DKI."
Kampanye calon gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagub) akan dimulai pada Minggu, 24 Juni mendatang. Langkah awal masa perhelatan itu yakni menggelar Kampanye Penyampaian Visi dan Misi enam kandidat di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Pada acara tersebut, dipastikan sebanyak 750 undangan akan hadir dalam acara tersebut.

Sekretaris Dewan DPRD DKI, Mangara Pardede mengatakan, total orang yang akan hadir dalam gedung DPRD sekitar 750 orang. Terdiri dari anggota keluarga sebanyak 240 orang, perwakilan tim sukses 180 orang, partai politik masing-masing dua orang dari 48 parpol sebanyak 96 orang. Dan sisanya masing-msing terdiri dari perwakillan LSM pendukung, tokoh Masyarakat, tokoh agama, serta keamanan dan media.

"Itu belum termasuk warga yang ingin menyaksikan langsung dari luar gedung. Pokoknya secara konsep sudah cukup matang persiapannya dan didukung persiapan pengamanan yang memadai. Pengamanan sepenuhnya kami serahkan kepada kepolisan dan Satpol PP DKI," kata Mangara usai Sidang Paripurna Istimewa HUT Kota Jakarta di DPRD DKI Jakarta, Jumat (22/6).

Teknis untuk posisi duduk, lanjut Pardede, di belakang cagub dan cawagub akan ada 10 orang dari tim sukses, dan keluarga yang terdiri dari 15 orang dari masing masing kandidat. Juga disediakan fasilitas pendukung bagi masyarakat yang ingin menonton dan mendengar langsung penyampaian visi dan misi enam kandidat tersebut.

"Kalau di luar nanti kita akan siapkan tenda, screen bisa. Di lobi juga akan kita siapkan tv plasma, sehingga visi misi yang disampaikan didalam bisa ditonton secara langsung oleh warga yang diluar," ungkapnya.

Mangara menegaskan bahwa daya tampung kegiatan kampanye yang akan dimulai pukul 09.00 itu sangat terbatas. Sehingga, acara tersebut tidak akan diharidir oleh lurah. Pejabat yang hadir hanya camat se- DKI Jakarta, yang jumlahnya 44 orang.

"Lurah itu kan sampai 267 orang, sedangkan kapasitas ruang kami sangat terbatas. Jadi diputuskan dalam pansus dan rapim, hanya camat yang hadir," jelasnya.

Pelaksanaan kampanye juga terbuka untuk media massa. Namun, DPRD DKI tidak menyediakan kartu identitas khusus untuk wartawan. "Kami telah menyiapkan posisi wartawan. Silakan datang dan hadir. Tapi jangan lupa membawa kartu pers, karena tanpa itu, mereka tidak bisa masuk," tegasnya.''(*)

Jokowi: HUT Jakarta Harus Jadi Pemicu Pengurangan Kemiskinan

Jumat, 22 Juni 2012 | 13:36 
"Meskipun angkanya kecil, kalau ada target tiap tahun sekian, itu baru namanya sebuah target mengurangi, bukan besar dan kecilnya."
Calon Gubernur DKI Jakarta yang diusung PDI Perjuangan (PDIP) dan Gerindra, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, hari ulang tahun (HUT) Ibu Kota ke-485, harus dijadikan pemicu oleh pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan.

"Meskipun angkanya kecil, kalau ada target tiap tahun sekian, itu baru namanya sebuah target mengurangi, bukan besar dan kecilnya," kata Jokowi usai memenuhi  undangan rapat pleno fraksi di ruang Komisi X, gedung Nusantara I,  Senayan, Jumat (22/6).
  Apalagi, ujarnya, anggaran dari APBN maupun APBD cukup untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di Jakarta.
 
"Yang paling penting bagaimana pemimpin merasakan kemiskinan yang ada di lapangan dan di Jakarta juga masih ada ada gizi buruk itu persoalan,"  tutupnya.''(*)

Fraksi PDIP Satukan Dukungan untuk Jokowi

Jumat, 22 Juni 2012 | 10:
"Kami berharap anggota fraksi bisa bantu pemenangan pak Jokowi supaya afdhal kami undang untuk jelaskan visi misi. Dan kami dukung dengan mesin-mesin partai yang ada."
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengundang calon gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo atau Jokowi dalam rapat pleno fraksi, Jumat (22/6) pagi. Hal tersebut dilakukan untuk membulatkan dukungan terhadap Jokowi.

Ketua fraksi PDIP, Puan Maharani berharap para anggota fraksi dapat mengefektifkan dukungan untuk pemenangan pasangan Jokowi-Ahok.

"Kami berharap anggota fraksi bisa bantu pemenangan pak Jokowi supaya afdhal kami undang untuk jelaskan visi misi. Dan kami dukung dengan mesin-mesin partai yang ada," kata Puan Maharani di ruang Komisi X  sebelum rapat pleno fraksi.

Sejauh ini, ujar Puan, PDIP sangat optimis pasangan yang diusung partainya dapat memenangi Pemilukada DKI Jakarta yang berlangsung oada 11 Juli mendatang. Buktinya, Puan cukup santai menanggapi hasil survei yang masih mengunggulkan petahana (calon incumbent Fauzi Bowo).

"Sampai hari ini kami belum kampanye terbuka karena baru mulai tanggal 24 Juni dan pak Jokowi juga harus melaksanakan tugas di daerah Beliau dan belum maksimal kampanye. Soal survei, itu ada naik turunnya. Kami optimis yang kami lakukan akan mendapat dukungan," kata putri Megawati Soekarno putri itu lagi.
 
Dalam tahapan kampanye mendatang, Puan Maharani dan semua kader PDIP juga akan turun gunung menjadi juru kampanye Jokowi.
"Ya iyalah," kata Puan ketika ditanya kesiapannya menjadi juru kampanye tersebut.''(*)

Tolak Pemilukada Ditunda, Kubu Foke Pakai Alasan Finansial

Jumat, 22 Juni 2012 | 0
Akan berdampak secara finansial bagi biaya kampanye seluruh calon peserta dan pembengkakan anggaran APBD DKI 2012.
Kubu Timses Fauzi Bowo (Foke)-Nachrowi Ramli (Nara) menolak usulan penundaan pelaksanaan Pemilukada DKI 8 Juli mendatang. Mereka beralasan penundaan itu akan berdampak secara finansial bagi biaya kampanye seluruh calon peserta dan pembengkakan anggaran APBD DKI 2012

"Lha APBD itu kan uang rakyat, uang mereka (timses) juga. Kalau ditunda, maka akan ada anggaran tambahan lainnya, sehingga anggaran yang  sudah ditetapkan semula, menjadi membengkak. Untuk itu, Pemprov harus  cari cara untuk menutupi kekurangan anggaran yang membengkak itu," kata Sekretaris Timses Fauzi Bowo (Foke)-Nachrowi Ramli (Nara), Budi Siswanto, di Jakarta,

Menurut Budi, tidak hanya masalah finansial saja yang nanti akan dihadapi karena Pemilukada ditunda. Masalah  lainnya, lanjut dia, adalah mekanisme dan jadwal tahapan pemilukada yang telah ditetapkan KPU Provinsi DKI juga akan mengalami perubahan.

Dijelaskan Budi, para partai  politik (parpol) pendukung pun harus mengubah surat dukungan, karena  hanya mendukung hingga tanggal 11 Juli 2012.

"Warga Jakarta juga akan dirugikan. Karena dengan adanya penundaan, akan ada preseden buruk bagi Jakarta, yaitu tidak memiliki mekanisme  yang tetap, dengan semudah itu menunda dan merubah keputusan yang telah ditetapkan," paparnya.

Untuk itu, Budi pun mengimbau semua timses pasangan cagub dan cawagub untuk  mengikuti aturan main yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. "Ini  seperti pertandingan, yang sudah ditentukan aturan mainnya, tahapannya  dan waktunya. Jadi, kalau kami mengikuti itu semua saja," tandas dia.''(*)

Timses Jokowi Ngotot Pemilukada DKI Ditunda

Jumat, 22 Juni 2012 | 01:33 
Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih banyak ditemukan pemilih yang diindikasikan ganda atau fiktif.
Tim Advokasi pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tetap bersikeras meminta KPU Provinsi DKI Jakarta untuk menunda pelaksanaan Pemilukada DKI 2012 selama satu bulan karena data Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih banyak ditemukan pemilih yang diindikasikan ganda atau fiktif.

"Penundaan pelasksanaan pemilukada itu sudah suatu keharusan. karena DPT masih bermasalah. Masih banyak kekurangannya. Jadi tidak apa-apa kalau ditunda demi kebaikan warga Jakarta," kata koordinator tim  advokasi Jokowi-Ahok, Sirra Prayuna, usai bertemu dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di kantor Bawaslu RI, Jl MH Thamrin, Jakarta, Kamis (21/6).

Sirra mengakui dengan adanya penundaan pelaksanaan pemilukada, harus ada konsekuensi yang ditanggung tim sukses (timses). Salah satunya adalah terjadinya pembengkakan biaya kampanye dan biaya lainnya hingga  akhir dari proses pemilukada.

"Ya pastinya ada pembengkakan biaya pemilukada, memang itu konsekuensi yang harus ditanggung kami. Tapi itu tidak seberapa lah daripada warga dirugikan," ujarnya.

Ditegaskannya, pihaknya tidak khawatir terhadap pembengkakan biaya pemilukada. Karena selama ini biaya pemilukada yang telah terkumpul lebih dari cukup, tidak hanya untuk penundaan satu bulan, bahkan hingga dua putaran sekalipun.

"Dana kami ada dan lebih dari cukup. Artinya cukup membiayai bila ada penundaan selama 1 bulan, bahkan untuk pelaksanaan dua putaran. Bagi kami dana pemilukada bukanlah masalah besar," tandas Sirra.''(*)

Ditemukan 771.603 Data Pemilih Ganda

Kamis, 21 Juni 2012 | 19:
Barang bukti sebanyak 9 bundel data pemilih terindikasi ganda telah diserahkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Tim Advokasi pasangan Jokowi-Ahok dan Alex Noerdin-Nono Sampono telah menemukan data pemilih terindikasi ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta. Ada sebanyak 771.603 pemilih yang terindikasi ganda, di antaranya 400 ribu ditemukan tim advokasi Jokowi-Ahok, sisanya 371.603 data pemilih ganda ditemukan tim advokasi Alex Noerdin-Nono Sampono. Barang bukti sebanyak 9 bundel data pemilih terindikasi ganda telah diserahkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kamis (21/6).

Koordinator Tim Advokasi Jokowi-Ahok, Sirra Prayuna mengatakan pihaknya telah melakukan penyisiran terhadap DPT yang ditetapkan KPU pada 2 Juni lalu. Dari hasil penyisiran tersebut, pihaknya menemukan sekitar 400 ribu pemilih yang diduga ganda atau fiktif.

Diungkapkannya ada tujuh hal yang ditemukan dalam data pemilih ganda atau fiktif tersebut. Diantaranya, ditemukan adanya nama yang sama dengan tanggal lahir dan nomor induk kependudukan (NIK) yang sama. Kedua, adanya NIK ganda, lalu NIK kosong dengan angka nol sebanyak 16 digit dan ada ketidakbenaran penomoran NIK seperti NIK dibawah atau lebih dari 16 digit. Kemudian, NIK berbeda untuk pemilih yang sama.

"Semua hasil temuan ini kami pandang sebagai bentuk pelanggaran profesionalitas dan ketidakpastian hukum. Belum lagi dengan temuan dari tim pasangan Alex-Nono. Jadi diperkirakan hampir 800 ribu data ganda yang kami temukan dalam DPT," kata Sirra saat melaporkan Ketua KPU Provinsi DKI Dahliah Umar dan Ketua Pokja Pendataan Pemilih Aminullah ke DKPP di Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (21/6).

Koordinator Tim Advokasi Alex Noerdin-Nono Samponi, RBJ Bangkit, mengatakan pihaknya telah menemukan sebanyak 371.603 pemilih yang diduga ganda atau fiktif. Dengan rincian, di Jakarta Pusat ditemukan 26.108 kasus, Jakarta Selatan sebanyak 66.788 kasus, Jakarta Barat sebanyak 90.785 kasus, di Jakarta Timur sebanyak 112.678 kasus, Jakarta Utara sebanyak 74.642 kasus, dan di Kepulauan Seribu ditemukan 602 kasus.

Dari 371.603 pemilih ganda, Bangkit memaparkan, ditemukan NIK kosong dengan angka nol sebanyak 16 digit sebanyak 6.370 di Jakarta Selatan. Lalu NIK yang kurang dari 16 digit sebanyak 842 pemilih di Jakarta Pusat, 2.928 pemilih di Jakarta Selatan, 3.230 pemilih di Jakarta Barat, 439 pemilih di Jakarta Timur, Jakarta Utara sebanyak 1.225 pemilih dan 10 orang di Kepulauan Seribu.

Lalu NIK lebih dari 16 digit ditemukan sebanyak 743 pemilih di Jakarta Pusat, 1.553 pemilih di Jakarta Selatan, 1.779 pemilih di Jakarta Barat, 1.255 pemilih di Jakarta Timur, Jakarta Utara sebanyak 1.054 pemilih dan 1 orang di Kepulauan Seribu.

NIK Luar DKI yang tidak punya NIK KK, ditemukan sebanyak 2.089 pemilih di Jakarta Pusat, 5.064 pemilih di Jakarta Selatan, 4.106 pemilih di Jakarta Barat, 11.820 pemilih di Jakarta Timur, Jakarta Utara sebanyak 2.102 pemilih dan 41 orang di Kepulauan Seribu.

Selanjutnya penduduk DKI yang tidak punya NIK KK ditemukan sebanyak 22.434 pemilih di Jakarta Pusat, 55.277 pemilih di Jakarta Selatan, 81.670 pemilih di Jakarta Barat, 99.164 pemilih di Jakarta Timur, Jakarta Utara sebanyak 70.263 pemilih dan tidak ada di Kepulauan Seribu.

Lalu ditemukan NIK KK tidak sesuai dengan standar seperti terdapat titik dan koma, yaitu ditemukan sebanyak 1.515 pemilih di Jakarta Selatan. Terakhir NIK DKI tanpa NIK KK dan alamat hanya ditemukan di Jakarta Selatan sebanyak 461 pemilih.

"DKPP harus segera menindaklanjuti temuan kami ini. Dengan adanya temuan-temuan ini, KPUDKI telah melakukan pelanggaran kode etik profesionalisme. DPT nya tidak tepat dan administrasi yang tidak akurat," tegas Bangkit.''(*)

Sutiyoso dan Wiranto Jadi Jurkam Foke-Nara

Kamis, 21 Juni 2012 
"Kita juga akan melibatkan tokoh masyarakat yang dikenal warga Jakarta. Beberapa menteri juga akan memback up kami sebagau juru kampenye. Diusahakan Eddie Baskoro (Ibas) Yudhoyono juga akan hadir dalam kampanye terbuka nanti di Stadion Soemantri Brojonegoro."

Dalam menghadapi masa kampanye Pemilukada DKI Jakarta pada 24 Juni hingga 7 Juli 2012, enam pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagub) berlomba-lomba menarik perhatian masyarakat Jakarta melalui artis-artis ibu kota dan sejumlah tokoh partai politik. Seperti yang dilakukan tim sukses pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara), menggandeng mantan Gubernur DKI Sutiyoso dan Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto akan menjadi juru kampanye.

Ketua Tim Sukses Foke Nara, Makmun Amin mengatakan sejumlah pemimpin partai politik menjadi juru kampanye pasangan Foke-Nara. Selain Sutiyoso dan Wiranto, yang menjadi juru kampanye saat pelaksanaan kampanye terbuka pada 30 Juni mendatang, yaitu, Ketua DPP PKNU Choirul Anam, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar.

"Kita juga akan melibatkan tokoh masyarakat yang dikenal warga Jakarta. Beberapa menteri juga akan memback up kami sebagau juru kampenye. Diusahakan Eddie Baskoro (Ibas) Yudhoyono juga akan hadir dalam kampanye terbuka nanti di Stadion Soemantri Brojonegoro," kata Makmun saat jumpa pers di Media Center Foke-Nara, Jalan Diponegoro No. 61A, Jakarta, Kamis (21/6).

Tidak hanya menggandeng orang penting sebagai juru kampanye, lanjutnya, dalam kampanye terbuka nanti, pihaknya juga akan mendatangkan sejumlah artis-artis ibu kota. Antara lain, Rhoma Irama, Ridho Rhoma, Judika Idol, Mike Mohede, D'Massive, Hamdan ATT, Iis Dahlia, Ikke Nurjanah, Mandra, dan Jaja Miharja.

Cawagub Nachrowi Ramli, mengatakan pihaknya akan melakukan kampanye terbuka pada Sabtu, 30 Juni di Stadion Soemantri Brojonegoro, Kuningan, Jakarta Selatan secara meriah namun tetap hikmat. "Kami sudah diberikan space untuk bertemu dengan masyarakat Jakarta, maka kami akan berikan yang terbaik untuk warga Jakarta," ujarnya.

Sementara juru bicara tim sukses Foke-Nara, Kahfi Siregar, menegaskan seluruh artis dan juru kampanye akan beraksi hanya pada kampanye terbuka pada 30 Juni mendatang. Sedangkan untuk kampanye tertutup hanya ada pimpinan parpol wilayah DKI saja yang akan mengkampanyekan visi, misi dan program kerja Foke-Nara.

"Untuk yang di GOR Soemantri Brojonegoro, kampanye akan dimulai pukul 10.00 hingga 17.00. Diperkirakan akan hadir sekitar 3 ribu orang. Untuk wartawan, akan ada ID khusus, karena kami memakai tenaga pengamanan khusus," ungkapnya.''(*)

Keberhasilan Pembangunan Jakarta Bergantung pada Warga

Rabu, 20 Juni 2012 | 18
"Pemilukada itu bukan obat generik. Siapapun Gubernurnya yang terpilih saya yakin tidak akan mampu menyelesaikan masalah jika mereka tidak dapat menggerakkan warganya."
Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengatakan bahwa seluruh program Gubernur DKI terpilih bakal gagal membawa perubahan terhadap Jakarta, apabila tidak mampu berkoordinasi dengan warga.
"Pemilukada itu bukan obat generik. Siapapun Gubernurnya yang terpilih saya yakin tidak akan mampu menyelesaikan masalah jika mereka tidak dapat menggerakkan warganya," kata Yayat dalam diskusi "Banjir Jakarta: Persoalan  Lingkungan atau Politik?" di Jakarta Pusat, Rabu (20/6).
  Menurutnya, visi misi dan program kerja secanggih apapun jika pemimpin Jakarta tidak mampu menggerakkan warga Jakarta untuk berubah, maka tidak akan berhasil.
  "Kita harus ingat pembangunan di tiap kota, termasuk Jakarta, bergantung pada masyarakatnya. Harus bisa menggerakkan masyarakatnya juga. Kalau tidak, sama saja permasalahan tidak akan selesai," kata Yayat.
  Yayat bahkan menyindir beberapa visi dan misi keenam calon Gubernur dan  Wakil Gubernur. Salah satunya soal solusi mengatasi banjir yang menurutnya hanya berfokus pada penyelesaian secara struktural saja.
"Memang lebih menarik penyelesaian secara struktur. Bangun tanggul raksasa dan lain-lain. Tapi jangan lupa tanpa penyelesaian masalah non struktur, semuanya akan sama saja," tambahnya.
  Yayat juga menekankan bahwa siapapun Gubernur terpilih nanti harus mampu berani memberantas penyimpangan tata ruang yang kian hari kian terjadi di Jakarta. Sehingga, menyebabkan Jakarta sebagai kota yang rentan bencana.''(*)

Hidayat-Didik Dapat Izin Kampanye di GOR Soemantri

Calon Gubernur DKI Jakarta dari Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid bersama calon wakil gubernur Didik Rachbini saat memperkenalkan batik ìAyo Beresin Jakartaî kepada masyarakat di  Jakarta, peluncuran batik ini sekaligus sebagai seragam resmi pasangan ini selama kampanye pemilihan Gubernur DKI Jakarta. FOTO: Ahmad/ANTARA
Calon Gubernur DKI Jakarta' Hidayat Nur Wahid bersama calon wakil gubernur Didik Rachbini.
"Setelah kami menerima surat izin Kampanye dari KPU DKI, dan menyerahkan surat tersebut kepada pihak pengelola, akhirnya pihak pengelola sepakat untuk menjadwal ulang agenda produk tersebut."
Rencana tim sukses pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini untuk menggelar Kampanye Rapat Umum Terbuka pada 1 Juli 2012 di Gelanggang Olah Raga (GOR) Soemantri Brodjo negoro, akhirnya terlaksana.
Tim sukses pasangan HNW-Didik, Tubagus Arif, mengatakan pihaknya akhirnya sudah mendapatkan izin untuk menggunakan GOR Soemantri Brodjonegoro dari pengelola pada tanggal tersebut.
Sebelumnya, pada tanggal yang sama, GOR Soemantri telah dipesan oleh pihak swasta untuk agenda promosi suatu produk. Sehingga, tempat tersebut tidak bisa digunakan oleh pasangan ini untuk menggelar kampanye.
"Setelah kami menerima surat izin Kampanye dari KPU DKI, dan menyerahkan surat tersebut kepada pihak pengelola, akhirnya pihak pengelola sepakat untuk menjadwal ulang agenda produk tersebut," ujar Arif saat dihubungi, Rabu (20/6).
Persetujuan untuk menjadwal ulang tersebut, tambah Arif, juga sebagai hasil lobby-nya kepada pihak pengelola dengan memberikan pengertian bahwa pada tanggal tersebut akan dipenuhi oleh simpatisan pendukung HNW-Didik di sekitar kawasan Kuningan tersebut.''(*)

Ahok: Deklarasi Damai Hanya Sekedar Seremoni

Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan wakilnya Basuki Tjahja Purnama alias Ahok (kanan). FOTO: Safir Makki/JAKARTA GLOBE
Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan wakilnya Basuki Tjahja Purnama alias Ahok 
"Komitmen seperti ini hanya semacam seremonial. Saya pikir (Pemilu) DKI ini berakhirnya di MK. Sekarang saja orang sudah tak puas dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Saya bukan katakan ini tidak penting. Namun, ini sebuah proses tapi tidak sempurna."
Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), menilai deklarasi Pemilu Damai hanya sebuah seremoni. Acara tersebut serupa dengan kegiatan pelaporan harta kekayaan para calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa waktu lalu.
"Sewaktu di KPK juga sekadar seremonial, lapor harta kekayaan. Hanya melapor kekayaan tanpa diketahui berasal darimana. Harusnya dicek sesuai tidak dengan pajak yang dibayar, kalau tak sesuai berarti ada penambahan kekayaan yang ilegal," jelas Ahok di Jakarta, Rabu (20/6).
Ahok justru memperkirakan bahwa penyelenggaraan Pemilukada DKI Jakarta tidak akan berjalan mulus. Pemilukada, nantinya akan bermuara di Mahkamah Konstitusi (MK).
  "Komitmen seperti ini hanya semacam seremonial. Saya pikir (Pemilu) DKI ini berakhirnya di MK. Sekarang saja orang sudah tak puas dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Saya bukan katakan ini tidak penting. Namun, ini sebuah proses tapi tidak sempurna," katanya.
  Meski begitu, Ahok tetap berharap Pemilukada damai tetap mampu berhalan. "Yang  jelas damai itu indah dan harus dilakukan. Kita mana berani sih bikin rusuh. Saya sudah alami kecurangan demi kecurangan. Yang terpenting sekarang adalah memenuhi porsi kita, membuat rakyat penuh otak, perut,  dan dompetnya, serta cerdas memilih," tandasnya.''(*)

Pemilukada DKI 2012 Lebih Buruk dari 2007

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur  DKI Jakarta Hendardji Supandji, Basuki Tjahaya Purnama , Hidayat Nur wahid  , Faisal Basrimemaparkan visi dan misi mereka saat debat Cagub/Cawagub DKI Jakarta di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia , Salemba, Jakarta. FOTO: ANTARA
Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Hendardji Supandji, Basuki Tjahaya Purnama , Hidayat Nur wahid , Faisal Basrimemaparkan visi dan misi mereka saat debat Cagub/Cawagub DKI Jakarta di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia , Salemba, Jakarta. FOTO: ANTARA
"Iya, bisa saya katakan bahwa penyelenggaraan Pemilukada 2007 justru lebih baik daripada tahun ini. Meskipun harus dipahami, karena proses tahun ini melibatkan banyak faktor dan partai, sehingga tingkat kritisisme juga meningkat."

Pemilukada DKI Jakarta 2012 kian dekat. Namun, berbagai permasalahan menjelang hari besar tersebut terus bermunculan. Mulai dari kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT), hingga tidak tersedianya lokasi kampanye bagi sejumlah kandidat. Tak heran, sejumlah pengamat menilai Pemilukada tahun ini lebih buruk dari 2007 silam.

Analis Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heryanto, menilai bahwa KPU Provinsi DKI Jakarta, sebagai penyelenggara Pemilukada, tidak menunjukkan kinerja profesional dalam menggelar ajang pesta demokrasi ibu kota tersebut.

"Iya, bisa saya katakan bahwa penyelenggaraan Pemilukada 2007 justru lebih baik daripada tahun ini. Meskipun harus dipahami, karena proses tahun ini melibatkan banyak faktor dan partai, sehingga tingkat kritisisme juga meningkat" ungkap Gun Gun saat dihubungi, Rabu (20/6).

Meski begitu, lanjut Gun Gun, hal tersebut bukanlah alasan KPU DKI Jakarta untuk tidak dapat menempatkan tahapan Pemilukada. Sebab, prinsip-prinsip dasar Pemilukada sudah terpapar jelas dalam UU dan Peraturan lainnya.

"Kinerja lemah KPU DKI tidak hanya akan merugikan pihak-pihak yang terlibat saja. Tetapi juga menurunkan kepercayaan bagi publik, yang telah menaruh perhatian terhadap jalannya pesta demokrasi ini," katanya.

Untuk diketahui, usai penetapan calon pada Mei lalu, KPU DKI memberikan empat opsi lokasi yang tersedia untuk digelarnya Kampanye Rapat Umum Terbuka kepada seluruh tim sukses pasangan calon. Di antaranya Gelora Bung Karno (GBK), Senayan; Gelanggang Olah Raga (GOR) Soemantri Brodjonegoro, Kuningan; Lapangan Pacuan Kuda Pulomas, Jakarta Timur; dan Lapangan Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Namun, tim sukses Hidayat Nur Wahid-Didik J. Rachbini, yang sedianya akan menggunakan GOR Soemantri Brodjonegoro pada 1 Juli mendatang, justru tak dapat mengunakan lokoas tersebut, lantara telah dipesan pihak swasta, untuk promosi suatu produk.

Nasib serupa juga menimpa tim sukses pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono dan Faisal Basri-Biem Benyamin, yang akan mengundi GBK sebagai tempat lokasi kampanye. Pada akhirnya, kedua pasangan tersebut tidak dapat menggelar kampanye di GBK, karena telah dipesan untuk acara adat Batak oleh Effendi Simbolon, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

"Tahapan Pemilukada seperti kampanye, seharusnya sudah memiliki skema yang disiapkan sejak jauh-jauh hari. Mereka (KPU DKI) seharusnya sudah menghubungi ketersediaan tempat tersebut jauh-jauh hari, sehingga tidak ada masalah yang datang pada injury time seperti saat ini," tambah Gun Gun.

Lagi-lagi, Gun Gun mengatakan bahwa ini merupakan bentuk perencanaan buruk, serta action plan dari penyelenggara yang kurang bagus.

Karena itu, dirinya mengingatkan kepada seluruh peserta dan publik yang memiliki atensi terhadap jalannya Pemilukada untuk selalu kritis, tidak hanya berani menuntut hal-hal bersifat tidak etis, tapi berani membawa ini ke ranah hukum.

"Pada saat mereka menemukan hal-hal yang mencederai jalannya proses ini, mereka juga harus mampu menuntut pertanggungjawaban hukum bukan hanya etis saja. Tentu saja, mereka harus tetap mendorong KPU DKI untuk memposisikan mereka secara adil," tandasnya.''(*)

Cagub DKI Siap Tanda Tangani Deklarasi Damai

Calon Gubernurdan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Hendardji Supandji , Basuki Tjahaya Purnama , Hidayat Nur wahid , Faisal Basri dan Biem Benyamin  menunjukkan simbol nomor urut seusai debat Cagub/Cawagub DKI Jakarta di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia , Salemba, Jakarta. FOTO: ANTARA
Calon Gubernurdan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Hendardji Supandji , Basuki Tjahaya Purnama , Hidayat Nur wahid , Faisal Basri dan Biem Benyamin menunjukkan simbol nomor urut seusai debat Cagub/Cawagub DKI Jakarta di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia , Salemba, Jakarta. FOTO: ANTARA
Deklarasi damai digelar pada 23 Juni mendatang, atau satu hari sebelum kampanye.

Enam pasangan calon Gubernur DKI Jakarta diminta berkomitmen untuk siap terpilih dan tidak terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DKI Jakarta, 11 Juli mendatang.

Guna mewujudkan hal tersebut, KPU Provinsi DKI Jakarta akan meminta seluruh calon menandatangani deklarasi damai, pada 23 Juni mendatang, atau satu hari sebelum kampanye.

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Kampanye KPU DKI Jakarta, Suhartono menjelaskan istilah siap terpilih dan tidak terpilih merupakan pengganti dari sebelumnya, yaitu siap menang dan kalah. Istilah baru itu diambil agar terdengar lebih adil, sehingga bukan dalam konteks menang dan kalah.

"Selain mendapat komitmen para kandidat, tujuan deklarasi kampanye damai ini juga agar Pemilukada berjalan dengan damai," ujar Suhartono, Rabu (20/6).

Rencananya, deklarasi damai itu akan diselenggarakan di Plaza Utara Senayan, Jakarta Selatan. Nantinya, setiap kandidat akan diminta menyampaikan pesan damainya selama lima menit kepada para pendukungnya, dan seluruh warga Jakarta yang hadir.

"Kemudian diikuti dengan ikrar damai dan penandatanganan prasasti damai," lanjutnya.

Untuk menjaga ketertiban selama berlangsungnya deklarasi damai, KPU DKI juga akan membatasi jumlah simpatisan yang dibawa oleh masing-masing kandidat, yakni 100 orang tiap pasangan calon.

Sementara itu, pada hari ini, Rabu (20/6), Polda Metro Jaya juga menyelenggarakan deklarasi kampanye damai di Markas Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, pada pukul 13.00 WIB.''(*)

Cagub DKI Deklarasikan Kampanye Damai

Calon gubernur DKI Jakarta
Calon gubernur DKI Jakarta (sumber: Antara)
Dengan deklarasi tersebut, Pemilukada DKI Jakarta 2012 dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Memasuki masa kampanye yang akan berlangsung pada 24 Juni hingga 7 Juli 2012, enam pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) mendeklarasikan kampanye damai di Polda Metro Jaya, Rabu (20/6) siang. Dengan deklarasi tersebut, Pemilukada DKI Jakarta 2012 dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sekretaris Tim Pemenangan pasangan Jokowi-Ahok, Marihot Napitupulu menjelaskan, pihaknya sejak awal menyambut baik dan akan menjaga kesepakatan kampanye damai seluruh pendukung pasangan cagub dan cawagub. "Kami pada dasarnya sudah menyepakati dan mempersiapkan kampanye damai dalam Pilkada DKI. Tim sepakat melaksanakan seluruh peraturan kampanye, mulai dari hal yang mendasar seperti mematuhi peraturan lalu lintas," kata Marihot Napitupulu di Jakarta, Rabu (20/6). 

Pasangan Jokowi-Ahok sendiri berjanji akan bekerjasama dengan siapapunl. Baik dari elemen masyarakat hingga kepolisian demi menciptakan kampanye sehat yang tidak melanggar peraturan. Untuk itu, tim pemenangan meminta kepada seluruh pendukung pasangan Jokowi agar berlaku tertib sepanjang pelaksanaan kampanye.

"Pilkada DKI Jakarta 2012 harus menjadi contoh dan barometer daerah-daerah lain di Indonesia. Kami meminta agar seluruh pendukung, khususnya pendukung pasangan Jokowi-Ahok untuk dapat menjaga deklarasi ini," katanya. 

Wakil Ketua tim sukses Hendarji-Ariza, Ali Hanafiah, berjanji tetap menjaga independensi Pemilukada DKI Jakarta 2012. "Pada prinsipnya, kami tetap akan menjaga independensi secara konsekuen dalam melaksanakan pemilukada yang bersih. Kami harap dalam masa kampanye mendatang dilaksanakan secara tertib, jujur, dan murni oleh seluruh pendukung pasangan calon," ucap Ali. 

Khusus pasangan calon Hendardji-Riza, pihaknya juga meminta kepada seluruh pendukung calon dari jalur independen ini untuk konsekuen menjaga ketertiban dan keamanan ibukota selama masa kampanye. 

Ketua panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Ramdansyah Bakir menegaskan, kegiatan deklarasi kampanye damai diikuti seluruh pasangan calon dan bekerjasama secara langsung dengan kepolisian. Dengan deklarasi ini, sepanjang masa kampenye 24 Juni-7 Juli mendatang diharapkan dapat berlangsung secara tertib, aman dan lancar. ''(*)

Jangan Pakai Istilah Black Campaign di Pemilukada

Ilustrasi kampanye kotor
Ilustrasi kampanye kotor (sumber: Antara)
Jangan lagi memakai istilah black campaign karena seolah-olah semua yang berwarna hitam itu buruk.

Sosiolog Universitas Indonesia Prof Tamrin Amal Tamagola berpendapat bahwa penggunaan istilah black campaign (kampanye hitam) mendiskreditkan makna hitam dalam konteks kebangsaan Indonesia.

"Jangan lagi memakai istilah black campaign karena seolah-olah semua yang berwarna hitam itu buruk. Saya pribadi tersinggung karena sebagai orang yang berasal dari Indonesia Timur berkulit hitam," katanya usai menjadi pembicara dalam diskusi "Black Campaign dalam Pilkada DKI Jakarta 2012" di Cikini 25, Jakarta Pusat, Minggu.

Oleh karena itu, Tamrin menyarankan menggunakan istilah dirty campaign (kampanye kotor) yang dirasa lebih sesuai untuk menyebut bentuk kampanye yang dilakukan satu pihak untuk menjelekkan pihak lain.

Menurut Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UI itu, istilah kampanye hitam berasal dari Amerika Serikat yang tidak tepat digunakan di Indonesia.

"Jangan mentang-mentang istilah dari Amerika lalu digunakan begitu saja tanpa melihat konteks Indonesia," ujarnya.

Terkait kampanye kotor dalam Pilkada DKI yang secara resmi akan dimulai pada 24 Juni nanti, Tamrin mengatakan semua pihak dari penyelenggara hingga masyarakat harus membedakan kampanye yang menyangkut ruang publik dan privat masing-masing kandidat.

Ia menjelaskan kampanye yang membuka penyimpangan-penyimpangan seorang kandidat terkait kepentingan publik tidak dapat digolongkan sebagai kampanye kotor.

"Misalnya membuka penyimpangan pajak yang dilakukan salah satu kandidat atau korupsi yang merugikan negara, bukanlah suatu dirty campaign. Sebaliknya, hal-hal seperti itu harus dibuka seluas-luasnya kepada publik," ucapnya.

Tamrin mengingatkan agar kampanye tersebut harus didasarkan pada fakta dan sebisa mungkin menyertakan bukti-bukti konkret.   Sedangkan, kampanye yang menyerang ranah pribadi seseorang dan bersifat moral, primordial, suku, serta agama termasuk dalam kampanye kotor.

"Jika membuka ranah pribadi seperti jumlah istri, perceraian, suku, agama yang dianut dan hal-hal bersifat primordial lainnya, baru bisa disebut 'dirty campaign'," kata Tamrin.

Jokowi Belum Laporkan Cuti Kampanye

Calon Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, saat makan malam bersama wartawan di  Jakarta. FOTO: ANTARA
Calon Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, saat makan malam bersama wartawan di Jakarta. FOTO: ANTARA
Foke mengajukan cuti selama 4 hari pada masa kampanye.  Sedangkan Jokowi belum menerima pelaporan cuti.

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta menyatakan dari tiga  calon incumbent yang mengikuti Pemilukada DKI 2012, baru dua yang  melaporkan cuti untuk masa kampanye. Keduanya adalah Alex Noerdin dan  Fauzi Bowo. Sedangkan Joko Widodo belum melaporkan izin cutinya kepada  Panwaslu.

Berdasarkan catatan Panwaslu DKI, calon incumbent Alex Noerdin telah  mengajukan cuti kerja pada seluruh masa kampanye. Yaitu cuti mulai  tanggal 24 Juni hingga masa kampanye berakhir pada 7 Juli 2012.

Sedangkan calon incumbent Fauzi Bowo hanya mengajukan cuti kerja selama 4  hari mengikuti jadwal kampanyenya. Yaitu pada tanggal 24 dan 30 Juni  serta 3 dan 6 Juli 2012.

"Ya Foke mengajukan cuti selama 4 hari pada masa kampanye.  Sedangkan Jokowi, sampai sekarang kami belum menerima pelaporan cuti  kerja untuk kampanye dari Jokowi," kata anggota Panwaslu DKI Jufri dalam  acara Diskusi Media mingguan dengan tema “Black Campaign dalam Pilkada  DKI Jakarta” yang diselenggarakan Perludem dan KIPP Jakarta di Bakoel  Koffie, Cikini, Jakarta, Minggu (17/6).

Dia mengharapkan, surat izin cuti kerja Jokowi segera dilaporkan Jokowi  kepada Panwaslu, mengingat pelaksanaan kampanye tinggal seminggu lagi.  Sebab, bila tidak ada izin kerja, Jokowi tidak diizinkan untuk melakukan  kampanye karena masih terikat dengan jabatannya sebagai pejabat negara.

"Berdasarkan peraturan pemilu, seorang pejabat negara harus cuti saat  melakukan kampanye. Kalau tidak, berarti melanggar hukum," tegasnya.

Menanggapi hal itu, juru bicara tim sukses Jokowi-Ahok, Maringan  Pangaribuan mengatakan sebenarnya Jokowi sudah mengajukan permohonan  izin cuti kerja selama kampanye pemilukada DKI kepada Gubernur Jawa  Tengah. Namun hingga kini, surat izin cuti kerja Jokowi belum  ditandatangani gubernur.

"Karena harus tertulis, jadi Jokowi harus mendapatkan izin tertulis dari  Gubernurnya. Sampai sekarang izin itu belum keluar," kata Maringan.

Dia memprediksi surat izin cuti kerja Jokowi sudah dikeluarkan dalam  pekan ini. Kemudian lamgsung diteruskan kepada Panwaslu DKI Jakarta. Terkait berapa lama Jokowi akan cuti, Maringan enggan menyebutkannya. 

"Nanti saja kalau surat izin cuti sudah resmi ditandatangani gubernur,  pasti akan ddiberitahukan kepada publik," tuturnya.

Faisal-Biem Dukung DPT Dibawa ke Jalur Hukum

Faisal Basri - Biem Benyamin mendapat urutan pertama menjalani tes kesehatan, Senin (9/4)
Faisal Basri - Biem Benyamin mendapat urutan pertama menjalani tes kesehatan, Senin (9/4) (sumber: Antara)
"Kami akan mendukung kandidat lain yang akan membawa masalah DPT ini ke ranah hukum."

Tim sukses pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta Faisal Basri-Biem Benyamin menyatakan akan mendukung kandidat lain yang hendak mengajukan tindakan hukum atas masalah Daftar Pemilih Tetap atau DPT.

"Kami akan mendukung kandidat lain yang akan membawa masalah DPT ini ke ranah hukum," kata Wakil Manajer Kampanye Faisal Basri-Biem Benyamin, Sukiarso, di Jakarta, Sabtu (16/6).

Sukiarso mengatakan pihaknya sendiri tidak dapat memprotes persoalan DPT yang ditetapkan KPU DKI Jakarta karena kekurangan data fisik.

"Jika maju lewat jalur hukum, harus ada data pembanding. Kekurangan kami di situ, kami tidak punya data," katanya.

Sukiarso menjelaskan ketiadaan data tersebut karena pihaknya tidak menyimpan bukti fisik dari KTP yang dinyatakan tidak sah pada saat melakukan verifikasi dukungan di tahap pendaftaran bakal calon pada Maret lalu.

"Banyak KTP yang gugur karena dobel, tetapi kami tidak menyangka akan terjadi kekacauan DPT seperti sekarang sehingga tidak menyimpan bukti fisik tersebut," katanya.

Tim Faisal-Biem juga menilai akar masalah ini adalah validitas data penduduk yang diberikan pemerintah kepada KPU.

"DPT yang sekarang ini kan berasal dari data yang diberikan pemerintah, mulai dari Dinas Dukcapil (Kependudukan dan Pencatatan Sipil) DKI Jakarta, jadi ini ada di bawah otoritas Foke," katanya.

Oleh karena itu, tim Faisal-Biem juga meminta pihak pemerintahan Gubernur Fauzi Bowo sebagai gubernur incumbent untuk bertanggung jawab.

Sejauh ini, Sukiarso mengetahui tim Djoko Widodo-Basuki Tjahaja telah melakukan verifikasi independen dan menemukan bukti-bukti yang kuat.

"Kami akan mendukung jika mereka atau kandidat lain maju lewat jalur hukum. Ke depan, bagi kami akan lebih produktif jika peluang-peluang kecurangan diperketat," katanya.
Debat Kandidat, Antar Calon Gubernur Boleh Saling Bertanya
Calon Wakil Gubernur Pemilukada DKI Jakarta, Biem Benyamin  saat melakukan Verifikasi harta kekayaan oleh Team verifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Bens Radio, Jakarta. FOTO: ANTARA
Calon Wakil Gubernur Pemilukada DKI Jakarta, Biem Benyamin saat melakukan Verifikasi harta kekayaan oleh Team verifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Bens Radio, Jakarta. FOTO: ANTARA
Usai pemaparan akan ada contra fire, dimana kandidat tersebut akan diberikan pertanyaan oleh kandidat lain dan harus dijawab dalam waktu dua menit saja

Dalam tahapan kampanye yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, yang akan dimulai pada 24 Juni hingga 7 Juli 2012, seluruh enam kandidat dijadwalkan akan melakukan pemaparan visi dan misi pada hari pertama kampanye sebanyak dua kali.

Sudah disepakati dalam rapat finalisasi antara KPU DKI dengan tim sukses pasangan calon, pada Minggu (24/6) pagi hari pada pukul 11.00 seluruh kandidat akan memaparkan visi dan misi secara formal didepan DPRD DKI  Jakarta.

Sementara pada hari yang sama, pada pukul 19.00 seluruh kandidat akan memaparkan visi dan misi secara informal di depan publik melalui siaran  langsung oleh televisi.

Untuk debat kandidat informal, setiap tim sukses pasangan calon Gubernur DKI Jakarta diminta untuk dapat memaparkan visi misinya tidak lebih  dari satu menit 30 detik.

"Setelah memaparkan visi dan misi, kandidat tersebut akan diuji visi dan misinya langsung oleh tiga panelis. Dimana, tiap panelis memiliki waktu dua menit untuk menguji. Jadi total waktu per kandidat adalah 7.30 menit," kata Ketua Pokja Kampanye KPU DKI, Suhartono, hari ini.

Usai memaparkan visi dan misi, tiap kandidat akan diundi untuk memilih satu dari tiga tema debat yang telah ditentukan dan diberikan satu menit  30 detik untuk pemaparan penyelesaian masalah.

Tiga cluster tema yang telah ditetapkan adalah tata kota, ekonomi dan kesejahteraan rakyat, dan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan penegakkan hukum.

"Usai pemaparan akan ada contra fire, dimana kandidat tersebut akan diberikan pertanyaan oleh kandidat lain dan harus dijawab dalam waktu dua menit saja," lanjut Suhartono.

Sehingga untuk bagian pemaparan penyelesaian masalah akan menghabiskan  waktu 11 menit 30 detik untuk tiap kandidat. Dan total waktu dari debat kandidat ini adalah 1 jam 54 menit dengan sudah diperhitungkan iklan.

Debat kandidat ini direncanakan akan dilaksanakan di Hotel Gran Melia Ballroom, Jakarta pada pukul 19.00 WIB dan disiarkan langsung oleh stasiun TVOne dengan dipandu oleh Alvito Deanova.

"Untuk pertimbangan televisinya itu karena lelang yang telah dimenangkan oleh PT AHA Komunika dimana itu diluar kuasa KPU DKI, karena yang melaksanakan ini adalah pihak pemerintah," tutur Suhartono.

KPU DKI Simpan Nama Panelis Debat Publik

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur  DKI Jakarta Hendardji Supandji, Basuki Tjahaya Purnama , Hidayat Nur wahid  , Faisal Basrimemaparkan visi dan misi mereka saat debat Cagub/Cawagub DKI Jakarta di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia , Salemba, Jakarta. FOTO: ANTARA
Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Hendardji Supandji, Basuki Tjahaya Purnama , Hidayat Nur wahid , Faisal Basrimemaparkan visi dan misi mereka saat debat Cagub/Cawagub DKI Jakarta di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia , Salemba, Jakarta. FOTO: ANTARA
"Nanti kalau kami buka sekarang, dikhawatirkan masing-masing calon jadi punya asumsi. Jadi serahkan saja pada KPU Provinsi."

Untuk menjaga netralitas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta memutuskan tidak memberitahukan nama-nama panelis dalam debat publik calon Gubernur dan Wakil Gubernur, 24 Juni mendatang.

"Nanti kalau kami buka sekarang, dikhawatirkan masing-masing calon jadi punya asumsi. Jadi serahkan saja pada KPU Provinsi," kata Suhartono, saat rapat finalisasi teknik kampanye, di Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta, Jl. Budi Kemuliaan, Jakarta, Jumat (15/6).

Meski begitu, Suhartono mengaku bahwa pihaknya sudah menentukan para panelis dalam debat kandidat yang akan dilakukan secara informal di Hotel Gran Melia Ballroom itu.

"Nanti kalau kami berikan nama-nama panelisnya di depan forum, calon ini tidak setuju dengan si A. Kemudian calon lain tidak setuju dengan si B. Makin lama makin sempit, pakarnya habis," ujar Suhartono, dalam rapat yang dihadiri seluruh tim sukses (Timses) pasangan calon Gubernur DKI Jakarta ini.

"Kami sudah tahu mana yang sesuai. Dan kami tetap akan memegang asas netralitas itu," imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, enam tim sukses pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang hadir dalam rapat menolak keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta.

Mereka meminta KPU Provinsi DKI Jakarta menyerahkan daftar panelis untuk kemudian dikaji dan disepakati bersama.

"Kita kan tidak mau, misalnya salah satu panelisnya adalah Pak Sutiyoso, padahal dia sudah secara terang-terangan mendukung salah satu pasangan," ujar M. Ali Anafia, tim sukses pasangan Hendardji-Riza Patria.

Mendapat desakan tersebut, Suhartono mengambil jalan tengah untuk membicarakan kembali terkait masalah panelis ini.

"Kalau begitu, nanti akan dibicarakan lagi. Selama netral, saya rasa tidak ada masalah. Nanti akan dijadwalkan kembali," kata Suhartono.

KPUD Tetapkan 3 Tema Debat Publik Cagub DKI

Calon Gubernurdan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Hendardji Supandji , Basuki Tjahaya Purnama , Hidayat Nur wahid , Faisal Basri dan Biem Benyamin  menunjukkan simbol nomor urut seusai debat Cagub/Cawagub DKI Jakarta di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia , Salemba, Jakarta. FOTO: ANTARA
Calon Gubernurdan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Hendardji Supandji , Basuki Tjahaya Purnama , Hidayat Nur wahid , Faisal Basri dan Biem Benyamin menunjukkan simbol nomor urut seusai debat Cagub/Cawagub DKI Jakarta di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia , Salemba, Jakarta. FOTO: ANTARA
"Tiga tema debat publik adalah tata kota; ekonomi dan kesejahteraan rakyat; dan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan penegakkan  hukum."

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta dengan disetujui oleh seluruh tim sukses pasangan calon gubernur telah menentukan tiga tema utama dalam pembahasan debat publik, yang dijadwalkan digelar pada 24 Juni mendatang.

"Tiga tema debat publik adalah tata kota; ekonomi dan kesejahteraan rakyat; dan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan penegakkan  hukum," ujar Ketua Pokja Kampanye KPU DKI, Suhartono, dalam rapat finalisasi teknik kampanye, di Gedung KPU DKI, Jl. Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat, Jumat (15/6).

Tiga tema tersebut, kata Suhartono, diambil dengan mempertimbangkan hasil survei oleh Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia, beberapa saat lalu mengenai  masalah prioritas di Jakarta, yang diinginkan warga untuk segera diselesaikan.

"Dalam survei lima masalah prioritas adalah kemacetan, disusul kesejahteraan rakyat, banjir, lapangan pekerjaan dan pendidikan. Sementara ditingkat kecamatan adalah keamanan, banjir, lingkungan dan  kemacetan," jelas Suhartono.

Secara mendetail, Suhartono menjelaskan dalam tema tata kota, materi yang termasuk adalah seperti tata ruang, transportasi, lingkungan. Sementara untuk tema kedua menyangkut daya beli masyarakat dan pengangguran, serta kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan seni budaya. Pada tema ketiga akan menyangkut kepada tata kelola pemerintahan (reformasi birokrasi), politik, keamanan, penegakan Hukum dan pelayanan publik.

Menanggapi pemilihan tiga tema ini, pada dasarnya seluruh tim sukses pasangan calon menyetujui keputusan ini. "Prinsipnya sudah mewakili, kalaupun ada penambahan pemaparan bisa  ditambahkan nanti," ujar tim sukses Hidayat Nur Wahid-Didik J. Rachbini.

"Ya nanti dielaborasikan oleh kandidat saja," tandas Suhartono.

Cagub Wajib Laporkan Dana Kampanye Dalam Tiga Tahap

Calon gubernur DKI Jakarta
Calon gubernur DKI Jakarta (sumber: Antara)
"Setiap penerimaan harus dicatat dan dilaporkan. Baik penerimaan termin satu dan kedua."

Seluruh kandidat calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta diwajibkan melaporkan dana kampanye dalam tiga tahap. Pelaporan tersebut dilakukan untuk menjaga akuntabilitas jalannya Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DKI Jakarta.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat finalisasi teknik kampanye yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta bersama seluruh tim sukses pasangan calon yang mengacu kepada Keputusan KPU No. 13-15/KPts/KPU-Prov-10/2011, di Gedung KPU DKI, Jl. Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat, Jumat (15/6).

Hasil rapat menentukan bahwa seluruh pasangan calon wajib melaporkan penerimaan dana kampanye pada H-1 kampanye, atau pada 23 Juni. Dan, H+1 kampanye atau pada 8 Juli, serta laporan penggunaan dana kampanye pada tiga hari usai pemilihan, atau pada tanggal 14 Juli.

"Setiap penerimaan harus dicatat dan dilaporkan. Baik penerimaan termin satu dan kedua," ujar Ketua Pokja Kampanye KPU DKI, Suhartono, Jumat (15/6).

Suhartono menjelaskan bahwa pelaporan penerimaan dana kampanye didapatkan sejak penetapan calon atau pada 10 Mei lalu, hingga sampai pada hari pemungutan suara atau pada 11 Juli.

Selanjutnya KPU DKI akan meneruskan laporan dana kampanye ke masyarakat sehari setelah pelaporan dilakukan oleh pasangan calon.

Kemudian 15 hari setelah pelaporan penggunaan dana kampanye, KPU  Provinsi DKI Jakarta akan menyerahkan laporan itu ke auditor keuangan.

Untuk diketahui, batas maksimum sumbangan dana kampanye sebesar Rp 50  juta untuk sumbangan perorangan. Sumbangan maksimal  dari badan hukum  dan badan usaha sebesar Rp 350 juta.

Badan hukum dan badan usaha milik negara dilarang memberikan sumbangan untuk kampanye.

5.979 Atribut Kampanye Diturunkan

Spanduk kampanye Gubernur DKI Jakarta
Spanduk kampanye Gubernur DKI Jakarta (sumber: Jakarta Globe)
Pemasangan atribut dinilai tidak tepat, karena belum memasuki masa kampanye. 

Banyaknya atribut kampanye yang dipasang di sembarang tempat dinilai sudah mengganggu nilai estika dan kerapian kota Jakarta. Tidak hanya itu, pemasangan atribut dinilai tidak tepat, karena belum memasuki masa kampanye. 

Melihat hal itu, Panitia Pengawas Pemilu (Panswaslu) DKI Jakarta bersama tim sukses enam pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagub) dibantu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI menggelar penertiban alat peraga dan atribut kampanye diseluruh DKI jakarta.

Penertiban dilakukan pada Kamis (14/6), pukul 20.00 hingga Jumat (15/6) dini hari, pukul 02.00. Hasil penertiban tersebut ada sebanyak 5.979 atribut kampanye berupa spanduk telah diturunkan di lima wilayah, minus Kabupaten Kepulauan Seribu. Dengan rincian sebanyak 180 alat peraga pemilukada ditertibkan di Jakarta Utara.

Sementara, di Jakarta Pusat ada sebanyak 231 alat peraga pemilukada, Jakarta Barat 264 alat peraga pemilukada, Jakarta Selatan tercatat paling banyak yang ditertibkan yaitu 4.679 alat peraga dan Jakarta Timur ada sebanyak 685 alat peraga.

"Kami melihat alat peraga di lima wilayah kotamadya DKI Jakarta sudah terlampau banyak. Bahkan ada yang dipasang sembarangan sehingga menutupi rambu lalu lintas, atau menutupi jalan. Ini membuat Kota Jakarta semakin tidak indah dan rapi," kata Ketua Panwaslu DKI Jakarta, Ramdansyah, Jakarta, Jumat (15/6).

Selain itu, atribut atau alat peraga pemilukada ditertibkan untuk menyambut masa kampanye yang akan dilakukan mulai tanggal 24 Juni hingga 7 Juli 2012. Sehingga, warga Jakarta mempunyai waktu mengenal keenam pasang kandidat melalui pengenalan program kerja serta visi misi pada saat  kampanye. Diharapkan dengan ditertibkannya alat peraga tersebut, tidak ada lagi spanduk, stiker, baliho, bendera partai dan atribut kampanye  lainnya di jalan atau kawasan pemukiman warga.

Kasie Penertiban Satpol PP DKI Jakarta, Darwis Silitonga membenarkan sudah ada sebayak 5.979 alat peraga yang ditertibkan. Ribuan alat peraga tersebut akan disimpan di gudang penyimpanan barang milik Pemprov DKI di Cakung. Menurutnya, untuk penertiban tersebut diturunkan petugas Satpol PP tingkat Provinsi sebanyak 150 orang, tingkat kotamadya sebanyak 30 orang per kotamadya dan 25 orang per kecamatan.

"Sebenarnya lebih banyak lagi alat peraga yang kita tertibkan. Jumlah tersebut tidak termasuk alat peraga berupa stiker yang ditempel di tiang listrik, tembok, pohon dan dinding fasilitas umum lainya. Jumlah stiker yang kami kelupas sampai habis mencapai puluhan ribu," kata Darwis.

Dari pantauannya dilapangan saat penertiban, seluruh pasangan cagub dan cawagub menempel stiker di tembok, jembatan penyeberangan, pohon dan tembok gedung. Waktu yang paling lama adalah mengelupas puluhan ribu stiker tersebut. Karena terlalu banyak, cukup banyak stiker para kandidat yang tidak tertangani untuk dikelupas.

Akhirnya, papar Darwis, diambil keputusan setiap Satpol PP Kotamadya dan Kecamatan langsung turun ke wilayahnya masing-masing untuk menertibkan stiker yang masih tertinggal. Sebab, sebelum masa kampanye, Kota Jakarta harus bersih dari seluruh bentuk alat peraga atau atribut kampanye.

"Yah kalau bisa mereka memasang atribut atau alat peraga kampanye pada saat masa kampanye. Lalu sesudah itu, kami harapkan mereka mau sukarela untuk menurunkannya," imbaunya.

20 Juni, Polda Gelar Deklarasi Kampanye Damai

Warga hadir dalam sebuah kampanye pemilukada di daerah.
Warga hadir dalam sebuah kampanye pemilukada di daerah. (sumber: Antarafoto)
Aksi itu dilakukan agar situasi Jakarta tetap kondusif jelang Pemilukada.

Polda Metro Jaya akan menggelar Deklarasi Damai menjelang Pemilukada DKI Jakarta 2012, pada Rabu (20/6) mendatang. Selang sehari,  tepatnya pada Kamis (21/6), Polda juga akan menggelar apel bersama.

Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya, Kombes Agung Budi mengatakan bahwa aksi itu dilakukan agar situasi Jakarta tetap kondusif jelang Pemilukada.

"Sebelum pelaksanaan kampanye, kami akan mengundang enam pasang calon pada 20 Juni untuk melakukan deklarasi damai bersama di Polda Metro Jaya. Kemudian besoknya, 21 Juni akan digelar Apel bersama Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Satpol PP DKI dan instansi lainnya untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama kampanye dan pemilukada," kata Agung usai acara tatap muka bersama tokoh agama dan pengurus FKUB di Balaikota DKI, Jakarta, Jumat (15/6).

Agung mengungkapkan, walaupun keamanan wilayah ibu kota masih kondusif, namun pihaknya tetap akan melakukan pengamanan secara rutin. Itu dilakukan untuk mengantisipasi peristiwa yang dapat menganggu keamanan dan ketertiban ibu kota.

Polda akan menyiagakan sekitar 10 ribu aparat kepolisian yang akan disebar pada titik-titik konsentrasi massa saat kampanye. Sistem pengamanan akan dilakukan secara terbuka dan tertutup.

"Sejauh ini titik-titik rawan terjadinya gesekan massa saat masa kampanye belum bisa diidentifikasi. Hal ini mengingat pelaksanaan kampane belum dimulai. Tapi polisi akan melakukan penjagaan ekstra ketat di lokasi-lokasi yang dijadikan tempat kampanye nanti,” tegasnya.

Ditemui terpisah, Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo (Foke) mengaku mendukung digelarnya Deklarasi Kampanye Damai. Dengan begitu, ujarnya, seluruh pasangan calon akan bersama-sama mengusung kampanye yang tidak akan mengganggu keamanan dan ketertiban Kota Jakarta, yang selama ini sudah terpelihara baik.

Foke meminta pada para lurah dan camat, sebagai ujung tombak pemerintahan untuk terus meningkatkan komunikasinya secara intensif dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat agar lingkungan tetap kondusif. Tak hanya itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta juga harus kerja keras, melakukan komunikasi dengan para organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya.

"Saya berharap seluruh umat beragama terus menjalin silaturahmi satu sama lain. Terutama saat masa kampanye dan masa tenang, peran FKUB dan majelis-majelis serta dewan gereja ini sangat dibutuhkan untuk mengingatkan pada seluruh khalayak agar tetap mematuhi rambu-rambu yang ada," kata Foke.

Utamanya saat masa tenang, agar seluruh lembaga keagamaan, tokoh masyarakat dan tokoh agama membantu menghimbau agar membantu menciptakan suasana tenang. Dia menghimbau warga atau seluruh umat beragama agar terus bekerja keras menjaga lingkungannya masing-masing, sehingga pelaksanaan Pemilukada berjalan aman, lancar tanpa gangguan apapun.

Cagub dan Cawagub Berkomitmen Bersih Korupsi

Calon gubernur DKI Jakarta
Calon gubernur DKI Jakarta (sumber: Antara)
Mentalitas independen, transparan, dan jujur ketika berhadapan para pengusaha maupun kader partai

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta berkomitmen menciptakan aparat pemerintahan bersih dan bebas korupsi, dengan menandatangani komitmen integritas dan LHKPN di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqodas di Jakarta, Kamis, mengatakan, bahwa lembaga antikorupsi mengajak seluruh calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) itu, untuk bebas dari politik uang.

Menurut dia, pencegahan sebagai kewenangan yang KPK jabarkan dalam rencana strategi, yakni membangun pemilihan umum (pemilu), dan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bermartabat.

"Wilayah ini adalah wilayah yang relevan dengan pengembangan program kerja KPK," ujar Busyro.

Untuk itu, lanjut dia, KPK mengajak cagub dan cawagub mengikuti proses pemenangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012, dengan niat mentalitas independen, transparan, dan jujur ketika berhadapan para pengusaha maupun kader partai.

Kelima pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012--2017 menandatangani komitmen bersih korupsi di KPK, antara lain Faisal Basri dan Bin Benyamin, Alex Noerdin dan Nono Sampono, Hidayat Nurwahid dan Didik J. Rachbini, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja, dan terakhir Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli.

Kelima pasangan datang dengan cara berbeda-beda ke KPK guna memaparkan laporan kekayaan selain menandatangani komitmen aparat bersih korupsi.

KPUD Tetapkan 3 Tema Debat Publik Cagub DKI

Calon Gubernurdan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Hendardji Supandji , Basuki Tjahaya Purnama , Hidayat Nur wahid , Faisal Basri dan Biem Benyamin  menunjukkan simbol nomor urut seusai debat Cagub/Cawagub DKI Jakarta di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia , Salemba, Jakarta. FOTO: ANTARA
Calon Gubernurdan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Hendardji Supandji , Basuki Tjahaya Purnama , Hidayat Nur wahid , Faisal Basri dan Biem Benyamin menunjukkan simbol nomor urut seusai debat Cagub/Cawagub DKI Jakarta di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia , Salemba, Jakarta. FOTO: ANTARA
"Tiga tema debat publik adalah tata kota; ekonomi dan kesejahteraan rakyat; dan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan penegakkan  hukum."

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta dengan disetujui oleh seluruh tim sukses pasangan calon gubernur telah menentukan tiga tema utama dalam pembahasan debat publik, yang dijadwalkan digelar pada 24 Juni mendatang.

"Tiga tema debat publik adalah tata kota; ekonomi dan kesejahteraan rakyat; dan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan penegakkan  hukum," ujar Ketua Pokja Kampanye KPU DKI, Suhartono, dalam rapat finalisasi teknik kampanye, di Gedung KPU DKI, Jl. Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat, Jumat (15/6).

Tiga tema tersebut, kata Suhartono, diambil dengan mempertimbangkan hasil survei oleh Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia, beberapa saat lalu mengenai  masalah prioritas di Jakarta, yang diinginkan warga untuk segera diselesaikan.

"Dalam survei lima masalah prioritas adalah kemacetan, disusul kesejahteraan rakyat, banjir, lapangan pekerjaan dan pendidikan. Sementara ditingkat kecamatan adalah keamanan, banjir, lingkungan dan  kemacetan," jelas Suhartono.

Secara mendetail, Suhartono menjelaskan dalam tema tata kota, materi yang termasuk adalah seperti tata ruang, transportasi, lingkungan. Sementara untuk tema kedua menyangkut daya beli masyarakat dan pengangguran, serta kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan seni budaya. Pada tema ketiga akan menyangkut kepada tata kelola pemerintahan (reformasi birokrasi), politik, keamanan, penegakan Hukum dan pelayanan publik.

Menanggapi pemilihan tiga tema ini, pada dasarnya seluruh tim sukses pasangan calon menyetujui keputusan ini. "Prinsipnya sudah mewakili, kalaupun ada penambahan pemaparan bisa  ditambahkan nanti," ujar tim sukses Hidayat Nur Wahid-Didik J. Rachbini.

"Ya nanti dielaborasikan oleh kandidat saja," tandas Suhartono.

Komitmen Integritas Harus Ada di Timses Cagub

Massa melakukan unjuk rasa mengenai Daftar Pemilih Sementara  fiktif dan manipulatif dalam Pilkada DKI Jakarta di kantor KPUD DKI Jakarta. FOTO: ANTARA
Massa melakukan unjuk rasa mengenai Daftar Pemilih Sementara fiktif dan manipulatif dalam Pilkada DKI Jakarta di kantor KPUD DKI Jakarta. FOTO: ANTARA
Politik uang adalah ukuran paling buruk dalam mempengaruhi pemilih.

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menyatakan penandatanganan komitmen integritas dan deklarasi LKHPN di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh sebatas komitmen.

Kunci ada tidaknya politik uang juga, menurut JPPR, juga harus datang dari tim suksesnya, karena sekuat apapun keinginan pemilih apabila pasangan calon dan tim sukses tidak melakukannya maka praktik buruk ini bisa dicegah.

"Tetapi sejak awal harus dipatuhi oleh pasangan calon untuk tidak melakukan korupsi dan tidak berbuat curang bahkan sejak mereka menjadi terdaftar pasangan calon," kata Masykurudin Hafidz, Manajer Pemantauan JPPR, melalui rilis yang diterima BRN hari ini, (14/6).

Refleksi KPK sendiri menyatakan, dimana korupsi kepala daerah titik awalnya adalah di pencalonan, maka integritas untuk tidak berbuat kejahatan juga harus pada awal pencalonan.

Komitmen pertama bahwa pasangan calon anti korupsi, kata Masykurudin, adalah dengan tidak melakukan politik uang dalam kampanyenya.

"Politik uang adalah ukuran paling buruk dalam mempengaruhi pemilih," pungkas Masykurudin.

Satpol PP Memulai Penertiban Alat Kampanye

Spanduk sosialisasi Pilkada DKI Jakarta. FOTO: ANTARA
Spanduk sosialisasi Pilkada DKI Jakarta. FOTO: ANTARA
Penertiban atribut kampanye akan dilakukan nanti malam sekitar pukul 21.00 WIB

Mulai malam ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta akan  menertibkan alat peraga kampanye milik pasangan calon Gubernur DKI  Jakarta yang dipasang sebelum waktunya.

Penertiban tersebut dilakukan agar untuk menjaga agar ibu kota tidak  semrawut dan kotor dengan beragam atribut seperti poster yang kerap  menempel di dinding bahkan sejumlah pohon.

Meski belum memasuki masa kampanye, namun berbagai atribut kampanye  seperti spanduk, stiker, dan baliho para calon gubernur dan calon wakil  gubernur sudah bermunculan di setiap sudut ibu kota. Kondisi ini tentu  saja merusak keindahan kota Jakarta.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) DKI Jakarta, Effendi  Anas, mengatakan, penertiban atribut kampanye akan dilakukan nanti malam  sekitar pukul 21.00 WIB diawali dengan apel di Balaikota, Jakarta.

"Kita juga akan melibatkan tim sukses masing-masing pasangan calon,  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI, dan Panwaslu DKI Jakarta,"  ujar Effendi Anas, Kamis (14/6).

Sebanyak 150 personel Satpol PP tingkat provinsi dan 30 personel di  masing-masing kecamatan akan dikerahkan dalam penertiban atribut  kampanye tersebut.

"Atribut kampanye yang berhasil ditertibkan akan disimpan di gudang  penyimpanan barang milik Pemprov DKI di Cakung," tambah Anas.

Sementara mengenai lokasi penertiban, kata Anas, akan ditentukan oleh Panwaslu.

Ketua Panwaslu DKI Jakarta, Ramdansyah, membenarkan jika nanti malam  akan dilakukan penertiban atribut kampanye di wilayah ibu kota.

"Ya, nanti malam akan ditertibkan. Pemasangan atribut kampanye melanggar  ketentuan karena belum memasuki masa kampanye," tutur Ramdansyah.

Jokowi Sudah Ijin Gubernur Untuk Ikut Kampanye

Calon Gubernur DKI Jakarta, Jokowi  didampingi Direktur LHKPN, Cahya Harefa Hardianto, memberikan klarifikasi harta kekayaannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Lodjigandrung, Solo, Jateng. FOTO: ANTARA
Calon Gubernur DKI Jakarta, Jokowi didampingi Direktur LHKPN, Cahya Harefa Hardianto, memberikan klarifikasi harta kekayaannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Lodjigandrung, Solo, Jateng. FOTO: ANTARA
Ijin dan cuti sudah diajukan kepada Gubernur Jawa Tengah sejak dua bulan lalu

Salsa satu Calon Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengatakan, dirinya sudah meminta ijin kepada Gubernur Jawa Tengah untuk meninggalkan tugasnya sebagai Walikota Solo.

Hal itu disampaikan Jokowi, dalam konferensi pers terkait penandatanganan pakta integritas Pilkada bersih yang dilakukan
di kantor KPK, hari ini (12/6).

"Dua bulan lalu ijin dan cuti sudah saya sampaikan kepada Gubernur. Hal ini dikarenakan, Walikota itu ijinnya ke Gubernur," kata Jokowi.

Jokowi, hingga kini diketahui masih menjabat sebagai Walikota Surakarta.

Jokowi Lebih Kaya daripada Alex Noerdin

Calon gubernur DKI Jakarta
Calon gubernur DKI Jakarta (sumber: Antara)
Foke Cagub DKI Terkaya, Biem Benjamin Cawagub Terkaya.

Fauzi Bowo adalah calon gubernur (Cagub) terkaya Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DKI Jakarta periode 2012-2017.

Dalam penandatangan pakta integritas Pemilukada Bersih dan pengumuman harta kekayaan Cagub dan calon wakil gubernur (Cawagub) DKI Jakarta, harta Foke sebutan Fauzi berjumlah Rp 59,3 miliar.

"Per 14 Maret 2012, total kekayaan saya Rp59,3 miliar," kata Foke saat membacakan hartanya di KPK, Kamis (12/6).

Harta Foke meningkat hingga Rp 12 miliar dalam dua tahun. Pada pelaporan per 26 Juli 2010, harta Foke Rp 46,9 miliar.

Cagub DKI terkaya selanjutnya adalah Hendardji Supandji dengan total kekayaan Rp 32,1 miliar.

Joko Widodo, Cagub yang diusung PDIP menjadi Cagub ketiga terkaya yaitu Rp 27,2 miliar. Cagub dari Partai Golkar, Alex Noordin mempunyai total harta senilai Rp 19,6 miliar.

Hidayat Nurwahid mempunyai harta sebanyak Rp 12,1 miliar. Cagub dari jalur independen, yaitu Faisal Basri Batubara menjadi Cagub termiskin dari lainnya yaitu Rp 4,1 miliar.

Dari jajaran calon wakil gubernur (cawagub), Biem Tiani Benjamin menjadi Cawagub terkaya dengan total harta senilai Rp 33 miliar.

SBY Izinkan Alex Kampanye

Bakal calon Gubernur DKI Jakarta Alex Noerdin menyapa pendukungnya saat konsolidasi relawan Noerdin-Nono Sampono  di Istora Senayan. FOTO: ANTARA
Bakal calon Gubernur DKI Jakarta Alex Noerdin menyapa pendukungnya saat konsolidasi relawan Noerdin-Nono Sampono di Istora Senayan. FOTO: ANTARA
Minta izin kepada Presiden melalui Mendagri untuk masa kampanye 24 Juni-7 Juli.

Calon Gubernur DKI Jakarta, Alex Noordin, sudah meminta izin untuk kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) DKI Jakarta periode 2012-2017.

Hal itu dikatakan Alex dalam konferensi pers terkait penandatanganan pakta integritas Pilkada Bersih yang dilakukan di Kantor KPK, Kamis (14/6).

"Saat daftar jadi calon gubernur, saya udah minta izin kepada Bapak Presiden SBY melalui Menteri Dalam Negeri dan kemudian cuti ini sudah diajukan untuk kampanye dari 24 Juni-7 Juli," kata Alex.

Alex yang hingga kini Gubernur Sumatera Selatan berpasangan dengan Nono Sampono yang berasal dari TNI Angkatan Laut.

Calon DKI 1: Persija Mesti Punya Stadion Sekelas Stamford Bridge

Calon Gubernur Independen DKI Jakarta Faisal Basriberbicara mengenai Jakarta saat diskusi Pilkada di Jakarta. FOTO: ANTARA
Calon Gubernur Independen DKI Jakarta Faisal Basriberbicara mengenai Jakarta saat diskusi Pilkada di Jakarta. FOTO: ANTARA
Persija tidak memilik lapangan yang layak untuk bermain.

Seharusnya Persatuan Sepakbola Jakarta (Persija) punya stadion sekelas Emirates milik Arsenal atau Stamford Bridge milik Chelsea di Inggris. Namun keinginan memiliki stadion bertaraf internasional sulit terwujud dalam waktu dekat. Sebab harga pembebasan tanah di Jakarta sangat mahal.

“Selama ini, Persija tidak memilik lapangan yang layak untuk bermain,” sebut calon gubernur DKI Jakarta Faisal Basri kepada Beritasatu.com, Kamis (14/6).

Calon gubernur DKI dari unsur perseorangan yang berpasangan dengan Biem ini menilai, sebagai klub sepakbola kebanggaan warga Jakarta sangat ironis Persija tidak memiliki stadion. Disebutkan, dulu Persija memiliki stadion di Menteng yang sekarang sudah dijadikan taman. Di Jakarta Timur ada Gelora Ciracas tapi bukan untuk Persija.

“Kita akan pikirin untuk membangun stadion yang membanggakan untuk kemajuan sepakbola di Jakarta," janji Faisal

Faisal berharap stadion yang dibangun  bisa diberdayakan agar bermanfaat bagi masyarakat. Di sisi lain, stadion itu bisa menghasilkan uang untuk membiayai diri sendiri seperti yang dilakukan oleh klub sepak bola di mana-mana.

SMAN 12, Juara I Lomba Cerdas Cermat Pemilukada DKI

Ilustrasi
Ilustrasi (sumber: EPA)
Jumlah pemilih pemula mencapai 30 persen dari total pemilih

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta menempuh berbagai cara untuk menyosialisasikan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DKI 2012.

Salah cara yang dilakukan adalah melakukan Lomba Cerdas Cermat Pemilukada DKI 2012 tingkat SMA, SMK dan MA. 

Final Lomba Cerdas Cermat Pemilukada DKI 2012 digelar di Hotel Lumire, Jakarta Pusat, Rabu (13/6). Hasilnya, SMAN 12, Jakarta Timur berhasil meraih juara pertama dan berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp10 juta.

Ada sebanyak enam sekolah yang masuk putaran final Cerdas Cermat ini. Yakni SMAN 12, SMA AL Azhar, Madrasah Aliyah Negeri Pengembangan Kesejahteraan  Umat (PKU),  SMAN 32,  SMAN 57, dan SMAN 30. 

Sedangkan dewan juri yang memimpin cerdas cermat adalah anggota KPU RI, Juri Ardiantoro, Mantan Anggota KPU RI, Endang Sulastri, dan Tulus Winardi , mantan ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran PKn SMA.

Cerdas Cermat berlangsung dalam tiga babak, yakni babak pertanyaan per kelompok, babak pertanyaan dioper, dan babak rebutan.

Beberapa pertanyaan yang tidak bisa terjawab antara lain tanggal habisnya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta 2007-2012, dan waktu minimal pelaksanaan Pemilukada sebelum masa jabatan selesai.

Sedangkan pertanyaan lainnya cenderung terjawab oleh para siswa, mulai dari nama anggota KPU, fungsi Panwaslu, petugas TPS, hingga larangan-larangan dalam kampanye.

Hadiah yang diterima para pemenang adalah uang tunai dan piala yakni Rp 10 juta untuk Juara I, Rp 7 juta untuk Juara II, Rp 5 juta untuk Juara III. Sedangkan Juara Harapan I Rp 3 juta, Harapan II Rp 2 juta, dan Harapan III Rp 1 juta.

“Kami gembira banyak siswa SMA yang merupakan pemilih pemula ini sudah cukup mengetahui informasi seputar Pemilukada DKI 2012. Terbukti dari banyak pertanyaan terkait Pemilukada dapat terjawab dengan baik,” kata Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Dahliah Umar.

Lomba Cerdas Cermat Pemilukada DKI ini, lanjutnya, merupakan salah satu langkah sosialisasi di tingkat pemilih pemula.

Jumlah pemilih pemula mencapai 30 persen dari total pemilih, yakni pemilih berusia 17- 22 tahun. Diharapkan pemilih pemula yang sudah berusia 17 tahun di tingkat SMA bisa mendapatkan pendidikan politik dan termotivasi untuk memberikan suaranya pada 11 Juli nanti.

Ternyata lomba ini banyak diminati, terlihat dari seleksi awal yang melibatkan sekitar 200 sekolah.

Jumlah tersebut diperkecil menjadi Sembilan sekolah mewakili satu wilayah, dan diadakan lomba seleksi tingkat wilayah untuk mengambil satu juara.

Sehingga ada enam sekolah yang mewakili enam wilayah di DKI Jakarta. “Seleksi ini berlangsung sebulan. Dan akhirnya keluar pemenang juara pertama adalah SMAN 12,” ujarnya.

Guru pembimbing tim SMAN 12, Rizanur, menerangkan bangga dengan prestasi yang diraih oleh siswanya ini, padahal waktu untuk persiapan lomba tersebut terbilang cukup mepet. Bahkan, para siswa diharus membaca dan melihat tayangan berita terkait pemilukada di media elektronik. 

“Ternyata upaya keras mereka terbayar sudah, dengan menjadi juara pertama,” kata Rizanur.

Posko Bersama Pemilukada DKI Diresmikan

Ratusan warga antre pembagian dana sebagai tim sukses pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Alex Noerdin-Nono Sampono di Sekretariat pasangan tersebut di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (12/6). Pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono menargetkan 3.000 relawan yang nantinya akan menjadi jaringan tim sukses dari tingkat paling bawah yakni dari RT hingga ke tingkat Kotamadya bahkan Tempat Pemungutan Suara (TPS)
Ratusan warga antre pembagian dana sebagai tim sukses pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Alex Noerdin-Nono Sampono di Sekretariat pasangan tersebut di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (12/6). Pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono menargetkan 3.000 relawan yang nantinya akan menjadi jaringan tim sukses dari tingkat paling bawah yakni dari RT hingga ke tingkat Kotamadya bahkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) (sumber: Antara)
Memberikan kemudahan bagi seluruh kandidat

Untuk mengakomodir kebutuhan para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagub) selama tahapan Pemilukada DKI 2012 berlangsung, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DKI Jakarta meresmikan Posko Bersama Pemilukada DKI 2012.

Peresmian Posko Bersama yang berada di Ruang Pola Lantai 2 Blok G Balaikota DKI Jakarta,  dilakukan pada Rabu (13/6) malam, disaksikan para pejabat KPU Provinsi DKI Jakarta, Panwaslu DKI Jakarta dan perwakilan tim sukses keenam pasangan kandidat.

Posko Bersama Pemilukada DKI 2012, efektif mulai bergerak dan bekerja hari ini hingga proses pemilukada berakhir, dengan dilantiknya gubernur dan wagub terpilih.

Selama beroperasi, setiap pasangan calon mengirimkan maksimal 5 orang perwakilannya.

Begitu juga dengan instansi terkait yang turut membantu pelaksanaan proses pemillukada.

Seperti Dinas Perhubungan DKI, Polda Metro Jaya, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan DKI, KPU Provinsi DKI, Panwaslu DKI dan intansi terkait lainnya.

Masing-masing instansi juga mengirimkan perwakilannya sebanyak lima orang per hari untuk mengakomodir kebutuhan keenam pasangan calon.

Ketua Bakesbangpol DKI Jakarta, Zainal Mustapa, menerangkan pihaknya hanya memfasilitasi seluruh kebutuhan enam pasangan kandidat sehingga seluruh pelaksanaan pemilukada dapat berjalan dengan aman, tertib dan sinkron.

“Sehingga ketika ada masalah atau kendala yang dialami masing-masing pasangan calon saat kampanye atau tahapan lainnya, maka bisa diselesaikan di Posko Bersama ini, melalui musyawarah. Mereka bisa langsung ke instansi yang terkait untuk mencari solusinya, tidak perlu lagi ke kantor instansi yang jauh,” kata Zainal sebelum peresmian Posko Bersama Pemilukada DKI di Balaikota DKI, Jakarta, Rabu(13/6).

Seperti saat kampanye dimulai pada 24 Juni hingga 7 Juli mendatang, perwakilan pasangan calon bisa langsung berkoordinasi, dengan Dishub dan Polda Metro Jaya untuk mengamankan lalu lintas yang akan dilalui.

“Posko ini beroperasi 24 jam untuk memberikan kemudahan bagi seluruh kandidat. Kami bukannya ingin intervensi. Tapi hanya membuka akses pelayanan sebaik mungkin bagi seluruh kandidat. Karena Bakesbangpol adalah rumah bagi seluruh kandidat, kami bukan musuh. Sehingga seluruh akses yang kami punyai boleh digunakan sebebas-bebasnya oleh pasangan calon,” jelasnya.

Diungkapkannya biaya operasional Posko Bersama ini diambil dari anggaran Pemilukada, dalam pos anggaran Bakesbangpol DKI.

Besaran biaya operasional posko dari hari pertama hingga selesainya pemilukada mencapai Rp1 miliar.

Ketua Panwaslu DKI Jakarta Ramdansyah, menyambut baik didirikannya Posko Bersama Pemilukada DKI 2012 oleh Pemprov DKI.

Keberadaan posko ini akan mempermudah semua pihak untuk berkoordinasi dan bekerja sama untuk menciptakan pemilukada yang adil, jujur, transparan dan tertib,

“Sehingga bila terjadi pelanggaran, pasangan calon tinggal melaporkannya kepada Panwaslu yang selalu hadir dalam posko tersebut. Mempermudah kami untuk segera menindaklanjutinya,” kata Ramdansyah.

PPNUI Batal Dukung Alex, Pindah ke Foke

Poster Calon Gubernur  DKI Jakarta Fauzi Bowo. FOTO: JAKARTA GLOBE
Poster Calon Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. FOTO: JAKARTA GLOBE
Dukungan terhadap pasangan Alex pernah dilontarkan oleh sejumlah anggota saja. Itu adalah dukungan pribadi.

Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) menarik dukungannya dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagub) Alex Noerdin-Nono Sampono, ke Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli.

Ketua DPW PPNUI DKI Jakarta Zawawi Suat menjelaskan, sejauh ini, pihaknya tidak pernah secara resmi menyatakan dukungannya kepada Alex Noerdin-Nono Sampono. Dukungan terhadap pasangan tersebut dinyatakan sebagai dukungan pribadi beberapa anggota PPNUI saja.

"DPW dan DPP PPNUI tidak pernah mengeluarkan sikap menyatakan dukungan kepada salah satu kandidat secara resmi. Karena kami tidak pernah mengeluarkan surat resmi menyatakan dukungan kepada Alex-Nono. Dukungan itu diberikan atas dasar pribadi, bukan berdasarkan keputusan partai," kata Zawawi dalam jumpa pers terkait penarikan dukungan PPNUI dari pasangan Alex-Nono kepada Foke-Nara di Hotel Mega Pro, Jakarta, Rabu (13/6).

Pernyataan dukungan sepihak itu, lanjut Zawawi, sudah diberitakan di media massa dengan memakai legalitas partai. Karena itu, PPNUI harus melakukan tindakan menarik dukungan tersebut dengan memakai legalitas partai juga.

"Maka ini merupakan keputusan resmi PPNUI baik pusat maupun wilayah, bahwa PPNUI mendukung sepenuhnya pasangan Foke-Nara sebagai cagub dan cawagub dalam Pemilukada DKI 2012," ujarnya.

Untuk itu, Zawawi menegaskan bahwa PPNUI siap menyukseskan pemenangan Foke-Nara dalam Pemilukada DKI 2012 dalam satu putaran. "Kami siap memenangkan Foke-Nara dalam satu putaran. Karena kami menilai Foke telah berpengalaman dan teruji dalam membangun Kota Jakarta," tegasnya.

Sekretaris Jenderal PPNUI DKI Jakarta, Andi William membenarkan bahwa pihaknya tidak pernah memberikan dukungan kepada Alex Noerdin-Nono Sampono.

"Suara kami bulat mendukung pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli," ujarnya.

Bahkan, lantaran dukungan sepihak tersebut, ungkap Andi, PPNUI sempat mengalami konflik internal. Akibat adanya dua ketua umum, yaitu dirinya dan Yusuf Humaidi.

Kemudian, Sekjen di bawah Ketua Umum Yusuf Humaidi menetapkan dukungan pada pasangan Alex Noerdin - Nono Sampono. Namun, penetapan itu tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Belakangan, kedua ketua umum melakukan ishlah dengan putusan Ketua Umum dijabat oleh Yusuf Humaidi dan Sekretaris Jenderal Andi William.

Dengan adanya islah tersebut, dukungan untuk Alex Noerdin dan Nono Sampono dianggap tidak sah. Karena, surat Kementerian Hukum dan HAM menyatakan islah, baru kemudian digelar muktamar dan pleno.

Saat ini, kata dia, PPNUI telah mengirimkan surat penarikan dukungan pada Alex Noerdin dan Nono Sampono kepada KPU Provinsi DKI Jakarta dan Panwaslu DKI.

Mantan anggota DPRD Sumatera Selatan yang menjadi anggota PPNUI, KGS Syamsul Wijaya menyatakan Alex Noerdin belum pantas memimpin Kota Jakarta, karena selama ini dia belum pernah tinggal di Jakarta sehingga tidak mengetahui seluk beluk Jakarta beserta permasalahannya.

"Lha waktu dia kampanye gubernur selama dua periode, Alex selalu bilang jangan coba-coba pimpin Sumsel kalau belum pernah tinggal di Sumsel. Ya, sekarang saya balikan lagi kata-katanya. Jangan coba-coba pimpin DKI kalau belum pernah tinggal di DKI," paparnya.

Ditemui di Cava Cafe, anggota tim sukses Alex Noerdin-Nono Sampono, Jimmy Rondonu mengatakan dirinya baru mendengar penarikan dukungan dari media.

Kabar tersebut ditanggapi enteng, karena itu merupakan keputusan tingkat level pimpinan saja. Sebab, di lapangan justru akar rumput PPNUI banyak yang menjadi relawan Noesa 1, klaimnya, sembari menambahkan hingga saat ini, sudah ada 297 relawan Noesa 1 dan Noesa 2.

"Saya baru dengan kabar penarikan dukungan tersebut. Tapi kami rasa itu hanya terjadi di level pimpinan, karena di level grass root, banyak sekali kader PPNUI yang menjadi relawan Noesa," ungkapnya.

Klarifikasi Kekayaan, Harta Ahok Naik Rp164 Juta

Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan wakilnya Basuki Tjahja Purnama alias Ahok (kanan). FOTO: Safir Makki/JAKARTA GLOBE
Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan wakilnya Basuki Tjahja Purnama alias Ahok (kanan). FOTO: Safir Makki/JAKARTA GLOBE
Salah satu penyebab kenaikan harta kekayaannya disebabkan istrinya, Veronica, ternyata menyimpan sejumlah mata uang asing dengan nilai mencapai Rp50 juta.

Tim verifikasi dan klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan verifikasi terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)  milik calon Wakil Gubernur yang diusung PDIP dan Partai Gerindra, Basuki  Tjahja Purnama (Ahok).

Tim yang terdiri dari tiga orang itu, tiba di kediaman Ahok di Jalan Muara Karang Utara VIII No. P.28, Pluit, Penjaringa, Jakarta Utara. Rabu (13/6) pagi.

Setelah melalui tiga jam pemeriksaan, harta kekayaan pasangan dari Joko Widodo (Jokowi) tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp164 juta.

"Waktu terakhir lapor ke KPK pada 22 Maret 2012 lalu, harta saya sebesar Rp12.285.886.890. Hari ini, setelah diklarifikasi menjadi Rp12.450.328.337," ujar Ahok yang mengenakan kemeja kotak-kotak, ciri khasnya.

Menurut Ahok, salah satu penyebab kenaikan harta kekayaannya disebabkan istrinya, Veronica, ternyata menyimpan sejumlah mata uang asing dengan nilai mencapai Rp50 juta.

"Istri saya itu nyimpen dolar-dolar, dan mata uang asing. Saya nggak tahu dia menyimpan itu. Saya juga kaget. Equivalent tambahan karena itu sekitar Rp50 juta," ujar Ahok.

Di kediaman miliknya memang tidak terlalu terlihat terdapat barang-barang mewah, hanya ada satu piano hitam yang sering dimainkan oleh istri Ahok.

"Harta tidak bergerak Rp8 milyar setelah diklarifikasi ternyata Rp9,2 milyar," terang Ahok.

Ahok juga diketahui hanya memiliki sebuah mobil jenis Nissan X -Trail berwarna abu-abu tua dengan nomor polisi B 1127 PKW.

"Saya sih tidak takut diperiksa KPK, harta saya gak banyak kok, cuma rumah sama mobil saja satu," ujarnya.

Bahkan, lanjut Ahok, untuk kepentingan kampanyenya, dirinya hanya menggunakan mobil Kijang sewaan yang disediakan tim suksesnya.

"Saya ga punya modal apa-apa selain niat yang tulus kok."

Usai rangkaian verifikasi dan klarifikasi ini, seluruh cagub dan cawagub ini dijadwalkan akan memaparkan hasil kekayaannya di depan publik yang akan digelar di Gedung  KPK pada Kamis (14/6) esok.

Untuk diketahui, pemeriksaan terhadap Ahok merupakan pengecekaan terakhir yang dilakukan KPK, terhadap para calon Gubernur dan Wakil Gubernur, jelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DKI Jakarta.

KPK, telah melakukan pemeriksaan sejak Selasa (5/6) pekan lalu, terhadap Cagub Joko Widodo, Cagub Hendardji Soepandji dan Cawagub Nono Sampono.

Cagub Lupa Izin Kampanye Akan Kena Sanksi

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Rikwanto
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Rikwanto (sumber: Istimewa)
Tujuannya agar polisi mengetahui tingkat kerawanan dan berapa jumlah personel yang diturunkan untuk mengamankan.

Peserta kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta, wajib melaporkan kegiatannya ke polisi minimal tujuh hari sebelum kampanye 24 Juni-7 Juli 2012. Tujuannya agar polisi mengetahui tingkat kerawanan dan berapa jumlah personel yang diturunkan untuk mengamankan.

"Tadi kami mengundang enam tim sukses pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta dan menyampaikan sosialisasi terkait Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP). Apabila mereka akan kampanye paling tidak  H-7 sudah memberikan laporan. Kalau cakupannya nasional, lapor ke Polda Metro Jaya. Namun, kalau daerah cukup Polres. Tujuannya untuk mengetahui  berapa jumlah personel pengamanannya," ujar Kepala Bidang Hubungan  Masyarakat, Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi, Rikwanto, di Mapolda Metro Jaya, Rabu (13/6).

Dikatakan Rikwanto, isi pemberitahuan atau laporan itu, seperti mau kampanye di mana, ke mana saja rute kampanyenya, menggunakan alat apa, juru kampanyenya siapa, dan berapa jumlahnya.

"Nanti dari sana akan diketahui berapa tingkat kerawanannya. Nah, nanti disesuaikan dengan pengamanannya, karena beda-beda setiap tempat. Apakah ada hiburannya atau tidak? dekat tidak dengan kantong-kantong massa pendukung lain tidak? Jumlah personel yang akan diturunkan berbeda-beda. Intinya, untuk kelancaran dan keamanan jalannya kampanye itu,"  tambahnya.

Rikwanto menegaskan, jika ada yang tak melapor itu merupakan pelanggaran dan akan ada sanksinya. "Kalau tak melapor itu pelanggaran. Ada sanksinya. Yang memberikan  sanksi Panwaslu dan KPU. Polisi akan laporkan ke Panwaslu dan akan  diproses. Semuanya itu ada wasitnya. Pada saat kampanye atau minggu  tenang, Panwaslu wasitnya," terangnya.

Sementara itu, mengenai jumlah personel yang akan diturunkan, Rikwanto  menyebutkan, sebanyak 40.356 personel gabungan siap mengamankan Pilkada, termasuk masa kampanye.

"Jumlah tenaga total 40.356 personel. Dari Pemerintah Provinsi 30.444  personel, 10 personel Mabes Polri, sisanya 9902 personel dari Polda  Metro Jaya dan Polres. Semuanya sudah disiapkan," tandasnya.

Persiapan Kampanye, Jokowi Ajukan Cuti

Joko Widodo, calon Gubernur DKI Jakarta dari PDI-Perjuangan.
Joko Widodo, calon Gubernur DKI Jakarta dari PDI-Perjuangan. (sumber: Jakarta Globe)
"Saya sudah mengajukan surat permohonan cuti di luar tanggungan negara kepada Pak Bibit Waluyo, sesuai aturan yang telah ditetapkan, dan sekarang kami menunggu persetujuan cuti tersebut."

Wali Kota Surakarta, Joko Widodo atau Jokowi mengaku telah mengajukan cuti kepada Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo pada Senin (11/6), untuk mengikuti tahapan Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta.

"Saya sudah mengajukan surat permohonan cuti di luar tanggungan negara kepada Pak Bibit Waluyo, sesuai aturan yang telah ditetapkan, dan sekarang kami menunggu persetujuan cuti tersebut," kata Wali Kota Surakarta Joko Widodo kepada wartawan di Solo, Rabu (13/6).

Menyinggung pelaksanaan kampanye, ia mengatakan, akan mengoptimalkan tatap muka langsung karena cara ini lebih efektif dibandingkan mengumpulkan massa di lapangan dan biayanya juga lebih murah.

"Dalam kampanye nanti saya akan lebih banyak melakukan tatap muka langsung dengan warga, karena ini lebih efektif dan bisa menyerap kemauan rakyat dan bisa digunakan sebagai bekal kalau dipercaya memimpin DKI Jakarta," kata Jokowi yang berpasangan dengan Ahok yang sekarang berada pada urutan nomor tiga Pilkada DKI Jakarta.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkot Surakarta Etty Retnowati mengatakan, izin tersebut disampaikan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur Jawa Tengah. Surat tembusan juga sudah disampaikan ke DPRD Surakarta.

Sebelumnya, pengajuan cuti sempat tertunda karena Gubernur mensyaratkan lampiran detail jadwal kampanye tiap hari.

"Sebenarnya berkas sudah lengkap. Tetapi ternyata harus ada jadwal rinci dari KPU Jakarta. Begitu jadwal keluar, izin bisa segera kami diajukan," katanya.

Ia mengatakan, Jokowi mengajukan cuti kampanye selama 12 hari, mulai 24 Juni sampai 7 Juli. Meski diakui, dalam 12 hari itu, ada tiga hari kosong kampanye untuk Jokowi dan pasangannya, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) yang diusung oleh PDI Perjuangan. Namun, pihaknya tetap mengajukan penuh.

"Agar memudahkan, kami ajukan penuh 12 hari. Nanti dari Gubernur yang akan menentukan seperti apa. Kalaupun tidak bisa lewat mekanisme cuti, masih bisa diajukan lewat mekanisme izin. Diperkirakan jawaban surat tersebut sudah tiba pada 20 Juni nanti," katanya.

Ia mengatakan dalam pengajuan cuti tersebut Wali Kota juga harus melampirkan surat pelimpahan tugas kedinasan pada Wakil Wali Kota. Meskipun, mekanisme koordinasi tetap dilaksanakan agar kondisi di Solo tetap terpantau. Selama cuti, semua hak dan fasilitasnya sebagai kepala daerah otomatis dicopot, di antaranya gaji, kendaraan dinas, ajudan, dan tunjangan operasional.

Polda dan Timses Bahas Peraturan Kampanye

Spanduk sosialisasi Pilkada DKI Jakarta. FOTO: ANTARA
Spanduk sosialisasi Pilkada DKI Jakarta. FOTO: ANTARA
Pemakaian Stadion Gelora Bung Karno dilakukan dengan diundi. Siapapun yang dapat harus legowo.

Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya), bersama  pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, membahas  peraturan kampanye agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan  tertib sesuai aturan.

"Tadi saya mewakili Kapolda Metro Jaya (Irjenpol Untung S Rajab),  menyampaikan sosialisasi surat pemberitahuan kampanye biar teratur,  karena hari dan tempatnya beda. Supaya tak ada benturan," ujar Wakapolda  Metro Jaya, Brigadir Jenderal Polisi, Suhardi Alius, di Mapolda Metro  Jaya, Rabu (13/6).

Suhardi mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan imbauan dan koridor tata tertib yang harus dijalankan.

"Tadi sudah diimbau, koridornya diatur dan dijelaskan. Untuk penyebaran  spanduk juga ada aturannya. Kemudian, ada tempat yang tidak boleh dan  ada harinya. Tim kampenye hadir semua dan diberikan pengarahan," kata Suhardi.

Wakil Sekretaris Tim Sukses Pasangan Joko Widodo dan Basuki Cahaya  Purnama, Marihot Napitupulu, menuturkan isi pertemuan dengan Polda Metro  Jaya membicarakan peraturan kampanye.

"Kami diundang Polda Metro Jaya untuk membicarakan bagaimana pelaksanaan  kampanye nanti agar berjalan seperti yang kita harapkan bersama,  tertib, dan sesuai dengan aturuan yang berlaku. Semua peraturan sudah  dibicarakan sebelumnya, namun sekarang hanya penegasan karena waktunya  sudah dekat," kata Marihot.

Menyoal penggunaan Stadion Gelora Bung Karno (SGBK) pada  pelaksanaan kampanye, Marihot mengatakan, siapapun yang tidak dapat  harus legowo. Bergantung pengundian, siapa yang dapat.

"Soal GBK, kita tak mungkin paksakan. Kita sudah bicara dengan pihak  pasangan Hidayat Nur Wahid, siapa pun besok ketika diundi mendapatkan  GBK, kita harus legowo. Itu sudah menjadi kesepakatan bersama," kata Marihot.

0 komentar:

Posting Komentar