POLITIK NASIONAL

Ical: Kader Jangan Berpuas Diri pada Hasil Survei

Manakala kita solid dan bersatu maka PG akan tetap kuat.
Ketua Umum Partai Golkar (PG) Aburizal Bakrie meminta semua kader agar jangan berpuas diri atas hasil berbagai survei yang menunjukkan PG menempati urutan pertama dari berbagai partai politik (parpol) lainnya. Hasil survei itu harusnya menjadi motivasi untuk terus bekerja mencapai kenyataan apa yang disampaikan dalam survei tersebut.

"Hasil-hasil survei akhir-akhir ini menegaskan upaya kita semua dalam berjuang bersama-sama melakukan konsolidasi dan penguatan kelembagaan partai, penguatan kader, opitimalisasi gerakan karya kekaryaan melalui program elektoral telah menuai hasil sementara yang signifikan. Saya mengingatkan agar kita semua tidak terlena, tidak lupa diri,” kata Ical, sapaan akrab Aburizal dalam pidato pengarahan dan membuka Rapimnas III Partai Golkar, di Hotel Aston, Bogor, Jumat (29/6).

Hadir pada acara itu Ketua Dewan Pertimbangan PG Akbar Tanjung, tiga Wakil Ketua Umum PG Theo Sambuaga, Syarif Cicip Sutarjo, Fadel Muhamad, Sekjen PG Idrus Marham, dan para dewan pimpinan daerah tingkat provinsi dari seluruh provinsi.

Awal Juni ini, lembaga penelitian Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) mengeluarkan hasil survei yang menunjukkan PG menempati urutan pertama dengan perolehan suara 23 persen. Kemudian disusul Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 19,6 persen dan Partai Demokrat 10,7 persen.

Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) juga menunjukkan PG memperoleh dukungan dari masyarakat sebesar 20,9 persen, PDIP 14 persen, dan Demokrat 11,3 persen.

ARB menegaskan atas hasil survei-survei tersebut seluruh kader harus mawas diri. Artinya dalam iklim kompetisi politik yang keras dan dinamis seperti sekarang ini, seluruh kader harus terus-menerus meningkatkan kualitas soliditas agar tidak mudah diadudomba, dipecahbelah, dan dihancurkan pihak-pihak lain yang tidak menginginkan Golkar besar dan jaya.

"Manakala kita solid dan bersatu maka PG akan tetap kuat, sebesar apapun angin bertiup, tidak akan dapat merobohkan pohon beringin kita. Apalagi akar-akarnya telah menancap kokoh dalam masyarakat," ujar mantan Menko Kesra ini..''(*)

1 Juli Pengukuhan ARB for President

Dengan penetapan Ical sebagai capres akan membuat Golkar melakukan perubahan strategi.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, menyatakan pihaknya mengarahkan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) partai itu mengukuhkan Aburizal Bakrie sebagai capres pilpres 2014.

"Doakan semua berjalan lancar, sehingga pada hari ini secara resmi akan dikukuhkan. Besok tinggal bicara tentang pembahasan komisi, dan setelah disetujui akan dilaksanakan pengukuhan ARB for President pada 1 Juli," kata Priyo di sela-sela rapimnas Golkar, di Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/6).

Rapimnas diselenggarakan mulai hari ini hingga besok ditutup dengan deklarasi Aburizal pada Minggu (1/7).

Dengan penetapan Ical, sapaaa akrab Aburizal, sebagai capres, tentunya akan membuat Golkar melakukan perubahan strategi di sana-sini, yang akan dibicarakan di dalam rapimnas. Inti perubahan tersebut akan terletak pada konsolidasi total semua kader untuk memenangkan ketua umum partai di pilpres, kata Priyo.

"Banyak sekali strateginya. Karena pertimbangan tertentu, (strateginya) tidak kita umumkan. Tekad kita (popularitas dan elektabilitas) ARB semakin naik," kata dia.

Dia melanjutkan bahwa Golkar pasti akan tegas dalam memberikan dukungannya kepada Ical dan tak ada sedikitpun rencana mengganti calon presiden yang diumumkan saat rapimnas itu.

"Rapimnas itu keputusan tertinggi partai di bawah keputusan Musyawarah Nasional," kata pria yang juga menjabat Wakil Ketua DPR itu..''(*)

Ditegur Keras, Ruhut Tetap Minta Anas Mundur

Selasa, 26 Juni 2012 | 12:3
Mekanisme teguran wajar dilakukan untuk mengefektifkan fungsi anggota.
Ketua F-Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, fraksi sudah resmi mengeluarkan surat teguran kepada anggota Komisi III Ruhut Sitompul karena dianggap berbicara tidak taat azas.
Menurut Nurhayati, mekanisme teguran wajar dilakukan dalam berpolitik dan berorganisasi untuk mengefektifkan fungsi anggota-anggotanya.
  "Jadi kami sudah resmi mengeluarkan surat teguran keras pada Pak Ruhut yang mana sesuai tata tertib fraksi untuk fungsi mengefektifkan anggota," kata Nurhayati Alie Assegaf di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, hari ini.
  Dia melanjutkan, surat teguran tersebut ditembuskan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan kepada ketua dewan pembina. Namun, Nurhayati tidak mau menyebutkan alasan jelas Ruhut Sitompul mendapatkan teguran.
  "Bicara itu boleh bicara, tapi harus dalam ranah taat azas," lanjutnya.
  Nurhayati mengatakan, Ruhut sudah berkali-kali dipanggil fraksi. Tapi, ketua departemen komunikasi dan informasi itu tidak pernah mengindahkan teguran.
  Dihubungi terpisah, Ruhut Sitompul mengatakan tidak pernah merasa ditegur  oleh fraksi. Dia mengatakan, dia akan tetap meminta agar Ketua Umum Anas Urbaningrum rela mundur jika belum bisa membuktikan dia tidak bersalah dalam kasus-kasus hukum yang dikaitkan dengannya.
  "Saya enggak pernah merasa ditegur dan saya enggak terima suratnya, saya  bertemu dia (Nurhayati) masih begitu saja," kata Ruhut ketika dihubungi  pagi ini.
  "Aku akan tetap minta Anas legawa mundur. Aku sayang partai dan ini demi partai," tutupnya.''(*)

Demokrat Minta Ruhut Sitompul Bisa Menahan Diri

Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi Partai Demokrat Ruhut Sitompul memberikan keterangan pers terkait dinamika politik Partai Demokrat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakartat. FOTO : Andika Wahyu/ANTARA
Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi Partai Demokrat Ruhut Sitompu.
Ruhut tetap melontarkan pernyataan yang tidak etis kepada media.
Partai Demokrat meminta Ruhut Sitompul yang telah mendapat teguran dari fraksi untuk bisa menahan diri saat berbicara ke publik.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua, konflik di internal Demokrat adalah hal yang wajar dan tak perlu dibesar-besarkan.
"Saya tidak menyalahkan siapapun tapi (Ruhut) harus bisa menahan diri," kata dia, di gedung Parlemen, Senayan, Selasa (26/6).
  Max melanjutkan, dia sendiri belum mengetahui surat peringatan yang diberikan fraksi kepada Ruhut karena dianggap berbicara tidak sesuai dengan tata tertib fraksi.
"Saya pikir semuanya bisa diselesaikan. Perbedaan bukan tabu tapi harus kita selesaikan," tutur dia.
  Sebelumnya, Ketua Fraksi Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, pihaknya sudah memberikan surat peringatan terhadap Ruhut yang ditembuskan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pembina Partai.
Surat tersebut dilayangkan setelah berkali-kali diingatkan secara lisan, Ruhut tetap melontarkan pernyataan yang tidak etis kepada media.
Terakhir, anggota Komisi III ini menyuarakan agar kader bermasalah dalam partainya termasuk Anas Urbaningrum dan Andi Mallarangeng mundur.
  Sementara itu, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Melani Leimena menilai, kasus Ruhut ini merupakan dinamika politik. Namun, hal tersebut tidak akan menyebabkan perpecahan di tubuh Demokrat.
  "Kami tetap kompak dan solid supaya peringkat Demokrat naik," kata Melani, yang juga wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu.''(*)

Dua Cara Demokrat Selesaikan Masalah Internal

The end of the year, semua harus selesai. Karena tahun depan adalah tahun pertarungan.
Politisi senior Partai Demokrat (PD), Sutan Bhatoegana, menyatakan permasalahan internal dalam tubuh partainya akan selesai akhir tahun ini.
Menurutnya, itulah prasyarat yang harus dilaksanakan demi perbaikan kondisi partai.
"The end of the year, semua harus selesai. Karena tahun depan adalah tahun pertarungan," kata Sutan, di Jakarta, Selasa (26/6).
Menurut Sutan, ada dua upaya penyelesaian yang akan ditempuh PD. Yakni mencari solusi politik secara internal dimana Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono menjadi leading figure-nya. Kedua adalah secara ekseternal yakni melalui penegakan hukum.
"Kami juga terus menjaring suara dari daerah. Orang-orang yang ngomong d DPC itu sudah kami panggil semua. Kita lagi jalan," kata Sutan.
Prahara Partai Demokrat dimulai pasca kongres partai 2010 yang menempatkan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum PD yang baru. Disinyalir ada banyak pihak yang tak puas dengan hasil pemilihan itu.
Di tengah itu, prahara makin berat setelah Muhammad Nazaruddin, mantan bendahara umum PD, ditangkap KPK atas kasus korupsi. Nazaruddin lalu menyeret sejumlah nama elit partai dalam pusaran kasus korupsinya itu.

Kena Kutip Saat Bikin KTA, Kader Golkar Protes

Selasa, 26 Juni 2012 | 11:1
DPP Partai Golkar diminta meninjau ulang kebijakan itu.
Ketua Forum Silaturrahmi DPD II Partai Golkar se-Indonesia H Muntasir Hamid kembali mengritik kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.
  Kali ini, dia melaporkan persoalan yang dihadapi DPD II Partai Golkar se-Indonesia yang mengadukan pendistribusian kartu tanda anggota (KTA)  partai. Muntasir mengatakan setiap kartu bagi yang akan masuk atau yang akan memperbaharui KTA lama wajib dibayar Rp7.000 - Rp10.000 per lembar.
Iming-iming yang diberikan adalah apabila si pemegang kartu itu meninggal dunia, maka mendapat santunan Rp 3 juta dari asuransi. "Dan ini sudah sangat berbahaya bagi kader. Dulu di bawah kepemimpinan Akbar Tandjung dan Jusuf Kalla, KTA langsung didistribusikan ke wilayah DPD II. Tetapi di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie, KTA ini justru  dibisniskan," tegas Muntasir dalam keterangan persnya di Jakarta, hari ini.
  Muntasir mendesak DPP Partai Golkar agar meninjau ulang kebijakan itu agar pengurus daerah tidak kesulitan. Dia juga memohon kepada Ketua Dewan Pertimbangan Partai Akbar Tandjung untuk segera menyurati Ketua Umum Aburizal Bakrie terkait kebijakan KTA yang bisa membuat proses perekrutan anggota terhenti, plus banyak anggota lama meninggalkan partai.
  "Orang yang memiliki asuransi janganlah mencari nasabah di dalam partai.  Kita berharap uang tersebut dikembalikan karena banyak keluhan yang  disampaikan oleh anggota," tuturnya.

Pembangunan Gedung Baru KPK Dinilai tidak Perlu

Eva Kusuma Sundari
Eva Kusuma Sundari.
Lembaga negara tidak punya wewenang pengumpulan dana, kecuali ada keppresnya.
Anggota Komisi III (Bidang Hukum & Perundang-undangan, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan) DPR Eva Kusuma Sundari menegaskan hal itu, hari ini, di Semarang, Jawa Tengah.
Menurut Eva, sebaiknya KPK justru didorong untuk memanfaatkan gedung pemerintah yang sudah ada. "Kita dorong KPK untuk mencari gedung aset Pemerintah yang sudah ada, tidak perlu pembangunan gedung baru," kata Eva yang juga Wakil Ketua F-PDIP.
Dia lalu mencontohkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang juga mempunyai kebutuhan yang sama. Institusi ini berhasil mendapatkan gedung eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, dan Komisi III menyetujui penambahan dana sebesar Rp900 juta untuk pelunasan gedung tersebut.
Menyinggung gerakan pengumpulan koin untuk membangun gedung baru KPK, Eva menegaskan bahwa hal itu merupakan bentuk pelanggaran hukum. "Itu melanggar hukum. Lembaga negara tidak punya wewenang untuk pengumpulan dana, kecuali yang didukung keppres. Namun, semuanya harus masuk APBN melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)," tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Jusuf Rizal mengatakan bahwa Lira dan Fedarasi LSM Indonesia akan turut menggalang dana untuk pembangunan gedung baru KPK senilai Rp61 miliar.
Pembangunan itu, menurut Jusuf, penting agar KPK sebagai lembaga antikorupsi terus berjalan dan bersama seluruh masyarakat antikorupsi bersatu membangun perubahan bagi Indonesia yang lebih bersih.
"Kami siap menggerakkan masyarakat di berbagai daerah untuk turut membantu pembangunan gedung KPK berapa pun besarnya. Dengan demikian, KPK akan lebih memiliki kewibawaan dan keberanian dalam menuntaskan berbagai kasus korupsi," kata Jusuf, yang juga Ketua Umum Federasi LSM Indonesia.
Dia juga menilai, penolakan pengajuan anggaran pembangunan gedung KPK senilai Rp61 miliar oleh DPR RI bermuatan politis. Yakni, demi mengecilkan peran KPK dalam pemberantasan korupsi.
Terkait itu, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lira telah membentuk Gerakan Bantu KPK dengan nama Lumbung Dana Gedung KPK yang akan bergerak di seluruh Indonesia.

Polisi Didesak Bongkar Kaitan Narkoba dan Terorisme

Selasa, 26 Juni 2012 | 12:1
Transaksi narkoba Rp 42,8 Triliun per tahun.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)  mengaku risau atas laporan Badan Nasional Narkotika (BNN) ke DPR soal narkoba yang makin merajalela di Indonesia.
Anggota Pansus Tindak Pidana Pembiayaan Terorisme (TPPT) DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, menjelaskan pihaknya mendapat laporan BNN soal keterlibatan warga asing dalam sindikat narkoba.
Selain itu, juga dilaporkan soal transaksi narkoba Rp 42,8 Triliun per tahun. Ditengarai, keberadaan tempat-tempat hiburan malam sebagai pusat peredaran narkoba yang dilakukan secara terbuka.
"Kami sepakat dengan laporan masyarakat yang menunjuk adanya beking dari oknum-oknum aparat keamanan baik dari kepolisian maupun angkatan bersenjata. Ini merupakan faktor signifikan pelanggengan bisnis narkoba di tempat-tempat hiburan malam," tegas Eva dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (26/6).
Terhadap hal itu, kata Eva, BNN sebenarnya sudah memiliki nota kesepahaman (MOU) antara BNN dan para pemilik tempat hiburan malam perihal pelarangan bisnis tersebut.
"Tetapi BNN melaporkan penegakan hukum sepenuhnya di tangan Kepolisian setempat karena hal tersebut sudah di wilayah penindakan," kata Eva.
Selain itu, Eva mengaku pihaknya memberi perhatian khusus pada kasus di Solo, Jawa Tengah, yang berawal dari laporan pimpinan Polres Solo pada Senin (25/6) lalu soal fakta bahwa Solo menempati posisi tertinggi dalam kasus narkoba di Jawa Tengah.
Eva menilai bahwa hal itu sebenarnya menunjukkan kinerja yang belum maksimal dari kepolisian Solo dalam memberantas narkoba. Hanya saja, menurutnya, perhatian lebih wajib diberikan Polri di Solo terhadap fakta itu, apalagi jika dikaitkan dengan temuan BNPT berupa mulai adanya praktek 'narco- terrorism'. Praktik ini diindikasikan juga melibatkan Ustadz Abu Bakar Basyir yang mengendalikan dari Solo.
"Soal itu terungkap di rapat BNPT dengan Pansus TPPT kemarin. BNPT menegaskan perlunya dukungan legislasi untuk memungkinkan penindakan hukum terhadap aksi-aksi di tahap persiapan, atau  tindakan-tindakan yang dapat menjurus pada aksi terorisme, termasuk terkait dengan pendanaannya," ujar Eva.''(*)

Studi Banding Pansus RUU Desa Tunggu Hasil Korespondensi

Budiman Sudjatmiko. FOTO: ANTARA
Budiman Sudjatmiko. 
Langkah itu dilakukan karena informasi dan riset via internet tidak cukup.
Wakil Ketua Pansus RUU Desa Budiman Sudjatmiko mengatakan pihaknya belum pasti akan bertolak ke Venezuela dan China untuk melakukan kunjungan kerja. Pansus akan mendahulukan korespondensi dengan negara-negara yang dituju.
  "Kami akan kirim surat ke negara-negara yang bersangkutan melalui KBRI untuk mengajukan 20 sampai 25 pernyataan dan kalau itu didapat (jawabannya) maka bisa kami putuskan enggak jadi (kunjungan)," kata Budiman di Gedung Parlemen, Senayan, hari ini.
  Namun hal tersebut yang selama ini, kata dia, tidak diberitakan media. Tidak hanya Pansus RUU Desa, Pansus RUU Pemerintah Daerah (Pemda) juga akan mengirimkan pertanyaan kepada pemerintah Jerman dan Jepang sebelum  mengadakan kunjungan yang direncanakan Juli mendatang.
Politikus PDIP itu menambahkan, langkah itu dilakukan karena tidak akan diperoleh informasi dan riset yang cukup jika hanya mengandalkan internet.
  Menurut Budiman, negara China dan Venezuela, misalnya memiliki undang-undang soal keanekaragaman desa yang sudah mapan. Sedangkan Indonesia, hanya pernah punya aturan mengenai peneyeragaman desa pada Rezim Orde Baru yang dinilainya tidak sesuai dengan kultur bangsa.
  "Kami sudah mengundang duta besarnya masing-masing, kami akan tunggu jawaban pertanyaannya," kata Budiman lagi.
  Pertanyaan tersebut, kata dia, akan dikirimkan pada Juni ini dan pansus akan menunggu jawaban hingga Juli. "Ya enggak (molor), kami wasangka baik saja," ujarnya.
  Sebelumnya, Pansus RUU Desa dan RUU Pemda diberitakan akan melakukan  kunjungan ke luar negeri. Pansus RUU Desa akan bertolak ke negara Cina dan Venezuela. Sedangkan, Pansus RUU Pemda akan pergi ke negara Jerman dan  Jepang.''(*)

Balik Arah Soal Gedung KPK, Demokrat dan Gerindra Dipertanyakan.''

Selasa, 26 Juni 2012 | 10:15 
Dalam rapat pleno Komisi III sembilan fraksi sepakat menunda anggaran Gedung KPK.
Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengaku heran dengan pernyataan sejumlah fraksi di DPR yang tiba-tiba berbalik arah mendukung pembangunan gedung baru KPK.
  Untuk diketahui, Demokrat dan Gerindra belakangan memang menyatakan sedang berusaha agar anggaran pembangunan gedung baru KPK itu bisa segera disetujui Komisi III DPR.
  Padahal dalam rapat pleno Komisi III DPR pada masa persidangan yang lalu, kata Bambang, sembilan fraksi yang ada, melalui juru bicara fraksi masing-masing menyampaikan pendapatnya untuk sepakat menunda anggaran pembangunan itu.
  "Termasuk Fraksi Partai Demokrat dan Gerindra. Semua terdokumentasi dalam notulen dan keputusan rapat," kata Bambang, dalam keterangan persnya di Jakarta, hari ini.
  Dia melanjutkan, salah satu concern Komisi III saat itu adalah status KPK sebagai institusi ad hoc. Karena statusnya yang ad hoc itu, muncul pemikiran apakah tidak lebih baik memanfaatkan gedung-gedung pemerintah yang banyak kosong dan tidak terpakai, atau gedung-gedung sitaan BPPN yang juga banyak menganggur.
  "Membangun gedung baru KPK, tentu memerlukan waktu yang cukup lama  ketimbang merenovasi dan memanfaatkan gedung menganggur yang ada," tuturnya.
Namun begitu, jika KPK bersikeras hendak membangun gedung sendiri, tentu saja hal ini memerlukan pembahasan lagi di Komisi III. Bambang menegaskan, pihaknya sepakat bahwa KPK perlu memiliki gedung  baru.
  "Termasuk mengumpulkan dana masyarakat sih oke saja. Hanya perlu  dipikirkan dampaknya jika kemudian langkah itu diikuti oleh lembaga lain  seperti TNI, Polri, MA, MK, KY, BIN, PPATK, Lembaga Kepresidenan, dan  bahkan DPR atau DPD. Pasti akan gaduh sekali republik ini, manakala negara tidak memenuhi keinginan anggaran mereka," ungkap Politisi Partai Golkar itu.

PPP Dukung Gedung Baru untuk KPK

Senin, 25 Juni 2012 | 22:21 
Harus melalui kajian yang matang
Walau selama ini anggotanya menyatakan penolakan gedung baru untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengatakan mendukung rencana pembangunan kantor baru untuk KPK itu.
Menurut Sekretaris Fraksi PPP, Arwani Thomafi, pembangunan gedung baru itu akan membantu kemudahan pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi.
"Fraksi PPP mendukung penuh ketersediaan sarana dan prasarana KPK terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pemberantasan korupsi," kata Arwani, dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (25/6).
Walau demikian, dia menekankan pihaknya menginginkan agar rencananya benar-benar matang dahulu dari sisi pengkajian. Sebab selama ini banyak gedung negara yang sudah dibangun, namun tak maksimal dalam penggunaannya.
"Nanti kesannya hanya menghamburkan dana negara. Makanya setiap rencana pembangunan gedung baru, tak terkecuali pembangunan gedung baru KPK, harus melalui kajian yang matang," katanya.
Arwani juga menyatakan pihaknya mendesak Sekretariat Negara agar merespon secara aktif permintaan pembangunan gedung baru KPK itu, dengan mencari kemungkinan gedung yang tidak optimal agar digunakan oleh KPK.
Apabila Sekretariat Negara tidak menemukan gedung lain untuk digunakan KPK, maka rencana pembangunan gedung baru KPK harus didukung penuh.

Din Syamsuddin: Dugaan Korupsi al-Quran Menyedihkan

Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin
Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.
Kementerian Agama bisa dituding sebagai kementerian terkorup.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin menilai kasus dugaan korupsi proyek pengadaan al-quran di Kementerian Agama merupakan hal yang sangat menyedihkan sekaligus memalukan karena menyangkut kitab suci umat Islam.
"Waduh, saya tersentak membaca itu (dugaan korupsi pengadaan al-quran). Maka perlu tabayun dan perlu verifikasi apakah betul demikian. Tapi mudah-mudahan itu tidak benar," kata Din Syamsuddin seusai penutupan Tanwir Muhammadiyah 2012, di Bandung, Minggu (24/6).
Pernyataan LSM Indonesia Corruption Watch (ICW) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu, kata Din, mengenai dugaan kasus korupsi pengadaan al-quran ini bisa kembali menempatkan Kementerian Agama sebagai kementerian terkorup.
"Dan jangan sampai terjadi lagi Kementerian Agama menjadi 'juara bertahan' sebagai kementerian yang paling korup. Ini memang memalukan, dan itu bukan menurut saya tapi menurut ICW atau Lembaga Transparasi Indonesia menuturkan selama ini, Kemenag menjadi 'kementerian paling korup'," ujar Din.
Menurut Din, dugaan korupsi pengadaan al-quran di tubuh Kementerian Agama sebuah ironi tersendiri bagi bangsa Indonesia saat ini.
  "Kalau di Kementerian Agama terjadi korupsi seperti ini, bagaimana nantinya kalau mau melakukan pembinaan kehidupan beragama," kata dia.
Selain soal dugaan korupsi tersebut, Din juga menyoroti tentang permasalahan haji yang menurut Din, masyarakat Indonesia dan DPR terkesan 'diam'.
"Terutama menyangkut dana haji. Ini kita semua seolah diam dan DPR juga diam. Saya mendapat informasi yang perlu didalami dan diverifikasi bahwa dana haji yang sudah berapa triliun rupiah itu tidak jelas haknya bagi calon jamaah, terutama bagi yang menunggu lima hingga 10 tahun. Bahkan sebagian dana haji itu katanya dijadikan sukuk. Nah ini yang tidak benar," katanya.
  Oleh karena itu, pihaknya mengimbau Kementerian Agama agar transparan dalam mengelola dana jamaah haji karena dana tersebut merupakan amanat umat yang jangan sampai dikorupsi atau diselewengkan.
"Saya berharap jangan bertahan jadi 'juara satu' dalam hal ini Kementerian Agama menjadi kementerian paling korup," ujar Din.''(*)

Muhammadiyah: Pancasila Konsensus Nasional Terbaik untuk Bangsa

Ilustrasi
Ilustrasi (sumber: muhammadiyah.or.id)
Substansi Pancasila sejalan dengan nilai-nilai Islam.
Salah satu pokok piikiran dari Tanwir Muhammadiyah yang diadakan di Kota Bandung, pada 21-24 Juni 2012 ialah menegaskan sikap dan pandangan Pancasila merupakan konsensus nasional terbaik bagi bangsa Indonesia yang majemuk.
"Maka, Muhammadiyah menegaskan bahwa Pancasila ialah konsensus nasional terbaik untuk mencapai cita-cita nasional yang harus diisi dengan persaingan secara sehat (fastabiqul khairat)," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Agung Danarto di Bandung, Jawa Barat, Minggu (24/6).
Agung Danarto menegaskan Pancasila merupakan rahmat Allah untuk bangsa Indonesia sebagai dasar untuk memajukan dan membangun bangsa yang merdeka dan berkemajuan.
"Pancasila bukan agama tetapi substansinya mengandung dan sejalan dengan nilai-nilai Islam," kata Agung.
Namun, kata dia, nilai-nilai Pancasila belum dilaksanakan  secara sungguh-sungguh dalam penyelenggaran negara dan bermasyarakat.
"Hal ini antara lain terlihat dari maraknya praktik-praktik korupsi, beranalisis friksi-friksi dalam masyarakat belum terwujudnya pemerataan atas hasil pembangunan nasional serta tingginya angka kemiskinan," ujarnya.
Dikatakannya, Indonesia berdasarkan Pancasila merupakan negara perjanjian atau kesepakatan (Darul Ahdi), negara kesaksian atau pembuktian (Darus Syahadah), dan negara yang aman dan damai (Darussalam).
"Dengan demikian, diperlukan institusionalisasi dan subtansialisasi atas nilai-nilai Pancasila yang terbuka dan dinamis dalam berbangsa dan bernegara," kata dia.''(*)

Hanura Dukung Pembangunan Gedung Baru KPK dengan Syarat

Ketum Hanura Wiranto
Ketum Hanura Wiranto 
"Kami mendukung pembangunan gedung baru KPK sepanjang sudah tidak ada lagi gedung pemerintah yang bisa digunakan."
Fraksi Partai Hanura mendukung pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan syarat. Yaitu, gedung baru boleh dibangun jika tak  lagi ada gedung pemerintah yang bisa digunakan oleh lembaga tersebut.
"Kami mendukung pembangunan gedung baru KPK sepanjang sudah tidak ada lagi gedung pemerintah yang bisa digunakan," kata "Kami mendukung pembangunan gedung baru KPK sepanjang sudah tidak ada lagi gedung pemerintah yang bisa digunakan.", kata Sarifuddin Suding, anggota Komisi III dari fraksi Hanura di gedung Parlemen, Senayan, Jumat (22/3).

Menurutnya, jika KPK ingin menggalang dana pembangunan dari masyarakat, hal tersebut akan mempertaruhkan kredibilitas lembaga yang kini dipimpin Abraham Samad tersebut.
Selain itu, peluang tersebut juga bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang bermasalah untuk menanam budi di KPK.
"Saya yakin akan banyak masyarakat akan menyumbang KPK khususnya orang-orang yang lagi bermasalah," kata dia lagi.
Dia mengatakan, KPK justru akan merusak kepercayaan publik jika menggalang dana dari masyarakat untuk pembangunan gedung barunya.
"Publik akan menilai ini adalah suatu bentuk gratifikasi institusi," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto memiliki rencana menggalang dana dari masyarakat untuk pembangunan gedung baru, yang anggarannya saat ini masih diberi tanda bintang, atau belum disetujui, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).''(*)

PKS Isyaratkan Menolak Gedung Baru KPK

Jumat, 22 Juni 2012 | 16:1
PKS harus selektif memilih permintaan pembangunan gedung.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengisyaratkan keengganannya untuk menyetujui pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wakil Ketua Komisi III dari fraksi PKS, Nasir Jamil mengatakan, PKS harus selektif memilih permintaan pembangunan gedung. "Ada beberapa mitra kerja juga yang minta gedung baru, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)," kata Nasir, di gedung Parlemen, Senayan, Jumat (22/6).
"Tentu Komisi III akan mempertimbangkan sehingga tidak diskriminatif, jangan ada kesan KPK diberikan tapi yang lain tidak diberikan," lanjutnya.
Nasir mengatakan, anggaran pembangunan gedung baru memang masih dibintangi, karena tengah dalam proses pembahasan. Namun, tanda bintang yang belum dicabut atas dana sekitar Rp166 miliar itu, bukan berarti menunjukkan keinginan Komisi III menghalangi rencana KPK ini.
Karena itu, Komisi III akan berkomunikasi dengan Sekretariat Negara untuk mengecek gedung-gedung milik negara, yang kemungkinan bisa digunakan KPK.
"Hari Senin dan Selasa bahas anggaran mitra kerja, kami bahas dalam rapat internal," kata Nasir.

PDIP Berpeluang Dukung Gedung Baru KPK

Gedung KPK
Gedung KPK (sumber: Murizal Hamzah)
Sebagian anggota Komisi III menginginkan KPK tak perlu mengelola gedung sendiri.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belum memastikan dukungan terhadap pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di internal Komisi III, hal tersebut kata Eva Kusuma Sundari dari fraksi PDIP baru satu kali dibahas.
"Belum (mendukung), peluang ini ada tapi masih didiskusikan," kata Eva Kusuma Sundari di gedung Parlemen, Senayan, Jumat (22/6).
Dia menambahkan, ada perbedaan pendapat di Komisi III yang sebagian menginginkan KPK tak perlu mengelola gedung sendiri dan ada lembaga lain yang mengelola soal properti bangunan gedung ini. Sebagian lain menginginkan KPK mengelola gedung yang digunakannya.
"Sebenarnya diterima atau ditolak Kalau itu harus dalam rapat internal, ini masih pembahasan pertama.
"PDIP mendengarkan semua masukan, kami juga mendengar usulan-usulan dan masukan masyarakat, kami belum menentukan sikap," kata Eva.''(*)

Demokrat Lobi Fraksi Lain Soal Pembangunan Gedung KPK

Saan Mustopa
Saan Mustopa
"Kami tentu akan coba ajak dari fraksi-fraksi yang lain bahwa gedung baru adalah kebutuhan mendesak sesuai beban KPK."
Fraksi Demokrat mencoba mengajak fraksi lain guna menyetujui anggaran pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK). Anggaran tersebut, hingga kini masih mendapat tanda bintang atau belum disetujui dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
  "Kami tentu akan coba ajak dari fraksi-fraksi yang lain bahwa gedung baru adalah kebutuhan mendesak sesuai beban KPK," kata anggota Komisi  III dan Wakil Sekjen Partai Demokrat, Saan Mustopa di gedung Nusantara  I, Senayan, Jumat (22/6).
  Fraksi Demokrat, kata dia, sejak awal mendukung pembangunan gedung tersebut. Namun belum ada kesepakatan di Komisi III.
  "Kan KPK membutuhkan gedung untuk satu komplek dengan intensitas yang  begitu banyak dan memaksimalkan kerja memang membutuhkan gedung,"  lanjutnya.
  Anggaran yang diperlukan KPK untuk pembangunan gedung kata Saan sekitar Rp166 miliar. Namun, ujarnya, Komisi III belum sepakat soal pembangunan ini.  Karena, memang belum semua fraksi belum menemukan alasan rasional untuk pembangunan tersebut.
  "Pernah ditawarkan gedung-gedung yang ada seperti BPPT, kalau memang mentok. Prinsipnya Demokrat mendukung," lanjut dia.
  Persoalan pembangunan gedung baru KPK hingga kini masih menjadi bergulir. Sebelumnya, saat rapat dengan Komisi III, Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto menilai dukungan yang diungkapkan para anggota komisi hukum tak dikonkritkan. Padahal kebutuhan gedung tersebut mendesak.
Sejumlah anggota Komisi III sendiri tak terima akan tuduhan tersebut. Wakil Ketua Komisi III, Aziz Syamsuddin justru menilai pihak KPK tidak menunjukkan upaya keras dengan tidak datang pada rapat konsinyering anggaran yang diadakan komisinya pekan lalu di hotel J.W  Marriot.''(*)

Negara Harus Tuntut Pertanggungjawaban Hukum dan Sosial Lumpur Lapindo.''

Foto yang diambil  dari udara memeperlihatkan pusat semburan lumpur panas Lapindo di Porong Sidoarjo, badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) menyatakan ada penurunan tanah sedalam 90 Cm yang menyebabkan gunung lumpur longsor hingga mendekati  bibir tanggul penahan lumpur. FOTO:   Eric Ireng/ANTARA
Foto yang diambil dari udara memeperlihatkan pusat semburan lumpur panas Lapindo di Porong Sidoarjo, badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) menyatakan ada penurunan tanah sedalam 90 Cm yang menyebabkan gunung lumpur longsor hingga mendekati bibir tanggul penahan lumpur. 
Karena jika tidak dilakukan berarti negara melakukan praktek impunitas, pembiaran  dan diskriminasi."
Pemerintah didesak untuk tidak hanya menyediakan anggaran untuk penanggulangan lumpur Sidoarjo, namun harus mendesak pertanggungjawaban sosial dan hukum atas kasus itu.
Hal itu disampaikan Ketua Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Gunawan, dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (22/6).
Menurut Gunawan, dana lumpur Lapindo di APBN harus dibaca sebagai tanggung jawab dan kewajiban hak asasi manusia (HAM) negara terhadap warganya yang terkena bencana. Dengan demikian, masih ada tanggung jawab sosial dan kewajiban hukum PT.Lapindo kepada masyarakat yang jadi korban, lingkungan hidup yang rusak dan infrastruktur publik.
"Artinya Bakrie Lapindo harus tetap bertanggung jawab kepada keresahan warga dan luapan lumpur lapindo," kata Gunawan.

Karena itulah, menurut dia, dalam melindungi dan memenuhi hak-hak warga korban lumpur lapindo, negara seharusnya tidak hanya mengalokasikan anggaran, tetapi menuntut pertanggungjawaban perusahaan.
"Karena jika tidak dilakukan berarti negara melakukan praktek impunitas, pembiaran  dan diskriminasi," kata Gunawan.
Jangan Eksploitasi Korban
Namun, menurut Sekretaris Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL), Khairul Huda, para korban lumpur panas di Porong, Sidoarjo, Jatim, tidak ingin selalu dimanfaatkan, apalagi dipolitisasi, hanya demi menghantam pengusaha tertentu.

“Setiap upaya untuk memanfaatkan, mengekspolitasi , dan politisasi korban lumpur panas Sidoarjo, harus dilawan. Sebab mereka hanya ingin megambil keuntungan dari para korban. Ironisnya, mereka yang mengecam pihak Lapindo, tidak mengerti persoalannya,” kata Khairul Huda, dalam keterangan persnya, di Jakarta, Jumat (22/6).

Huda meminta, mereka yang tidak mengerti masalah di Porong, Sidoajo, jangan lagi mengekspolitasi para korban .

“Kami yang paling tahu dan paling mengerti. Kami pantau terus gerakan-gerakan yang hanya mengeksploitasi para korban. Pada saatnya, akan kami ungkap motif semua di balik gerakan itu,” tambahnya.

Menurut Huda, keinginan korban adalah pelunasan atas pembayaran tanah, rumah dan bangunan. Semua itu sudah berjalan dan sisanya juga akan diselesaikan. Pekan lalu, pihak Bakrie disebutnya telah melunasi pembayaran 4.000 berkas lagi dan sisanya akan dituntaskan akhir tahun ini.

“Pembayaran itu yang perlu kita kawal, bukan melakukan aksi dan politisasi yang mengakibatkan harapan para korban soal pembayaran tanah, rumah, dan bangunan jadi terhambat. Jika ini yang terjadi, korban bertambah susah dan membuka celah konflik baru,” kata Huda.

Jangan Politisasi
Sementara itu, bekas anggota Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (TP2LS) DPR, Tamam Achda mengingatkan semua pihak untuk mencegah masalah korban lumpur panas ini menjadi bagian dari politisasi. Karena itu masyarakat jangan didorong ke arah politisasi yang hanya menambah kesulitan para korban.

“Menurut saya, para korban harus menjadi perhatian utama untuk ditolong dan diberdayakan, bukan dipolitisasi. Politisasi hanya akan menambah masalah baru,” ujar Achda.''(din/jar)

Elektabilitas Golkar Dinilai Belum Mampu Angkat Ical

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie saat membuka kegiatan Drag Race di Lanud Tabing, Padang, Sumbar, Minggu (17/6). Kunjungan Aburizal Bakrie ke Padang dalam rangka membuka serta memberikan arahan strategi kepada kader dan seluruh anggota DPRD di lima provinsi (NAD, Sumut, Sumbar, Riau dan Kepri) pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pemenangan Pemilu Partai Golkar Wilayah Sumatera I di Hotel Pangeran Beach Padang. FOTO ANTARA/Iggoy el Fitra/Koz/mes/12.
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.
Indonesia masih lebih memilih figur
Meskipun Partai Golkar beberapa kali menjadi partai yang elektabilitasnya paling tinggi hasil sejumlah lembaga survei, namun belum tentu bisa mendongkrak ketua umumnya, Aburizal Bakrie atau Ical menjadi figur yang akan didukung masyarakat dalam pemilihan presiden  tahun 2014 mendatang.
Pasalnya, sejarah politik Indonesia dianggap berparadigma personal, dalam arti personal yang justru bisa mendongkrak partainya.
  "Sejarah politik tunjukkan figur hebat yang bisa mengangkat partai jadi  personal, oke lah Golkar tinggi tapi angkat Pak Ical susah," kata Peneliti lembaga riset dan survei Soegoeng Sarjadi Syndicate, Sukardi Rinakit, di gedung Parlemen, Senayan, hari ini.
  Dia mencontohkan, figur Soekarno menaikkan partainya, begitupun figur  Soeharto membuat masyarakat melirik Golkar. Sementara saat ini, yang  membuat Partai Demokrat dilirik masyarakat tak lain tak bukan hanya karena figur Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
  "Golkar akan tinggi tapi sejarah politik kita sejarah personal, partainya hebat belum tentu bisa mengangkat personal tertentu," kata dia lagi.
  Hasil jajak pendapat yang dilakukan sejumlah lembaga survei beberapa  bulan ini menempatkan Partai Golkar yang paling populer, bahkan  presentasenya tembus lebih 20 persen.
Meski demikian, figur Aburizal sendiri tidak menjadi calon presiden terpopuler, masih kalah dengan Megawati Soekarnoputri maupun Prabowo Subianto. Bahkan untuk internal  partainya, ada lembaga survei yang menempatkan popularitas Ical dibawah Jusuf Kalla.
  "Tokoh SBY hebat itu yang mengangkat Demokrat dan ini siapa yang menjadi tokoh hebat akan angkat partai," pungkasnya.''(*)

Ruhut: Media Kejam Soroti Perpecahan SBY dan Anas

"Kalian terlalu kejam memperhadapkan Pak SBY dan Bung Anas (Urbaningrum), selama ada Pak SBY, partai ini enggak akan hancur dan tidak ada perseteruan antara Bung Anas dan Pak SBY."
Pemberitaan yang memuat soal adanya perpecahan antara Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum dinilai kejam.
"Kalian terlalu kejam memperhadapkan Pak SBY dan Bung Anas (Urbaningrum), selama ada Pak SBY, partai ini enggak akan hancur dan tidak ada perseteruan antara Bung Anas dan Pak SBY," kata Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi, Ruhut Sitompul, dalam diskusi yang membahas soal konflik SBY dan Anas di ruang pers, gedung Parlemen, Senayan, Kamis (21/6).
Pun kata Ruhut, tak akan ada Kongres Luar Biasa (KLB). Jika ada kader yang mendapatkan status tersangka, baru dilakukan penonaktifan.
Ruhut kembali lagi mengatakan, meminta sejumlah kader yang merasa tersangkut hukum sebaiknya mundur dengan legawa. Kalau tidak, maka nasib Partai Demokrat bisa seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
"Kalau tak mau aku ngomong mundur legawa tolong katakan apa jaminannya partai kami tak jadi Miranda Goeltom nanti, Juni, survei dua lembaga, kami turun hampir tiga persen, enggak menangis kita," kata Ruhut.
Namun, kata Ruhut, bukan berarti hubungan SBY dan Anas saat ini sedang retak.
Sementara itu, Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Demokrat, Denny Kailimang, mengatakan isu perpecahan di Demokrat dikarenakan ada pihak-pihak yang tak ingin partai tersebut maju.
"Demokrat banyak yang melirik dan banyak yang sirik, apapun tindakannya selalu jadi perhatian," kata Denny.
Dia mengatakan, dalam partai Demokrat ada dinamika internal, perbedaan pendapat namun tidak keretakan antara dua tokoh terasnya.
"Di Partai Demokrat tidak ada masalah sebenarnya, cuma orang luar yang mengusik semua, itu satu dinamika," kata Denny.''(*)

Marzuki Minta Anas Tidak Mengancam

Ketua DPR RI Marzuki Alie
Ketua DPR RI Marzuki Alie.
Justru akan memperkeruh suasana
Wakil Ketua Dewan Pembina (Wanbin) Partai Demokrat (PD), Marzuki  Alie, mengingatkan pendukung atau loyalis Ketua Umum PD, Anas Urbaningrum, agar tidak menebar ancaman terkait banyaknya kader Demokrat yang meminta  Anas mundur atau non aktif. Ancaman seperti akan memperkeruh kondisi internal di PD.
"Kalau memang ada masalah seharusnya diselesaikan di internal partai.  Bukan dengan ancam-mengancam. Saya prihatin dan menyesalkan dengan  berbagai statement yang bernada ancaman itu dari kelompok Anas itu.  Ancaman itu justru memperkeruh suasana," kata Marzuki, di gedung DPR  RI Jakarta, hari ini.

Marzuki menegaskan pengalamannya sebagai orang yang membesarkan partai dari  awal, jika ada masalah harus diselesaikan secara internal. Bukan dengan  membuat pernyataan di media yang justru memprovokasi. Dia mengaku sedih  dengan apa yang terjadi saat ini.

"Itu justru memperbesar seolah-olah ada polemik di Demokrat. Apalagi  kader-kader yang masih baru masuk, malah sok menjadi pahlawan," ujar   Marzuki yang juga Ketua DPR RI ini.

Salah satu loyalis yang dimaksud oleh Marzuki adalah Sekretaris DPD PD  Jakarta, Irvan Gani, yang menyarankan anggota Dewan Pembina Hayono Isman  dan Ketua DPP PD Ruhut Sitompul keluar dari PD karena dianggap "duri  dalam daging". Marzuki meminta Komisi Pengawas (Komwas) PD agar  memanggil Irvan terkait pernyataannya itu.

"Itu urasan komisi pengawas yang tentu akan menilai. Kalau melanggar aturan tentu akan ditindak," kata Marzuki.

Sementara itu, Ketua DPP PD, I Gede Pasek Suardika, menjamin jika posisi  Ketum PD Anas Urbaningrum tetap aman. Loyalis Anas ini menilai desakan  agar Anas mundur adalah perilaku kader yang tidak santun.

"Kalau mau ngomong soal keputusan, pakailah aturan konstitusi partai dan semua wajib tunduk pada AD/ART partai," kata Gede.

Anggota Dewan Pembina PD yang juga Wakil Ketua MPR, Melani Leimena  Suharli, meminta semua kader partai kompak dan saling mendukung.

"Sekarang ini jangan saling menyalahkan. Dimohon kader kompak saja,  saling mendukung, bekerja keras saja, membantu masyarakat di Dapil  (daerah pemilihan)," kata Melani.''(*)

Fraksi Demokrat Bahas Survei dengan CSIS.''

Nurhayati Ali Assegaf
Nurhayati Ali Assegaf 
Fraksi Partai Demokrat mengundang lembaga riset dan analisis politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) hari ini.
Pertemuan tersebut, menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf sebatas pertemuan silaturahim.
  "Insya Allah sesuai rencana, silaturahim dengan lembaga survei pukul 19.00 WIB. Bukankah tak kenal maka tak sayang," kata Nurhayati melalui pesan elektronik, Kamis (21/6).
  Sebelumnya, Partai Demokrat mengatakan mereka akan meminta saran dari  lembaga survei lain terkait penurunan elektabilitas partainya yang  dipublikasikan oleh lembaga-lembaga survei tertentu.
  Namun penurunan elektabilitas partai pemenang pemilu itu, kata dia, tetap akan menjadi evaluasi bagi partainya.
  "Tentunya survei menggambarkan situasi kekinian eksistensi partai ini  dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya," kata Ketua Dewan Pimpinan  Pusat (DPP) Partai Demokrat, Herman Khaeron.
  "Tentunya kelebihannya untuk terus ditingkatkan, kekurangannya untuk segera diperbaiki," tutupnya.''(*)
Setelah Sumpah Pocong, Marzuki Alie Siap Mundur dari DPR.''
Ketua DPR Marzuki Alie. FOTO: ANTARA
Ketua DPR Marzuki Alie. 
Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan siap meletakkan jabatan jika terbukti menerima aliran Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID).
  "Kalau dia (Wa Ode) bisa ungkapkan ini dengan sumpah atas nama Allah bila perlu dipocong dan lie detector serta siap dilaknat tujuh turunan, tidak usah dengan bukti apapun saya akan berhenti sebagai anggota DPR," kata Marzuki melalui pesan elektronik, Kamis (21/6).
  Dia mengatakan, jika tersangka kasus korupsi DPID Wa Ode Nurhayati menuduh seperti itu, harus dirincikan bagaimana cara uang Rp300 miliar disampaikan kepadanya. Termasuk pihak-pihak yang memberikan, lokasi, dan waktu pemberian.
  "Kalau hanya katanya, saya enggak akan layani," lanjut politikus Partai Demokrat ini.
  Hal tersebut disampaikan Marzuki menanggapi pernyataan Wa Ode Nurhayati di  persidangan soal dugaan ada kucuran dana DPID kepada pimpinan DPR dan Badan  Anggaran, termasuk Marzuki Alie.
Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional Wa Ode Nurhayati kini menjadi tersangka kasus  DPID oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Andi Nurpati Tanggapi Dingin Pertimbangan Ical Pinang Ibas

Kabar Edhie Baskoro Yudhoyono dipertimbangkan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menjadi salah satu calon wakil presiden ditanggapi dingin oleh Partai Demokrat.
  Ketua Divisi Komunikasi Publik, Andi Nurpati, mengatakan sama seperti  pernyataan sejumlah elite partainya, Demokrat belum akan membahas soal  calon presiden dan wakil presiden.
  "Saat ini Partai Demokrat belum akan membahas apalagi memutuskan tentang  calon presiden maupun calon wakil presiden," kata Andi Nurpati  melalui pesan elektronik, Kamis (21/6).
  Tidak hanya Ibas, sapaan akrab Edhie Baskoro, putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang pernah diisukan bakal dipinang Aburizal menjadi calon wakil presiden.
Adik ipar SBY yang kini menjadi  Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo juga disebut sebagai salah satu calon pendamping Aburizal.
Pramono sendiri tampaknya belum menyambut 'pinangan' tersebut.
  Wacana Ibas dipertimbangkan oleh Ical, begitu Aburizal kerap disapa, muncul menyusul ada pertanyaan dari sejumlah kadernya tentang peluang koalisi antara Golkar dengan Demokrat dalam pertemuan di Madiun, Rabu (20/6).
Pertanyaan itu muncul sebagai tanggapan adanya poster ucapan selamat datang yang diberikan Ibas untuk Ical di sejumlah titik daerah pemilihan Ibas, yaitu Ngawi dan Magetan.
Menurut Ical, profil Ibas sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat dan putra SBY, telah menjadikan ia layak diperhitungkan untuk mendampingi dirinya dalam pemilihan presiden mendatang.''(*)
Ical Pertimbangkan Ibas Capres
Rabu, 20 Juni 2012 | 21:
Ical mengatakan kalau Ibas berpotensi menjadi calon wakil presiden.
Wakil Sekjen Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan, Ketua Umumnya Aburizal Bakrie atau Ical mempertimbangkan sejumlah nama sebagai calon wakil presiden. Sekjen Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas disebut-sebut masuk daftar.
"Jika Pak Ical sudah mengeluarkan statemen seperti itu artinya Ibas sudah masuk dalam kriteria yang diperhitungkan sebagawai calon wakil presiden untuk berpasangan dengan Pak Ical," kata Sekjen Golkar, Nurul Arifin melalui pesan elektronik, Rabu malam (20/6).
Sebelumnya ketua umum Partai Golkar Aburizal mengatakan Ibas layak jadi pemimpin karena punya darah kepemimpinan. Bahkan saat konferensi pers di Madiun,  Ical mengatakan kalau Ibas berpotensi menjadi calon wakil presiden.
Sementara spanduk selamat datang dari Ibas bertebaran di Ngawi, Ponorogo kepada Ical saat ketua umum Golkar ini berkunjung ke sana. Ponorogo merupakan daerah pemilihan Ibas.
Pencalonan wakil presiden menurut Ical mengikuti mekanisme dalam rapat pimpinan nasional. Spanduk-spanduk selamat datang tersebut mengisyaratkan "kemesraan" Ibas dengan Ical.
Nurul menambahkan, tak mengherankan jika Ical meminang Ibas anggota Komisi I. Selain nama putra presiden, Nurul mengatakan sejumlah nama dipertimbangkan Golkar seperti Sultan Hamengkubuwono X, Pramono Edhie Wibowo, Mahfud MD dan Khofifah Indarparawangsa.''(*)

Disebut Negara Gagal, Ketua DPR Pertanyakan Kredibilitas Riset.''

Indonesia peringkat ke 63 RI dan masuk kategori peringatan sangat tinggi sebagai negara gagal.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie mempertanyakan  kredibilitas lembaga riset yang menganggap Indonesia negara gagal.
  "Akreditasi lembaga tersebut perlu dipertanyakan karena kontradiktif  dengan kenyataan bahwa banyak negara  menaruh hormat dengan Indonesia  karena mampu mengatasi krisis, justru aneh ada yang bilang kita gagal,"  kata Marzuki Alie melalui pesan elektronik, Rabu (20/6).
  Hal tersebut disampaikan Marzuki menyusul hasi pemeringkatan yang dibuat  lembaga Fund for Peace yang berbasis di Indonesia. Hasil riset tersebut  dibuat dengan beberapa ukuran antara lain penegakan HAM dan respon  kelompok-kelompok masyarakat.
  Indonesia peringkat ke 63 RI dan masuk kategori peringatan sangat tinggi sebagai negara gagal.
Dalam indeks yang dikeluarkan lembaga riset ini, negara paling gagal dan  yang berada pada peringkat pertama adalah Somalia. Sementara Finlandia  di posisi paling selain Finlandia, Swiss dan Denmark.
  Marzuki mengatakan kurang meyakini hasil riset itu. Buktinya, kata dia,  para pemimpin dunia justru ingin menjalin hubungan dengan Indonesia.
  "Ada yang belum pernah seperti Portugal dan lain-lain justru ingin menjalin hubungan ekonomi dengan Indonesia," kata Marzuki.''(*)

Menko Polhukam Menolak Indonesia Dibilang Negara Gagal

Menko Polhukam Djoko Suyanto
Menko Polhukam Djoko Suyanto 
Perkembangan demokrasi, kebebasan media di Indonesia patut diapresiasi.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengelak Indonesia tidak berhasil dalam pemerintahan.

Pemerintah menanggapi laporan berbagai berita yang mengutip hasil survei internasional, indeks negara gagal 2012.

Djoko Suyanto mengklaim pemerintah pun memiliki prestasi yang patut dibanggakan.

"Negara kita pertumbuhannya 6,5% lo! Bandingkan dengan negara lain. Kehidupan demokrasi, kebebasan media dan lain-lain kok tidak dilihat," ujarnya melalui pesan singkat kepada wartawan, Rabu (20/6).

Djoko mengakui Indonesia masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu ia meminta kepada masyarakat untuk tidak hanya mengeluh dan menyoroti kekurangan bangsa.

Menurutnya, merupakan tugas bersama untuk memperbaiki kekurangan yang dimiliki oleh negara ini. Hal itu termasuk isu penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) di mana dalam indikator ini Indonesia mendapatkan nilai yang lebih rendah dibandingkan Singapura, India, dan Malaysia.

"Mari kita perbaiki bersama. Ini negara kita sendiri, jangan hanya mengeluh dan saling menyalahkan. Kita sinergikan langkah untuk mengurangi itu semua," ujar mantan Pangliam TNI ini.

Djoko menambahkan, masyarakat tidak seharusnya melihat hanya keburukan Indonesia saja.

Menurutnya, negara dengan beragam kebudayaan ini juga menyimpan banyak hal positif.

Dalam indeks yang disusun oleh lembaga nirlaba The Fund for Peace bekerja sama dengan majalah Foreign Policy, Indonesia menempati urutan ke 63 dari 178 negara dalan daftar Indeks Negara Gagal 2012.''(*)

Pemerintah RI Sudah Gagal di Papua

Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto di dampingi Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono,SE, Kapolri Jendral Timur Pradopo dan Kepala BIN Letjen TNI Marciano Norman saat tiba di Bandara Mosez Kilangin Timika-Papua, Selasa (19/6).
Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto di dampingi Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono,SE, Kapolri Jendral Timur Pradopo dan Kepala BIN Letjen TNI Marciano Norman saat tiba di Bandara Mosez Kilangin Timika-Papua, Selasa (19/6). (sumber: Antara)
"Kalau untuk selesaikan masalah Papua, itu tak cukup hanya dengan kegiatan seperti kunjungan kerja."

Menko Polhukam Djoko Suyanto sedang berkunjung ke Papua melaksanakan tugasnya menyelesaikan permasalahan di sana. Namun demikian, banyak pihak yang meragukan keefektifan dari langkah itu.

Untuk menanggapi kegiatan itu, Beritasatu.com mewawancarai Socratez Sofyan Yoman, seorang pendeta yang aktif melakukan advokasi keadilan serta antikekerasan di Papua. Melalui sambungan telepon dari Jakarta, Selasa (19/6) malam, demikian petikannya.

T: Apakah Anda mengikuti pertemuan dengan Menko Polhukam dan jajaran pemerintah pusat, Senin kemarin?

Saya tidak ikut, kebetulan sedang berada di luar Papua.

T: Kalau toh tidak ikut, apakah Anda bisa menilai pertemuan itu?

Kalau untuk selesaikan masalah Papua, itu tak cukup hanya dengan kegiatan seperti kunjungan kerja seperti itu. Karena tidak akan ada masalah diselesaikan. Itu justru memperpanjang penderitaaan masyarakat Papua. Solusi permanen adalah duduk berdialog antara rakyat Papua dengan pemerintah.

T: Jadi tidak akan meredam pelbagai permasalahan di Papua seperti ancaman separatisme, kekerasan, kecemburuan penduduk asli dan pendatang, kesenjangan ekonomi, bagi hasil kekayaan alam, korupsi birokrasi,  otonomi khusus hingga pemilu kada?

Bagi kami masalahnya adalah kenapa justru aparat Indonesia melakukan pembunuhan di sini? Semua harus tahu orang Papua tak pernah beda-bedakan orang. Silakan saja ada pendatang, itu tak pernah kita persoalkan.

Kita tak seperti di Jawa dimana orang bisa tutup gereja. Semua itu hanya isu yang dibuat dan dipakai oleh Jakarta untuk semakin menindas Papua.

T: Apakah Anda meyakini penembakan misterius yang terus terjadi belakangan ini hingga kematian Mako Tabuni di Sentani adalah agenda setting kelompok tertentu?

Itukan kita tahu siapa yang buat ribut Papua.

T: Apakah benar memang ada akumulasi kekecewaan dari kelompok OPM?

Salah, tidak ada itu OPM. Mereka justru berjuang untuk rakyat, untuk kemaslahatan martabat Papua. Tak mungkin melakukan hal seperti itu. Ada orang Jawa yang didatangkan ke Papua, kalau kami tak suka, kenapa tak ditolak sejak awal? Jadi ini memang sengaja diarahkan seperti itu supaya memojokkan orang Papua. Padahal kita semua sudah tahu siapa pelaku kekerasan kemanusiaan di Papua.

T: Apa benar peran internasional (lembaga/negara)  begitu massif untuk menggangu Tanah Papua agar lepas dari NKRI?

Papua itu tanpa dibantu internasional itu bisa berdiri sendiri. Masalahnya di sini kan rencana Pemerintah untuk Papua itu gagal, lalu selalu menyalahkan orang lain. Intinya Pemerintah gagal, kekerasan dilakukan. Itu taktik untuk lari dari tanggung jawab.

T: Bagaimana peran gereja dalam mengatasi gejolak sosial masyarakat di Papua? Apakah ada intimidasi dari aparat atau kelompok tertentu?

Kami itu selalu diintimidasi. Padahal apa salahnya kalau Gereja di Papua banyak dipercaya masyarakat? Mereka percaya seratus persen. Karena apa? Karena Gereja identik dengan Ibu, hidup, dan keamanan mereka.

T: Bagaimana intimidasinya?

Ya kita tahu bahwa nama saya masuk daftar mereka soal orang yang diwaspadai, ini bagian dari intimidasi itu. Tapi gereja itu didirikan oleh Tuhan, jadi gereja tak ada di bawah salah satu bendera. Dia berada di bawah bendera Yesus kristus. Kalau pemerintah memojokkan gereja, itu tak etis, apa maksud mereka? Pemerintah itu harus paha, ada tiga institusi diberikan oleh Allah, yakni adat, keluarga, dan gereja. Itu tak bisa diganggu gugat oleh negara. Tuhan ciptakan nilai keberadatan, keluarga, dan gereja untuk semua manusia. Itu tak bisa diganggu dengan apapun klaim-klaim pemerintah.

T: Kalau solusi yang ditawarkan Jakarta tidak juga menyejahterakan rakyat Papua apa tawaran dari Anda bagi masa depan Papua?

Dialog, apapun dan bagaimanapun, kita harus bicarakan bersama. Tapi saya tekankan harus dialog yang jujur.

T: Dialog seperti apa yang dimaksud?

Begini saja, sekarang ada dua pihak yang berkelahi. Sehingga perlu ada wasit. Kalau seandainya pemerintah memediasi, itu namanya lucu. Bagi kami, masa pembunuh jadi wasit? Sangat tidak masuk akal.

T: Saran Anda, siapa yang jadi wasitnya?

Ya kita sepakati saja. Misalnya oleh salah satu negara yang netral, atau NGO yang netral. Atau oleh salah satu tokoh seperti Kofi Annan. Atau Nelson Mandela juga bisa, walau saya tak tahu apakah dia masih kuat karena umurnya sudah tua. Dari dialog itu kita bisa menemukan solusi yang bermartabat.

T: Anda yakin dialog bisa selesaikan masalah?

Sekarang Indonesia sudah gagal di Papua, gagal untuk menghentikan kekerasan. Rakyat Papua juga sudah tak percaya lagi dengan Indonesia. Kalau dipaksakan dengan kekuatan militer, itu tak akan menyelesaikan masalah. Justru itu akan melahirkan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa.''(*)

Inilah Biaya Kunker Pansus RUU Desa-Pemda ke 4 Negara

Koordinator Koordinator Divisi Advokasi dan Investigasi Fitra Uchok Sky Khadafi (baju hitam)
Koordinator Koordinator Divisi Advokasi dan Investigasi Fitra Uchok Sky Khadafi (baju hitam) (sumber: Antara Foto)
FITRA menilai, seperti kunjungan luar negeri DPR lainnya, kunjungan Pansus RUU Desa dan Pemda ini tak terlalu penting untuk merampungan dua produk legislatif tersebut.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengkritik kunjungan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa maupun RUU Pemda Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ke luar negeri.

Menurut FITRA, seperti kunjungan luar negeri DPR lainnya, kunjungan Pansus RUU Desa dan Pemda ini tak terlalu penting untuk merampungan dua produk legislatif tersebut.

"Menurut kami kalau mau belajar Pemda dan desa tak perlu ke sana karena berbeda nilai-nilai budaya tapi harusnya ke daerah pemilihan masing-masing, kenapa harus ke luar negeri, berbeda desa kita dengan  desa di sana," kata Kordinator Divisi Advokasi dan Investigasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, ketika dihubungi, Selasa (19/6).
  Uchok mengaku mendapatkan informasi rencana keberangkatan ini dari pihak dalam DPR. Meski belum mengetahui total  anggota ke masing-masing negara, lembaga riset soal anggaran itu memperkirakan biaya yang akan dihabiskan satu anggota per hari di masing-masing negara.
Berikut penjabaran biaya tersebut sesuai dengan PMK (Peraturan  Menteri Keuangan) Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya tahun  anggaran 2012.
  Perhitungan biaya tiap anggota ke masing-masing negara termasuk tiket pulang pergi, biaya perjalanan harian, akomodasi, uang representasi dan asuransi.
1. Venezuela, Rp 105. 984.000
2. Jerman, Rp. 88.515.000.
3. Cina, Rp 42.210.000.
4. Jepang, Rp 46. 143.000
  Pansus RUU Desa rencananya akan bertolak ke Venezuela dan Cina.  Sementara Pansus RUU Pemda bakal menyambangi negara Jerman dan Jepang.
  Sementara untuk ongkos transportasi, masing-masing anggota, tiket pulang pergi dengan kelas eksekutif yaitu,
1. Tiket pulang pergi Jepang Rp.23.022.000.
2. Tiket pulang pergi ke Cina Rp.20.358.000.
3. Tiket pulang pergi ke Jerman, Rp.66.078.000.
4. Tiket pulang pergi ke Venezuela Rp.83.358.000.

Demokrat Bantah SBY dan Anas Pecah Kongsi

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (ketiga kiri) didampingi Wakil Ketua Dewan Pembina Marzuki Alie (kedua kiri), Sekretaris Dewan Pembina Andi Mallarangeng (kiri), Ketum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum (kedua kanan) dan Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono (kanan) bersiap memberikan pengarahan dan pembekalan kepada para pengurus DPP dan DPD Partai Demokrat di pendopo kediaman pribadi Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (18/3) malam. Dalam pengarahannya, selain untuk konsolidasi internal partai, SBY mengangkat soal rencana kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. FOTO ANTARA/Widodo S. Jusuf/nz/12.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Sampai hari ini hubungan ketua umum dan ketua dewan pembina lain tidak  masalah, tetap solid."

Partai Demokrat membantah keras kabar adanya pecah kongsi antara Ketua Umum Anas Urbaingrum dan Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono.

"Sampai hari ini hubungan ketua umum dan ketua dewan pembina lain tidak  masalah, tetap solid. Dalam partai kami ada media yang mana Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pembina bisa memutuskan persoalan bersama-sama," kata Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustopa, di Jakarta, Selasa (19/6).

Wacana keretakan antara SBY dan Anas Urbaningrum muncul ketika Anas tidak ikut menghadiri acara pertemuan Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator (FKPD) pekan lalu.

Dalam acara itu, SBY menyampaikan pidato yang mengatakan kader bermasalah hukum sebaiknya mundur. Nama Anas sendiri kini sedang dikaitkan dengan kasus Hambalang yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski yang bersangkutan belum sampai pada status tersangka.

Lebih jauh, Saan mengatakan Pidato SBY itu tidak membidik kader manapun, namun pesan universal pada segenap kader partai pemenang Pemilu ini."Apa yang disampaikan Pak SBY ditujukan pada seluruh kader bukan orang per orang agar kader menjauhi hal-hal koruptif," tutur dia

Sementara itu, Gede Pasek Suardika, Ketua DPP bidang Pemuda dan Olahraga Demokrat, mengatakan kalau soal bersih-bersih partai sudah dilakukan partainya sejak dahulu.

"Ini kan pengarahan dan itu memberikan arahan nanti mereka itu (yang bermasalah hukum) akan terseleksi alam," kata Ketua  Komisi III DPR RI itu, seraya menambahkan pernyataan SBY soal kader bermasalah hukum tak ditujukan pada orang tertentu.

Sutan Akui Ibu Ani Berpeluang Besar Jadi Capres

Ibu Negara Ani Susilo Bambang Yudhoyono memberikan sambutan saat pencanangan Gerakan Perempuan Melawan Kanker Serviks di Gedung Pusat Pertamina, Jakarta, hari ini. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, setiap satu jam perempuan Indonesia meninggal karena kanker serviks.
Ibu Negara Ani Susilo Bambang Yudhoyono.
Partai Demokrat akan memutuskan calon  presiden pada tahun 2013.

Politisi Senior Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana, menyatakan semua  figur terbaik bangsa ini, baik dari internal maupun eksternal partai,  punya peluang dicalonkan dalam Pilpres 2014, termasuk figur Ani  Yudhoyono.

Sutan mengakui sangat menarik bila melihat hasil beberapa survei  belakangan ini yang menempatkan nama Ani di bawah beberapa nama tokoh  untuk capres lainnya seperti Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subiyanto,  dan Aburizal Bakrie.

Sutan Bhatoegana menegaskan partainya baru akan memutuskan siapa calon  presiden yang diusung akan disampaikan pada 2013 nanti. Sebelum  pengumuman, tentunya ada berbagai pertimbangan seperti melaksanakan  survei atas nama-nama yang beredar.

"Semua bisa masuk termasuk Bu Ani, tetapi itu nanti 2013. Bisa saja  nanti Bu Ani masuk dalam survei. Kemungkinan itu selalu ada,  namanya juga politik," kata Sutan di Jakarta, Selasa (19/6).

Selain hasil survei, ada beberapa faktor lainnya yang biasanya dijadikan Partai Demokrat sebagai faktor sebelum mengusung calon. Misalnya faktor integritas  dan kualitas, serta kapabilitas.

"Survei tetap menjadi acuan karena memilih presiden itu secara  langsung oleh rakyat. Kalau publik menghendaki Bu Ani, kenapa tidak?  Tapi sekali lagi, kita baru bahas itu 2013 dan akan ditentukan oleh  majelis tinggi," kata Sutan, yang juga duduk sebagai Ketua Komisi VII  DPR itu.

Menang Survei, Golkar Makin Optimistis.''

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal aktif memberikan ceramah di universitas-universitas di daerah.
JAKARTA - BAROMETER RAKYAT NEWS: Ketua Komisi II DPR dari fraksi Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa, menilai, popularitas Golkar yang tembus 20 persen pada survei merupakan hasil kerja safari ketua umumnya. Golkar menargetkan perolehan suara nasional hingga 30 persen pada Pemilu mendatang.

"Targetnya menang 30 persen di Pemilu 2014, artinya perolehan yang didapat sampai saat ini akan terus didorong," kata kader senior partai berlogo pohon beringin itu kepada Beritasatu.com melalui pesan elektronik, Minggu (17/6).

Sepanjang tahun 2012 ini sebagian program Golkar sudah tercapai sementara program pemenangan Pemilu dilanjutkan pada setiap zona wilayah pemenangan.

"Bersamaan dengan itu Ketua Umum Aburizal Bakrie  terus bersafari ke seluruh indonesia dalam dua kapasitas, sebagai tokoh nasional bertemu elemen elemen masyarakat, dan sebagai ketum berkonsolidasi dgn jajaran partai sampai desa," katanya.

Golkar, kata Agun, mulai menjalankan program kartu anggota berasuransi dan Program Ayo Bangkit. Selain itu, Aburizal juga aktif memberikan ceramah di universitas-universitas di daerah.

Tak heran, kata Agun, partainya kini bisa meraih elektabilitas hingga 20,9 persen mengungguli partai-partai lain. Hal ini disampaikan Agun menyusul survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang menempatkan Golkar sebagai partai terpopuler.''(*)

Fadel Lega Atas Survei LSI

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad saat diwawancarai di studio Beritasatu TV (20/10)
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad saat diwawancarai di studio Beritasatu TV (20/10) (sumber: JG Photo)
"Itu artinya saya diperhitungkan ketokohannya dan itu adalah dukungan dari kawan-kawan di wilayah Timur Indonesia."

Politisi senior Partai Golkar, Fadel Muhammad, menyambut baik hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang menyebutkan namanya sebagai salah satu calon presiden potensial dari partai berlambang pohon beringin itu.

"Itu artinya saya diperhitungkan ketokohannya dan itu adalah dukungan dari kawan-kawan di wilayah Timur Indonesia," kata Fadel dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (17/6).

Mantan Gubernur Gorontalo itu juga mengatakan bahwa hasil survei LSI itu secara keseluruhan adalah aura positif untuk Golkar.

"Ini artinya membuktikan kalau saya adalah tokoh wilayah Timur yang kuat bagi Golkar, dan saya merasa perlu optimis serta merapatkan barisan untuk membantu ketua umum Golkar merebut kemenangan di wilayah timur  Indonesia," kata Fadel.

Sebelumnya, meski akan dikukuhkan sebagai calon presiden dari Partai Golkar, Aburizal Bakrie masih dibayang-bayangi tokoh internal dalam pencalonannya. Hasil survei LSI menunjukkan responden masih memilih  tokoh internal Golkar selain Ical untuk dijagokan menjadi capres.

Hasil survei menunjukkan tingkat keterpilihan atai elektablitas Ical  sebesar 20,1 persen, Sri Sultan Hamengkubuwono X mendapat 11,3 persen,  Jusuf Kalla dengan 11 persen, Akbar Tandjung dengan 2,9 persen, Fadel  Muhammad 1,3 persen, dan Theo L Sambuaga dengan 0,3 persen.

Seperti diketahui, Partai Golkar akan menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas) akhir bulan  ini. Pengukuhan Ical sebagai akan dilakukan pada 29 Juni, dan akan  dideklarasikan pada 1 Juli. Sementara cawapres pendampingnya akan  ditentukan akhir tahun 2013 atau awal 2014.''(*)

Ical Ditetapkan Jadi Capres Golkar Akhir Juni

Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar dan pemilik Grup Bakrie.
Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar 
"Pada 28 dan 29 Juni 2012 kita akan melakukan Rapimnas III di Bogor yang agendanya tunggal, yakni untuk menetapkan ketua umum partai menjadi calon satu-satunya."

Partai Golkar akan menetapkan Ketua Umum Partai Golkat Aburizal Bakrie atau Ical menjadi calon presiden (capres) yang akan maju dalam pemilihan umum mendatang dalam Rapat Pimpinan Nasional III di Bogor, Jawa Barat, akhir Juni ini.

"Pada 28 dan 29 Juni 2012 kita akan melakukan Rapimnas III di Bogor yang agendanya tunggal, yakni untuk menetapkan ketua umum partai menjadi calon satu-satunya dari Golkar yang akan maju dalam pemilihan presiden mendatang," kata Ketua DPP Golkar Pemenang Pemilu Wilayah Sumatera I, Andi Achmad Dara di Padang, hari ini.

Andi menjelaskan, pada 30 Juni 2012 atau setelah Rapimnas III akan disampaikan secara resmi bahwa ketua umum akan maju dalam pilpres. Pernyataan itu disampaikannya dalam rangkaian rapat koordinasi teknis (rakornis) pemenangan pemilu Partai Golkar Wilayah Sumatera I di Padang yang digelar 16-18 Juni 2012.

Penetapan pencalonan yang diusung partai itu, kata Andi, sudah pada waktu yang tepat agar selanjutnya dapat merancang program yang sejalan dengan seluruh aktivitas di lapangan mulai tingkat pusat, provinsi, kabupatan dan kota, hingga akar rumput.

"Setelah diputuskan dalam rapimnas, nanti tim pemenang pemilu akan segera menyelaraskan seluruh aktivitas di lapangan, yang sejalan dengan program ketua umum di seluruh pelosok, khususnya di Sumatera I yang terdiri atas lima provinsi," tutur dia.''(*)

Prabowo Bangun Jaringan di Bali

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto (sumber: Jakarta Globe)
"Gardu ini merupakan ujung tombak pemenangan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia Pemilu 2014."

Pendiri Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto mulai membangun jaringan pendukung di Provinsi Bali bagian utara dengan mendirikan Gabungan Rakyat Dukung Prabowo (Gardu Prabowo) di Singaraja, Kabupaten Buleleng.

Peresmian Gardu Prabowo di Taman Wisata Pelabuhan Singaraja, Jumat (15/6), itu dipimpin oleh Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Gardu Prabowo, Letnan Jendral (Purn) Petrus Sunyoto.

"Gardu ini merupakan ujung tombak pemenangan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia Pemilu 2014," katanya.

Sementara itu, Ketua DPD Gardu Prabowo Provinsi Bali, Ida Bagus Cakra Catur Bawa, menambahkan bahwa upaya pembentukan organisasi sayap pendukung mantan Komandan Jenderal Kopassus di wilayah Bali utara itu sudah berlangsung lama.

"Kami tak sekadar 'show of force', melainkan bentuk gerakan riil para pendukung Prabowo," katanya.

Ketua DPC Gardu Prabowo Kabupaten Buleleng, Ketut Winada, mengklaim telah membentuk kepengurusan di semua kecamatan, termasuk desa dan kelurahan.

"Kedatangan Ketua DPN Gardu Prabowo ini menjadi momentum yang tidak ingin kami lewatkan," katanya.

Kabupaten Buleleng selama ini dikenal sebagai basis pendukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Partai berlambang banteng gemuk dalam lingkaran itu juga mendominasi kursi DPRD Kabupaten Buleleng periode 2009-2014.

Dalam Pilkada Buleleng pada 22 April 2012, pasangan calon bupati dan wakil bupati dari PDIP, Putu Agus Suradnyana-Nyoman Sutjidra, menjadi pemenang dengan perolehan 54 persen suara.

Dalam pilkada itu, pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusung beberapa partai, termasuk Gerindra, I Gede Wenten Suparlan-Ida Bagus Djodhi, hanya memperoleh 0,8 persen atau paling rendah dibandingkan perolehan suara tiga pasangan calon lainnya.
Begitu juga dalam pilkada-pilkada sebelumnya di Kabupaten Buleleng yang selalu dimenangi oleh calon dari PDIP.''

Kasus Bhakti Investama Kristalkan Niat Hary Tanoe Berpolitik

Harry Tanoesoedibjo
Harry Tanoesoedibjo (sumber: forbes.com)
Nasdem meyakini Hary Tanoesoesudibyo bersih, dan perusahaannya tidak terkait dengan penangkapan pegawai pajak Tomi Hendratmo.

Terpaan kasus dugaan korupsi menyangkut PT.Bhakti Investama yang sedang disidik KPK ternyata tak menyurutkan niat Hary Tanoesudibyo untuk tetap semangat berpolitik sebagai Ketua Dewan Pakar Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

"Kejadian ini semakin membuat saya mengkristalkan keyakinan saya harus terjun di politik. Bagaimana membuat perubahan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Itu penting sekali," kata Hary, seperti dinyatakan dalam rilis Nasdem yang diterima di Jakarta, Jumat (15/6).

Sebagai CEO PT Bhakti Investama, Hary diperiksa KPK hari ini atas penangkapan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi Kantor Perwakilan Pajak (KPP) Sidoarjo, Jawa Timur bernama Tommy Hendratno dengan seorang pengusaha bernama James Gunardjo.

KPK menangkap keduanya karena menduga ada penerimaan uang oleh Tommy dari James yang berkaitan dengan pengurusan pajak PT Bhakti Investama.

Nasdem meyakini Hary bersih, dan perusahaannya tidak terkait dengan penangkapan pegawai pajak Tomi Hendratmo.

Hary juga mengkritik kencangnya pemberitaan yang menyatakan seolah PT.Bhakti Investama terlibat dengan suap pegawai pajak tersebut dan terkesan sangat menyudutkannya.

Dirinya menduga hal tersebut lantaran dia aktif di dunia politik dengan menjadi Ketua Dewan Pakar Nasdem.

Dia meminta supaya kasus itu tak dikaitkan dengan pembahasan publik soal biaya pencalegan partainya yang baru-baru diumumkan dengan kisaran Rp 5 miliar - Rp 10 miliar per orang.

Hary menegaskan dana tersebut disiapkan justru agar para kader tidak mengusung politik transaksional, yang membuka celah korupsi.

Dia juga menegaskan bahwa setiap caleg pun tak diwajibkan untuk mengembalikan dana itu ke partai begitu terpilih sebagai anggota DPR.

"Jadi kalau ada caleg yang potensial, yang saya yakini bahwa secara baik di dalam kampanyenya bisa menjadi anggota legislatif. Itu, kita dukung aktivitasnya. Jadi aktivitas kampanye dengan atribut, kegiatan sosialnya, dan lain sebagainya, itu kita dukung," kata Hary.''

Anas Tetap Tolak Mundur dari Demokrat

Ketum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Sekjen DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro.
Ketum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Sekjen DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro. (sumber: Antarafoto)
"Di Partai Demokrat ada aturan mainnya yang diatur dalam AD/ART."

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menolak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat, lantaran desakan segelintir kader.

"Di Partai Demokrat ada aturan mainnya yang diatur dalam AD/ART," kata Anas Urbaningrum usai nonton bareng film "Soegija" di sebuah bioskop XXI di Jakarta, Jumat (15/6) sore.

Anas Urbaningrum mengatakan hal itu ketika dimintai tanggapannya perihal adanya penilaian yang mensinyalir ada upaya penggulingan dirinya sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat.

Pada kesempatan tersebut, Anas Urbaningrum nonton bareng dengan pengurus DPP Partai Demokrat, antara lain, Muhammad Jafar Hafsah, Johny Allen Marbun, Andi Nurpati, dan Sutan Bathoegana, Herman Khaeron, Saan Mustopa, dan Nova Riyanti Yusuf.

Anas menegaskan, dalam aturan main di Partai Demokrat, tidak bisa seorang kader yang belum jelas statusnya hukumnya atau baru sekadar disebut-sebut dinyatakan bersalah dan diminta mundur.

"Di partai politik ada aturan main yang jelas dan tegas," katanya.

Mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini mensinyalir desakan agar dirinya mundur merupakan upaya adu domba di internal Partai Demokrat, sehingga antarkader menjadi tidak solid.

"Saya kira upaya adu domba itu tidak akan berhasil, karena kader Partai Demokrat tetap solid dan kompak," katanya.

Anas mengingatkan, agar pihak tertentu tidak perlu melakukan sesuatu yang bertendensi adu domba, karena akan gagal Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) ini menegaskan, pihak tertentu tersebut tidak akan bisa mengobrak-abrik Partai Demokrat hanya melalui isu penggulingan jabatannya dari kursi Ketua Umum DPP Partai Demokrat.

Sebelumnya, Anas Urbaningrum tidak hadir pada dua kali pertemuan penting Partai Demokrat yang diselenggarakan pada pekan ini, sehingga mkengundang tanda tanya publik.

Pertemuan pertama yakni, Ketua Dewan Pembina Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, melakukan pertemuan para ketua DPD Partai Demokrat dari seluruh provinsi di Indonesia, di kediamannya pribadinya, di Puri Cikeas, Bogor, Selasa (12/6) malam.

Kemudian pertemuan kedua, diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat (FKPD-PD) yang dihadiri Dewan Pembina, Dewan Pimpinan Pusat (DPP), dan para ketua DPD Partai Demokrat dari seluruh provinsi di Indonesia, di Jakarta, Rabu (13/6) malam.''

Anas: Ada yang Mengadudomba Demokrat

Ketum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Sekjen DPP partai Demokrat Edhie Baskoro.
Ketum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Sekjen DPP partai Demokrat Edhie Baskoro. (sumber: Antarafoto)
"Partai Demokrat itu solid dan bersatu, karena itu upaya untuk mengadudomba partai saya pastikan gagal."

Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum membeberkan bahwa ada pihak yang mengadudomba partainya. Hanya saja, tegasnya, upaya itu tidak akan berhasil, lantaran Demokrat tetap solid hingga kini.

"Partai Demokrat itu solid dan bersatu, karena itu upaya untuk mengadudomba partai saya pastikan gagal," kata Anas usai acara nonton bareng film Soegija di Plaza Senayan, Jakarta, Jumat (15/6).

Menurut Anas, upaya pemecahan itu salah satunya datang lewat isu pelengseran dirinya. "Mereka berharap Demokrat tidak solid dan kacau lewat isu soal posisi saya. Mereka tidak akan bisa mengobrak-abrik Demokrat hanya lewat isu penggulingan diri saya," tandas Anas.

Sementara itu, soal adanya permintaan pihak-pihak tertentu agar dirinya mundur, Anas hanya menjawab singkat. "Dalam partai ada aturan main dan tanggungjawab," tutur Anas.

Pernyataan Anas soal Demokrat juga dipertegas Wakil Sekretaris Jenderalnya, Ramadhan Pohan. "Demokrat tetap solid hingga saat ini," terang Ramadhan yang turut hadir dalam konferensi pers.''
" Karena Iklan' Elektabilitas Prabowo Terus Melejit.''
JAKARTA'' BAROMETER RAKYAT NEWS: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyatakan, lembaga survei harus ikut mendorong kemunculan tokoh baru pada Pemilu 2014 demi kemajuan demokrasi di Indonesia.

Sayangnya menurut peneliti Perludem, Veri Junaedi, saat ini lembaga survei masih menyajikan tokoh yang itu-itu saja. “Tokoh lama, tidak ada yang baru,” kata dia dalam diskusi ‘Pemilihan Presiden 2014, Quo Vadis Partai Politik dan Lembaga Survei’ di Resto Warung Daun, Cikini, Jakarta, Jumat 15 Juni 2012.

Menurut Veri, lembaga survei cenderung mengukur ketokohan seseorang dari sosialisasi dan publikasi media sehingga yang terbaca oleh survei dan publik akhirnya hanya tokoh-tokoh yang bisa banyak beriklan atau cukup sering muncul di tv.

“Misalnya survei Prabowo tinggi karena intensitas kampanyenya cukup tinggi. Begitu juga Partai NasDem,” kata Veri.

Seperti diketahui, sebelumnya hasil survei Soegeng Sarjadi Syndicate yang dirilis Rabu, 6 Juni 2012, menunjukkan Prabowo menempati peringkat teratas calon presiden dengan dukungan 25,8 persen dari total 2.192 responden.

Survei SSS tersebut dilakukan di 33 provinsi – mencakup 163 kabupaten dan kota – pada 14-24 Mei 2012, dengan margin of error 2,09 persen. “Survei melalui metode stratified random sampling dan teknik pengumpulan data dengan wawancara tatap muka pada responden,” kata Koordinator SSS, Muhammad Dahlan.

Perludem berpendapat, lembaga survei perlu mendorong munculnya tokoh baru karena partai politik sendiri belum bisa melakukan fungsi itu. Veri mengatakan, parpol yang notabene merupakan elemen penting dalam proses demokrasi ternyata belum bisa melakukan kaderisasi di internal partai meski sistem pemilu saat ini sudah terbuka.

“Kaderisasi di partai politik mesti ditingkatkan,” tegas Veri. Oleh karena itu, lanjutnya, parpol mesti didesak agar tidak hanya mengajukan elit partainya kepada masyarakat, namun juga harus membuka ruang untuk memunculkan tokoh potensial lainnya di luar partai.''(din/jar)

       ''Prabowo Ingin Cawapres dari Kalangan Muda''  
DENPASAR'' BAROMETER RAKYAT NEWS: Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto dipastikan akan diusung menjadi calon Presiden pada Pemilu 2014.
Ketua Umum Gerakan Rakyat Dukung Prabowo (Gardu Prabowo) Petrus Sunyoto, Kamis (14/6) malam, menegaskan bahwa Prabowo telah memiliki kriteria tertentu atas calon Wakil Presiden yang akan mendampinginya. "Cawapres yang diinginkan Pak Prabowo dari kalangan muda," kata Petrus usai menggelar pertemuan dengan jajaran pengurus DPD Gardu Prabowo Bali.
Kepastian itu disampaikan Petrus lantaran Prabowo menganggap tokoh yang saat ini mencuat ke permukaan terbilang tokoh tua. Sebut saja misalnya Jusuf Kalla (JK).
Petrus mengaku, saat hasil survei menunjukkan jika duet Prabowo-JK mendulang suara signifikan dari hasil survei, Prabowo menolak paket tersebut.
"Pak JK biar jadi Bapak Bangsa saja. Saya ingin tokoh muda," kata Prabowo seperti ditirukan Petrus.
Kendati begitu, Petrus belum mau membeber tokoh-tokoh muda yang sedang dibidik untuk mendampingi Prabowo. Yang pasti, tokoh muda tersebut sedang dalam proses pencarian.
"Pak Prabowo mengaku tidak akan bisa menyelesaikan masalah bangsa ini kalau tidak dibantu tokoh-tokoh muda," ungkap Petrus.
Mengenai batasan usia bagi tokoh muda yang dibidik, Petrus juga enggan mengungkapkannya.''(din/jar)

















 ''JK Ogah Nyapres Lewat Jalur Independen.''
YOGYAKARTA'' BRN: Dukungan sejumlah kalangan untuk kembali mencalonkan Jusuf Kalla sebagai calon presiden pada Pemilihan Umum 2014 mendatang ditanggapi positif mantan Wakil Presiden itu. Hanya saja, JK mengajukan syarat, yakni mendapat dukungan dan kepercayaan dari masyarakat Indonesia, dan juga diusung partai politik.

"Pemilih kan masyarakat. Kalau didukung, tentu saya siap maju. Kita harus menghormati dukungan itu. Niat baik itu, tentu harus dibalas dengan niat baik pula," kata Jusuf Kalla di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (19/3).

Menurut JK, dirinya tak ingin maju menjadi salah satu kandidat presiden tanpa dukungan partai politik. Baginya, dukungan aprtai politik mutlak bagi calon presiden.

"Sekali lagi, saya siap maju kalau didukung masyarakat dan ada dukungan partai politik," tegas Kalla.

JK, adalah mantan Wakil Presiden Indonesia yang menjabat pada 2004 – 2009 dan Ketua Umum Partai Golongan Karya pada periode yang sama. JK menjadi Capres bersama Wiranto dalam Pilpres 2009 yang diusung Golkar dan Hanura. Namun JK kalah dari pasangan SBY-Boediono.

Jusuf Kalla menjabat sebagai menteri di era pemerintahan Abdurrahman Wahid (Presiden RI yang ke-4), tetapi diberhentikan dengan tuduhan terlibat KKN. Jusuf Kalla kembali diangkat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di bawah pemerintahan Megawati Soekarnoputri (Presiden RI yang ke-5). Jusuf Kalla kemudian mengundurkan diri sebagai menteri karena maju sebagai calon wakil presiden, mendampingi calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dengan kemenangan yang diraih oleh Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI yang ke-6, secara otomatis Jusuf Kalla juga berhasil meraih jabatan sebagai Wakil Presiden RI yang ke-10. Bersama-sama dengan Susilo Bambang Yudhoyono, keduanya menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI yang pertama kali dipilih secara langsung oleh rakyat.

Menyinggung soal penegakan hukum di Tanah Air, Kalla menilai, aparat penegak hukum Indonesia memiliki pekerjaan rumah untuk mengungkap kasus besar yang merugikan negara. Misalnya, Kasus Nazarudin, Bank Century dan cek pelawat yang diduga melibatkan mantan Deputi Senior Bank Indonesia Miranda S Goltom.

"Aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan dan Kepolisian harus segera menangani pekerjaan rumah menangani korupsi di Indonesia, khususnya kasus-kasus besar," kata Kalla

Kalla juga mengatakan, masyarakat harus mengawal kasus besar dan memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum, khususnya KPK yang sedang menangani kasus korupsi besar di Indonesia. "Kasus-kasus besar ini dalam proses penyidikan KPK, kita tunggu saja hasilnya," kata Kalla.(sdh)

Pengamat: SBY Sudah Tak Nyaman dengan Kepemimpinan Anas

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat didampingi Wakil Ketua Dewan Pembina Marzuki Alie , Sekretaris Dewan Pembina Andi Mallarangeng , Ketum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum  dan Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono  bersiap memberikan pengarahan dan pembekalan kepada para pengurus DPP dan DPD Partai Demokrat di pendopo kediaman pribadi Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.FOTO : /Widodo S. Jusuf/ANTARA
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat didampingi Wakil Ketua Dewan Pembina Marzuki Alie , Sekretaris Dewan Pembina Andi Mallarangeng , Ketum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono bersiap memberikan pengarahan dan pembekalan kepada para pengurus DPP dan DPD Partai Demokrat di pendopo kediaman pribadi Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.FOTO : /Widodo S. Jusuf/ANTARA
Karena status Anas terkait kasus hukum Hambalang hingga kini belum jelas.

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dinilai sudah tak lagi nyaman  dengan kepemimpinan Anas Urbaningrum di Demokrat.

Pasalnya,  hingga kini status Anas terkait kasus hukum seperti Hambalang yang dituduhkan padanya belum menemui kejelasan.

 "Kelihatannya SBY tidak nyaman lagi, Anas (Urbaningrum) memimpin partai  Demokrat. Kenapa tidak nyaman, karena proses hukumnya sampai saat ini  belum tuntas," kata pengamat politik Saleh P Daulay dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Gedung Dewan Perwakilan Daerah  (DPD), Jumat (15/6).

Dia mengatakan, maksud SBY membuat Forum Komunikasi Pendiri dan  Deklarator (FKPD) partai untuk menunjukkan, bahwa dia sebagai ketua dewan  pembina masih memiliki otoritas yang kuat dan bisa mengumpulkan seluruh  kader.

Kemudian, sikap SBY itu mengatakan, dia bisa saja melakukan delegitimasi terhadap posisi Anas sebagai ketua umum. "SBY dengan enak mengundang DPD dan DPP ke Cikeas," lanjutnya.

Dia menambahkan, dengan mengundang DPD dan deklarator, SBY tak hanya menunjukkan kekuatannya pada Anas juga pada publik. Menurutnya, SBY juga  menghitung kekuatan Anas, karena yang bersangkutan bisa menang dalam kongres.

"SBY tidak perlu memberikan sinyal khusus kepada Anas, karena yang  diperlukan SBY adalah bagaimana publik mengetahui saya masih punya  kuasa," kata dia.

Akhir Agustus, 5000 Kader Selamatkan Partai Demokrat

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono
Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (sumber: Jakarta Globe)
Akhir Agustus pendiri dan deklarator Partai Demokrat seluruh Indonesia bertemu di Jakarta. Agendanya membersihkan dan menyelamatkan partai.



Setelah pertemuan di Hotel Sahid yang sudah berlangsung dua hari pada pekan ini, Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat akan kembali berkumpul pada Agustus mendatang.

Pertemuan tersebut tak hanya dihadiri anggota FKPD, namun juga kader-kader partai di seluruh Indonesia yang diprediksikan mencapai 5.000 orang. Pertemuan akbar ini dijadwalkan berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta.



"Jadi tentatif tanggal 30 Agustus, tanggal yang sementara disetujui SBY. Rencananya akan dihadiri para pendiri dan deklarator di tingkat propinsi, kabupaten, kota, kami perkirakan ada sekitar 3000 orang," kata salah satu pendiri Demokrat, Ventje Rumangkang, saat dihubungi wartawan, Jumat (15/6).

Dalam pertemuan tersebut, kata dia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan memberi pengarahan dan akan dihadiri oleh sejumlah menteri.

Delegasi pendiri dan deklarator Partai Demokrat se Indonesia yang berjumlah 3.000 kader itu nantinya akan berkabung dengan kader Demokrat di sekitar Jabodetabek sekitar 2.000 orang. Sehingga menurut Ventje pertemuan tersebut bisa dihadiri hingga 5.000 orang.



"Agendanya bagaimana dalam rangka mengumpulkan teman-teman lama yang pada tahun 2001 hingga 2005 mereka begitu berada paling depan jadi dalam rangka usaha membesarkan partai," kata Ventje.

 "Teman-teman menjadi ujung tombak 7,5 persen, hanya dengan menjual figur SBY," lanjutnya.

Bertolak dari keinginan bersih-bersih dalam partai tersebut, kata Ventje, komponen Demokrat harus berkonsolidasi mengembalikan citra Partai Demokrat. 

"Dengan memperbaiki tentu harusnya bersih-bersih orang yang terkena kasus hukum, kami harapkan elektabilitas naik," imbuhnya.

Sebelumnya, Sekjen FKPD Sutan Batoegana dalam kesempatan berbeda di gedung Parlemen juga menyatakan akan ada hingga tiga ribuan orang dalam acara FKPD Agustus mendatang. 

"Nanti semua datang, tak hanya FKPD anggota-anggota DPR yang lama juga," kata Sutan Batoegana. 

Dia mengatakan, FKPD ini merupakan forum resmi dalam Partai Demokrat sehingga kegiatannya akan berkelanjutan.

Ibu Ani Siap Jalani Operasi Syaraf Leher

Ibu Negara Ani Yudhoyono
Ibu Negara Ani Yudhoyono (sumber: Antara Foto)
Saat ini Ibu Ani sudah berada di Allegheney General Hospital, Pittsburg.

Ibu Negara Ani Yudhoyono telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan siap untuk menjalani operasi syaraf di bagian tulang leher esok hari waktu Amerika Serikat (AS).

Ibu Ani saat ini sudah berada di Allegheney General Hospital, Pittsburgh, negara bagian Pennsylvania, Amerika Serikat.

Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan perkembangan terakhir kondisi per tanggal 14 Juni mulai pukul 09.05-12:10 waktu setempat dan16.35-18.00 waktu setempat telah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh.

"Hasilnya baik dan tim dokter dari Allegheney General Hospital menyatakan Ibu Negara siap diambil tindakan besok pagi pukul 07.30 waktu setempat," ujarnya melalui pesan singkat kepada wartawan, hari ini.

Julian meminta kepada masyarakat untuk turut mendoakan agar operasi berjalan lancar dan sukses.

Ibu Ani bertolak ke Pittsburgh pada Rabu (13/6) bersama rombongan kecil ditemani putra bungsunya Edhie Baskoro Yudhoyono dan Kepala Tim Dokter Kepresidenan Dr. Aris Wibudi.

Hari ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beserta rombongan berangkat untuk melakukan kunjungan kerja ke Meksiko, Brazil dan Ekuador. Sebelum rangkaian kunjungan ke Amerika Selatan, SBY akan mampir ke Pittsburgh menjemput Ibu Ani untuk bersama-sama melakukan perjalanan ke  Amerika Selatan.

Rombongan Presiden akan kembali ke Tanah Air pada tanggal 26 Juni 2012.

Max Sopacua: Pidato SBY Tak Hanya untuk Anas
Wakil Ketua DPP Partai Demokrat Max Sopacua
Wakil Ketua DPP Partai Demokrat Max Sopacua (sumber: Antara)
Maksud beliau untuk percepatan pembersihan.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua menilai isi pidato Ketua Dewan Pembina Demokrat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak hanya ditujukan bagi seorang saja seperti Anas  Urbaningrum. Namun, juga bagi seluruh kader partai.

"Saya kira kepada siapa saja," kata Max Sopacua melalui pesan elektronik, hari ini.

Dia mengatakan, proses bersih-bersih dalam partai Demokrat sedang dilakukan. Namun untuk status hukum, partai menyerahkan sepenuhnya pada  proses di lembaga penegak hukum.

"Maksud beliau untuk percepatan pembersihan," lanjut anggota Komisi I ini lagi.

Hal tersebut disampaikan Max menyusul pidato presiden SBY beberapa hari lalu yang meminta agar kader  bermasalah hukum mundur dari partai.

Saat ini sejumlah kader partai Demokrat menjadi terpidana dan tersangka kasus korupsi. Mereka adalah eks bendahara umum, Muhammad Nazaruddin, dan  Angelina Sondakh yang sedang mendekam di rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain mereka, nama Anas Urbaningrum dan Andi Mallarangeng juga saat ini terseret dalam kasus Hambalang.

Max mengatakan, partainya sudah memiliki mekanisme tertentu terkait proses pengunduran diri kader Demokrat. "Proses hukum sudah kami jalankan tapi selama ini proses di partai juga berjalan," kata dia.

DPR Pastikan Aria Bima Bukan Pria dalam Video Syur

Foto Karolin Margret Natasa yang diunggah di www.skandal.kilikitik.net
Foto Karolin Margret Natasa yang diunggah di www.skandal.kilikitik.net
Ada saksi ahli yang mengatakan mirip anggota DPR berinisial KMN, sementara saksi ahli lain menyatakan itu berbeda.

Badan Kehormatan (BK) DPR memastikan pemeran pria dalam video adegan seks diduga melibatkan anggota DPR bukanlah Aria Bima, Politisi PDI Perjuangan dan Wakil Ketua Komisi VI DPR.

"Pimpinan BK sudah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR. Dalam surat itu pimpinan BK menyimpulkan video itu dipastikan pemeran laki-lakinya bukan Aria Bima," kata Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, di Jakarta, hari ini.

Tetapi untuk pemeran perempuannya, kata Priyo, BK belum dapat menyimpulkannya.

Priyo mengakui saksi ahli yang dipanggil BK untuk menelisik video itu masih berbeda sikap. Ada saksi ahli yang mengatakan mirip anggota DPR berinisial KMN, sementara saksi ahli lain menyatakan itu berbeda.

"Karenanya kita dukung bila BK meminta polisi mengusut lebih lanjut agar ada analisis forensik. BK juga meminta penyebar video itu ditangkap karena menurunkan derajat anggota DPR segera diusut dan dijerat UU ITE," tutur Priyo.

Bamsoet: Pernyataan SBY Hina Partai lain

Anggota DPR dari F-PG Bambang Soesatyo saat usai menemui Komisioner KPK terkait perlindungan hukum bagi pengusaha, beberapa waktu lalu.
Anggota DPR dari F-PG Bambang Soesatyo saat usai menemui Komisioner KPK terkait perlindungan hukum bagi pengusaha, beberapa waktu lalu. (sumber: Antarafoto)
"Padahal, publik tahu justru Demokrat-lah yang tengah dirundung persoalan korupsi  besar-besaran, karena melibatkan pucuk pimpinan Demokrat."

Wakil Bendahara Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai pernyataan Ketua Dewan pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono soal "minimnya" korupsi di Partai Demokrat (PD) adalah sebuah hinaan bagi politisi partai lain.

"Statement dia, walaupun membesarkan hati para kader partainya, namun di dalam pidatonya menuduh, mengklaim dan menghina partai lain. Padahal, publik tahu justru Demokrat-lah yang tengah dirundung persoalan korupsi  besar-besaran, karena melibatkan pucuk pimpinan Demokrat," kata Bamsoet, sapaan akrab politikus Golkar itu, di Jakarta, hari ini.

Soal data korupsi yang dibacakan SBY sebagai dasar pernyataannya, Bambang mempertanyakan asal dan validitas data tersebut. Menurutnya, cara yang digunakan SBY demikian itu tidak akan memberikan pelajaran baik kepada masyarakat.

Karena dengan menghimbau seperti itu, lanjut Bamsoet, artinya  bahwa SBY memaklumi ada tindak-tanduk kadernya yang korupsi. "Saya kira yang terpenting bagi SBY adalah introspeksi diri ke internal partainya," tegas dia.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono berkilah tidak hanya partainya yang terlibat kasus korupsi. Dirinya membela diri dengan mengatakan korupsi yang dilakukan PD terhitung kecil, jika dibandingkan dengan partai politik lainnya.

Menurut SBY, dari sumber-sumber yang sah, pada kasus korupsi DPRD Provinsi tahun 2004-2012, ada 3.9 persen oknum PD yang melakukan tindakan korupsi. Angka ini menempati peringkat kelima dengan presentase empat partai lainnya, peringkat pertama 34.6 persen, 24.6 persen, 9.2 persen dan, 5.3  persen.

Selain itu pada kasus korupsi DPRD tingkat Kabupaten/Kota Tajun  2004-2012 oknum Demokrat yang melakukan korupsi sebanyak 11.5 persen, urutan ketiga setelah dua parpol dengan tindak korupsi 27 persen dan  14.4 persen.

Sedangkan untuk korupsi pada tingkat menteri, DPR RI, gubernur, bupati dan wali kota Demokrat juga di urutan ketiga dengan 8.6 persen, di bawah dua partai politik yang melakukan 33.7 persen dan 16.6 persen.

SBY merasa PD mengalami pemberitaan yang tidak adil, dibandingkan dengan partai lainnya. Oleh karena itu, ia meminta kepada seluruh kader untuk konsisten dalam memberantas kasus korupsi.

Priyo: Semoga SBY Cuma Keseleo Lidah

Priyo Budi Santoso
Priyo Budi Santoso (sumber: Ist)
Ada yang tidak lazim dari pidato Yudhoyono dan cenderung  agak mengagetkan bagi partai lain.

Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya keseleo lidah ketika menyatakan bahwa gradasi korupsi di Partai Demokrat (PD) masih berada di bawah partai lainnya.

"Saya harap itu hanya slip of tongue," kata Priyo, kepada wartawan, di Jakarta, hari ini

Menurut dia, ada yang tidak lazim dari pidato Yudhoyono dan cenderung  agak mengagetkan bagi partai lain. Priyo berkisah bahwa pernyataan SBY biasanya bijak dan santun.

Priyo pun berharap SBY lebih baik berposisi sebagai figur yang memiliki citra baik seperti selama ini. "Dugaan saya itu karena beban yang berat terkait berbagai kasus yang melilit Partai Demokrat," tandas Wakil Ketua DPR itu.

Pekan Lingkungan Hidup Indonesia Mulai Digelar di JCC

Menteri Negara Lingkungan Hidup, Balthasar Kambuaya
Menteri Negara Lingkungan Hidup, Balthasar Kambuaya (sumber: Antara)
Konsep PLI mengusung zero waste yang menjanjikan bahwa tidak ada sampah yang keluar dari lokasi.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) kembali gelar Pekan Lingkungan Hidup Indonesia (PLI) 2012 dengan tema "Ekonomi Hijau: Ubah Perilaku, Tingkatkan Kualitas Lingkungan", mulai 14 hingga 17 Juni mendatang, di Jakarta Convention Center.

“Tema kali ini mengedepankan soal ekonomi hijau yang bermakna potensi kuat baik individu maupun kelompok untuk ubah pola konsumsi ke perubahan perilaku berkesinambungan. Ekonomi hijau akan menjamin pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan, menciptakan lapangan kerja, penghapusan kemiskinan, menjaga ketimpangan pengelolaan sumber daya alam tetapi tetap jaga lingkungan hidup,” kata Menteri Lingkungan Hidup (Men-LH), Balthasar Kambuaya, dalam pembukaan Pekan Lingkungan Hidup (PLI) 2012, di Jakarta, hari ini.

Menurut Batlhasar, konsep PLI mengusung zero waste yang menjanjikan bahwa tidak ada sampah yang keluar dari lokasi. “Saat penutupan nanti, kami akan umumkan berapa sampah yang keluar dan nilai ekonomisnya,” jelas dia.

Batlhasar menambahkan bahwa PLI 2012 diikuti oleh 192 peserta, 133 dari swasta, 47 propinsi, empat kementerian, empat LSM, dua institusi internasional, dan satu stand SIKIB (Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu). PLI 2012 juga akan menampilkan pameran eco-creative, eco driving, hingga green music festival.

Forum Deklarator Dianggap Perusak Demokrat

Ketum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum berbincang dengan Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono sebelum acara silahturahim pengarahan dan pembekalan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat SBY kepada para pengurus DPP dan DPD Partai Demokrat di pendopo kediaman pribadi Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. FOTO : Widodo S. Jusuf/ANTARA
Ketum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum berbincang dengan Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono sebelum acara silahturahim pengarahan dan pembekalan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat SBY kepada para pengurus DPP dan DPD Partai Demokrat di pendopo kediaman pribadi Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. FOTO : Widodo S. Jusuf/ANTARA
Dari sisi legitimasi hukum, FKPD tidak ada dalam struktur partai, sehingga motif politik antara lain upaya untuk menyingkirkan Anas, sangat kental.

Upaya dan manuver Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat (PD) dinilai tidak lazim dan merusak pembentukan partai modern. Prinsip politik santun yang menjadi motto PD dipertanyakan.

Penilaian itu disampaikan Pengamat Politik dari Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, di Jakarta, hari ini.

Dalam organisasi modern, kata Ray, tak ada diatur AD/ART partai soal mekanisme pertemuan dewan pembina partai dengan para deklarator yang sudah berada di luar partai.

Ray menjabarkan, dari sisi legitimasi hukum, FKPD tidak ada dalam struktur partai, sehingga motif politik antara lain upaya untuk menyingkirkan Anas, sangat kental, meskipun tokoh-tokoh FKPD membantahnya.

Terkait legitimasi FKPD, menurut Ray, forum itu sah-sah saja sebatas ajang pertemuan. Namun mereka tak boleh mendesakkan pemunduran seorang ketua umum partai.

"Justru mereka membuat masalah baru. Apa yang mereka lakukan itu tak elok. Mereka telah membuat prinsip partai modern dan demokratis jadi rusak. Prinsip politik santun dan demokratis menjadi dusta. Yang ada  hanya politik ademokratis," ungkap dia.

Ray juga mengingatkan sosok pendiri seperti Vence Rumangkang yang menginisiasi FKPD, sudah pernah keluar dari PD dan membentuk partai baru. "Itu sudah tambahan masalah. Eh malah dalam pertemuan-pertemuan itu ada pembicaraan soal melengserkan ketua umum," ujar Ray.

Ditambahkan Ray, Anas adalah ketua umum sah yang dipilih berdasarkan Kongres partai. Secara hukum, posisi Anas masih bisa bertahan karena hanya melalui kongres seseorang bisa diangkat atau diturunkan sebagai ketum. "Dari perspekti hukum dan legal formal, posisi Anas sah," tandasnya.

PDI-P Tak Merasa Disindir SBY Soal Ranking Parpol Korupsi

Logo PDIP
Logo PDIP (sumber: Antara)
Korupsi jadi persoalan bangsa secara kolektif, bukan persoalan partai. 

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Pramono  Anung menyatakan partainya tak merasa disindir oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat  menyatakan korupsi Partai Demokrat (PD) masih kecil dibanding korupsi  partai lain.

Pramono mengatakan pihaknya tak mau berpretensi soal pantas tidaknya  SBY, sebagai seorang presiden, mengatakan hal demikian di depan publik.

"Tapi kita tak merasa disindir," kata Pramono, Kamis (14/6).

Ia mengatakan, persoalan  korupsi jadi persoalan bangsa secara kolektif, bukan persoalan partai.  Walaupun SBY berbicara dalam konteks Ketua Dewan Pembina Demokrat, namun jabatannya sebagai presiden juga melekat.

Menurut Wakil Ketua DPR itu,  pernyataan SBY bisa diartikan sebagai ajakan menjadikan korupsi sebagai musuh bersama. Sehingga, dirinya justru melihat bahwa apa yang disampaikan SBY  seharusnya menjadi sebuah sikap kolektif semua partai. Apalagi persoalan  korupsi sekarang ini memang sudah terjadi pada lingkaran orang yang  berada di lembaga kekuasaan tingggi negara.

"Kalau memang ada, tidak perlu kemudian dibuat ranking dalam partai.  Kalau saya pribadi, lawan saja bersama-sama. Itu jadi sikap bersama,"  kata Pramono.

SBY berkilah tidak hanya partainya yang terlibat kasus  korupsi. Dia membela diri dengan mengatakan korupsi yang dilakukan  PD terhitung kecil dibandingkan partai lainnya.

Menurut SBY, dari sumber-sumber yang sah, pada kasus korupsi DPRD  provinsi tahun 2004-2012, ada 3,9 persen oknum PD yang melakukan  tindakan korupsi.

Angka ini menempati peringkat kelima dengan  presentase empat partai lainnya, peringkat pertama 34.6 persen, 24.6  persen, 9.2 persen dan, 5.3 persen.

Selain itu, pada kasus korupsi DPRD tingkat  Kabupaten/Kota tajun  2004-2012 oknum Demokrat yang melakukan korupsi sebanyak 11.5 persen,  urutan ketiga setelah dua parpol dengan tindak korupsi 27 persen dan  14.4 persen.

Sedangkan untuk korupsi pada tingkat menteri, DPR RI, gubernur,  bupati dan walikota Demokrat juga di urutan ketiga dengan 8.6 persen, di  bawah dua partai politik  yang melakukan 33.7 persen dan 16.6 persen.

Marzuki Alie: Sindiran SBY untuk Angie Mundur dari DPR

Wakil Ketua Dewan Pembina Parta Demokrat dan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. FOTO :  Afriadi Hikmal/Jakarta Globe
Wakil Ketua Dewan Pembina Parta Demokrat dan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. FOTO : Afriadi Hikmal/Jakarta Globe
"Kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka lebih baik mengundurkan diri."

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD), Marzuki Alie, menilai bahwa pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pertemuan dengan Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Demokrat, soal kader yang sebaiknya mundur bila jadi tersangka, ditujukan kepada Angelina Sondakh, bukan terhadap Ketua Umum Anas Urbaningrum.

Menurut Marzuki, sama sekali tak ada sinyal-sinyal SBY hendak mendongkel Anas. Bagi Ketua DPR itu, PD adalah partai yang mengusung karakter bersih, cerdas, dan santun. Pernyataan SBY itu sendiri adalah pernyataan normatif dan tak ada sesuatu yang aneh.

"Saya setuju. Kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka lebih baik mengundurkan diri, prinsip saya seperti itu," kata Marzuki di Jakarta, hari ini.

"Jelas menyasar ke Angie?" tanya wartawan.

"Iya, (makanya lebih baik Angie) mengundurkan diri saja," jawab Marzuki.

Menurut Marzuki, SBY hanya menekankan bahwa yang yang terlibat kasus korupsi berarti tidak siap bekerja dengan bersih, dan tidak siap membangun karakter yang santun. Karenanya, lebih baik keluar saja dari Partai Demokrat.

"Kalau sudah tersangkut ya berhenti saja. Tidak usah minta diberhentikan. Ya kita kan harus berbasiskan hukum juga," kata Marzuki.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepada kader yang tidak sesuai dengan garis politik partai, untuk secara sukarela mengundurkan diri. Hal itu diungkapkannya saat membuka Silaturahim Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (13/6) malam.

Wa Ode Yakin Permainan Badan Anggaran Terungkap

13 Jun 2012 at 12:50pm
Wa Ode Nurhayati Wa Ode Yakin Permainan Badan Anggaran TerungkapJAKARTA' BAROMETER RAKYAT NEWS: Tersangka kasus suap Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Wa Ode Nurhayati yakin permainan anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat akan terungkap lewat proses pemeriksaan saksi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dakwaan yang dibuat jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri sama sekali tidak memuat nama-nama pimpinan Badan Anggaran DPR.
“Kami akan mengajukan eksepsi (nota keberatan atas dakwaan). Kalau nanti ditolak, biarkan saksi yang akan mengungkap permainan di Badan Anggaran,” kata pengacara Nurhayati, Wa Ode Nur Zainab, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu, 13 Juni 2012.
Zainab yakin permainan anggaran akan terkuak karena yang membeberkan kecurangan itu dalam penyidikan bukan cuma kliennya, tetapi juga saksi lain. “Kalau (keterangan) dari Ibu Nurhayati itu orang akan melihatnya sebagai pembelaan diri sendiri. Kalau saksi-saksi akan mengarah pada permainan pimpinan Banggar,” ujarnya.
Nurhayati berharap dalam sidang nantinya Menteri Keuangan Agus Martowardojo bersedia memberikan keterangan sebagai saksi meringankan. Sebab, Agus dinilai tahu soal daftar daerah penerima DPID yang disodorkan DPR. Daerah-daerah yang ada dalam daftar tersebut tidak sesuai dengan yang disepakati pemerintah dengan DPR dalam rapat.
“Pak Menkeu nyata-nyata mengetahui adanya satu perbuatan, pelanggaran, dan dalam hukum acara kita diperbolehkan hakim memanggil seseorang, baik itu atas permintaan penasihat hukum, penuntut umum, dan hakim sendiri,” ujarnya. “Apalagi surat Menkeu sudah diperiksa, jadi wajar menterinya dihadirkan.”
Ketua DPR Marzuki Alie juga akan diminta Nurhayati menjadi saksi dalam persidangannya. Alasannya, perkara suap DPID bermula setelah Marzuki meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membuka rekening Nurhayati. Menurut Zainab, tindakan itu melanggar hukum dan undang-undang.
Nurhayati dijerat pasal suap dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dan pasal pencucian uang. Ia diduga menerima Rp 6,9 miliar dari Fahd dan kader Golkar lainnya, Haris Andi Surahman. Sogokan itu diberikan Fahd dan Haris agar mendapat proyek di tiga kabupaten di Aceh, yakni Aceh Besar, Pidie Jaya, dan Bener Meriah, serta Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.
Kesepakatan semula, Nurhayati akan memperjuangkan daerah tersebut agar masing-masing mendapatkan alokasi anggaran DPID sebesar Rp 40 miliar. Namun belakangan, hanya Aceh Besar yang terealisasi Rp 19,8 miliar dan Bener Meriah Rp 24,75 miliar. Fadh dan Haris kemudian menagih Nurhayati agar mengembalikan uang.
Nurhayati yang pernah dikonfirmasi mengatakan telah mengembalikan uang tersebut. Bahkan, dia menyebutkan pemberian uang itu sebagai bentuk percobaan penyuapan. Namun sumber Tempo mengatakan uang yang dikembalikan Nurhayati hanya sekitar Rp 4 miliar.''(din/jar)

Pro Jakarta Protes Larangan Kampanye di Pasar

Bakal Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Nono Sampono menemui pedagang para pedagang di Pasar Cikini, Jakarta. FOTO: ANTARA/Dhoni Setiawan
Bakal Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Nono Sampono menemui pedagang para pedagang di Pasar Cikini, Jakarta. FOTO: ANTARA/Dhoni Setiawan
Kami kira ada yang memerintahkan Pak Djangga Lubis mengeluarkan statement itu. Bisa jadi dari incumben.

Pernyataan Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya Djangga Lubis yang melarang calon gubernur DKI berkampanye di pasar tradisional Jakarta ditanggapi oleh kalangan Profesional Jakarta.  Perkumpulan yang anggotanya terdiri dari kalangan profesional kelas menengah di Jakarta  yang mendukung Jokowi-Ahok menjelaskan larangan itu merupakan pembodohan terhadap masyarakat yang ingin mengenal calon gubernur.

“Kami kira ada yang memerintahkan Pak Djangga Lubis mengeluarkan statement itu. Bisa jadi dari Incumben,” sebut Ketua Pro Jakarta Bimo Nugroho  kepada BRN Rabu (13/6).

Bimo menjelaskan, calon gubernur pasti berkampanye di pasar-pasar untuk menawarkan program ekonominya kepada pedagang dan pembeli secara langsung. Dengan pendekatan langsung, maka masyarakat pasar dapat langsung menilai apakah program yang ditawarkan itu efektif atau tidak.  Untuk itu, Profesional  Jakarta tetap mendukung bahwa pasar merupakan salah satu tempat sosialisasi cagub dalam berkampanye.

“Di pasarlah, calon gubernur mengenal rakyat kecil secara langsung dan  mensosialisasikan programnya,” timpal Bimo dalam pernyataan tertulisnya.

Kemarin Djangga di Jakarta menyatakan menjelang Pemilukada DKI 2012, pasar tradisional menjadi primadona, salah satu lokasi yang seksi untuk bersosialisasi menyampaikan janji-janjinya. Buktinya, semua kandidat datang ke pasar. Siapa pun boleh datang ke pasar, tapi ada aturan kampanye di pasar tidak diperbolehkan.

Karena itu, PD Pasar Jaya mengawasi para kandidat yang akan menggunakan pasar tradisional sebagai tempat kampanye. Pasar tradisional merupakan tempat yang netral dari kegiatan politik.

"Kami akan memperketat pengawasan kami," ujarnya.

Djangga menyesalkan tingkah sejumlah cagub dan cawagub yang telah melakukan sosialisasi dengan berkunjung ke pasar tradisional sekaligus memberikan janji yang tidak mungkin ditepatinya saat terpilih menjadi pemimpin Jakarta mendatang.

Salah satu janji yang sering diucapkan para kandidat, yaitu akan menggratiskan biaya administrasi yang telah ditentukan saat ini. Seperti biaya sewa kios, biaya listrik, air dan telepon serta kebersihan.

"Janji itu sangat mustahil dilaksanakan. Itu pasti tidak bisa. Sehebat apa pun gubernurnya, tidak bisa menggratiskan biaya pengelolaan pasar tradisional,"imbuhnya.

Cagub Dilarang Kampanye di Pasar Tradisional

Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodomengamati produk tas kulit di Pasar Ular, Kebon Bawang, Jakarta Utara. FOTO: Yudhi Mahatma/ANTARA
Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodomengamati produk tas kulit di Pasar Ular, Kebon Bawang, Jakarta Utara. FOTO: Yudhi Mahatma/ANTARA
Pasar tradisional merupakan salah satu area yang dilarang dijadikan sebagai tempat kampanye.

Meski waktu kampanye belum dimulai, tetapi sudah cukup banyak para calon gubernur dan wakil gubernur (cagub dan cawagub) melakukan sosialisasi diri ke pasar-pasar tradisional. Padahal, pasar tradisional merupakan salah satu area yang dilarang dijadikan sebagai tempat kampanye.

"Menjelang Pemilukada DKI 2012, pasar tradisional menjadi primadona, menjadi salah satu lokasi yang seksi untuk bersosialisasi menyampaikan janji-janjinya. Buktinya, semua kandidat datang ke pasar. Siapa pun boleh datang ke pasar, tapi ada aturan kampanye di pasar tidak diperbolehkan," kata Dirut PD Pasar Jaya Djangga Lubis, Jakarta, Selasa (12/6).

Karena itu, lanjutnya, PD Pasar Jaya akan mengawasi para kandidat yang akan menggunakan pasar tradisional sebagai tempat kampanye. Pasar tradisional merupakan tempat yang netral dari kegiatan politik. "Kami akan memperketat pengawasan kami," ujarnya.

Djangga menyesalkan tingkah sejumlah cagub dan cawagub yang telah melakukan sosialisasi dengan berkunjung ke pasar tradisional sekaligus memberikan janji yang tidak mungkin ditepatinya saat terpilih menjadi pemimpin Jakarta mendatang.

Salah satu janji yang sering diucapkan para kandidat, yaitu akan menggratiskan biaya administrasi yang telah ditentukan saat ini. Seperti biaya sewa kios, biaya listrik, air dan telepon serta kebersihan.

"Janji itu sangat mustahil dilaksanakan. Itu pasti tidak bisa. Sehebat apa pun gubernurnya, tidak bisa menggratiskan biaya pengelolaan sebuah pasar tradisional,"imbuhnya.

Itu disebabkan pengelolaan pasar tradisional di Jakarta berbeda dengan di daerah lain. Bila di daerah lain, pengelolaan pasar tradisional di bawah koordinasi sebuah dinas, maka di Jakarta, pengelolaan berada pada kendali PD Pajar Jaya, yang merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) DKI.

Status BUMD DKI ini membuat pengelolaan aset pun dipisahkan. Tidak hanya itu, setiap tahunnya PD Pasar Jaya justru harus memberikan setoran sebesar 40 persen dari laba bersih setiap tahunnya ke pos anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kalau digratiskan, dari mana kami mendapatkan laba bersih? Lalu kami juga tidak bisa memberikan setoran ke PAD sebesar 40 persen dari laba bersih. Artinya kami melanggar peraturan yang telah menetapkannya seperti itu. Kalau itu terjadi, maka harus dirubah peraturannya. Lalu dari mana kami mengelola aset yang selama ini kami biayai sendiri," cetusnya.

Djangga meminta para kandidat lebih bijaksana dalam memberikan janji kepada para pedagang pasar. Sehingga tidak menjerumuskan para pedagang pada janji-janji yang tidak benar, dan akhirnya mengecewakan mereka.

Asisten Manager Divisi Humas PD Pasar Jaya, Yohanes Daramonsidi, mengungkapkan pada 2011 pihaknya menyumbangkan PAD ke Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 24 miliar. Sementara untuk tahun ini, ditargetkan bisa menyumbang PAD sebesar Rp 26 miliar.

"Setiap tahun, setoran 40 persen ke PAD selalu meningkat. Tercermin dari posisi setoran PAD tahun 2012 lebih tinggi Rp2 miliar dari setoran PAD pada tahun 2011," paparnya.

Dasar Hukum Pedoman Pemungutan Pemilukada DKI Bukan SK

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, Dahliah Umar  didampingi anggota KPUD Sumarno ), Aminullah dan Suhartono  memimpin rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada DKI Jakarta tahun  2012 di Jakarta.FOTO: ANTARA
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, Dahliah Umar didampingi anggota KPUD Sumarno ), Aminullah dan Suhartono memimpin rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 di Jakarta.FOTO: ANTARA
Pedoman pemungutan dan penghitungan suara tidak dalam bentuk surat keputusan (SK) melainkan berupa surat edaran (SE).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta menyatakan pedoman pemungutan dan penghitungan suara tidak dalam bentuk surat keputusan (SK) melainkan berupa surat edaran (SE). Kondisi ini berarti pedoman tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat.

"Surat edaran itu sudah dibuat dan akan disosialisasikan kepada Komite Pelaksana Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di lima wilayah kota dan satu kabupaten," kata Ketua Pokja Pendaftaran Pemilih KPU Provinsi DKI, Aminullah di KPU DKI Jakarta, Senin (11/6).

Menurut Aminullah, meski berbentuk SE, tidak akan mematahkan keberadaan pedoman tersebut sebagai payung hukum dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Khususnya untuk mencegah pemilih ganda atau pemilih yang menggunakan suaranya dua kali.

“Keputusan berbentuk SE, tidak mengurangi kekuatannya untuk dijadikan payung hukum. Sebab, kebijakan memisahkan dan menandai pemilih ganda fiktif bukan untuk merubah peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Melainkan masuk dalam kategori penambahan klausul hukum dalam SK yang lama,” papar dia.

Surat Suara Mulai Dicetak

Meski pedoman pemungutan dan penghitungan suara masih sebatas SE, KPU DKI tetap menjalankan pencetakan surat suara sesuai rencana. Surat suara akan dicetak di Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur oleh PT Balai Pustaka. Ditargetkan pencetakan surat suara sudah rampung pada Rabu (20/6), sehingga bisa mulai didisitribusikan pada Kamis (21/6) ke seluruh Panitia Pemungutan Suara (PPS).

KPU DKI juga menjelaskan seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagub) sudah menyetujui nama dan foto yang akan ditulis dalam surat suara yang akan dicetak. Dari enam pasangan calon, hanya tiga pasangan calon yang tidak mencantumkan gelarnya lengkap. Salah satunya adalah calon gubernur incumbent Fauzi Bowo tidak mencantumkan gelarnya.

Dari berkas yang sudah ditandatangani masing-masing pasangan calon, terlihat calon incumbent Fauzi Bowo tidakmenggunakan gelar apapun di surat suara. Meski memiliki gelar Doktor-Ingenieur dari Technische Universität Kaiserslautern, Jerman.

Pasangan nomor 1 ini hanya menggunakan nama Fauzi Bowo- Nachrowi Ramli. Foto kedua pasangan ini menggunakan pakaian hitam dan peci. Kemudian pasangan nomor 2, bertuliskan gelar lengkap, yakni Mayjend TNI(Purn) Drs. H. Hendardji Soepanji SH- Ir. H Achmad Riza Patria MBA.

Lalu pasangan nomor 3 juga mencantumkan gelarnya, yakni Ir. H Joko Widodo- Ir  Basuki Tjahaja Purnama MM (Ahok) dengan foto mengenakan baju kotak-kotak.  Hanya pasangan nomor 4 yang paling singkat, yakni Hidayat- Didik.

Selanjutnya, pasangan nomor urut 5 mencantumkan Faisal B- Biem T Benyamin. Dan pasangan nomor 6 bertuliskan H. Alex Noerdin- Letjen TNI (Marinir) Purn H. Nono Sampono.

“Pasangan cagub nomor 5, sesuai KTP bernama Faisal Batubara, bukan Faisal Basri. Jadi di surat suara dia hanya mencantumkan Faisal B saja. Artinya, seluruh pasangan calon bebas mencantumkan namanya di surat suara asalkan sesuai dengan KTP masing-masing,” kata Aminullah.

Diungkapkannya, berdasarkan aturan KPU Pusat, jika pasangan calon lebih dari lima calon, maka gambar di surat suara diwajibkan dibuat dalam dua baris. Artinya, dengan dua baris, maka surat suara akan menampilkan tiga pasangan dibagian atas, dan tiga pasangan di bagian bawah.

Foke: Iklan HUT DKI dI Bioskop Bukan Kampanye

Fauzi Bowo
Fauzi Bowo (sumber: Jakarta Globe)
Foke menegaskan bahwa iklan tersebut murni disajikan dirinya untuk Jakarta.

Calon Gubernur incumbent, Fauzi Bowo (Foke), menolak tudingan kampanye gelap yang dialamatkan kepada dirinya, terkait iklan  Hari Ulang Tahun (HUT) DKI Jakarta ke 485 di berbagai media.

Foke menegaskan bahwa iklan tersebut murni disajikan dirinya untuk Jakarta. Apalagi, posisi Foke masih sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Pada dasarnya kalau Jakarta ulang tahun, intinya semua warga merasa bersyukur kan," ungkap Foke di rumah dinasnya, Jl. Teuku Umar No. 7,  Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/6).
 
Sekedar mengingatkan iklan HUT DKI ke 485 telah banyak tersiar di berbagai perangkat media baik cetak maupun elektronik. Tidak tanggung-tanggung, iklan HUT DKI tersebut juga kerap muncul pada bioskop  21 Cineplex sebelum film diputar.

Diah Putri, salah satu pengunjung bioskop, mengaku cukup terganggu dengan adanya iklan tersebut. Ia menuturkan, pada akhir pekan lalu dirinya menyaksikan dua film sekaligus di bioskop Semanggi 21. Dan, pada setiap film dimulai, diawali dengan iklan HUT Jakarta terlebih dahulu.

"Masa setiap sebelum film dimulai harus lihat iklan itu dulu," ujarnya. 

"Isi iklannya ya tentang keberhasilan BKT, Busway, Kesehatan Gratis, Pendidikan Gratis dan Mass Rapid Transportation, rasa-rasanya itu lebih mirip seperti kampanye," ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Foke menegaskan bahwa iklan tersebut bukanlah bentuk kampanye.

"Kalau dilihat dari performance indikator Jakarta, semua di atas rata-rata, pendapatan kita di atas US$10 ribu. APBD kita juga naik hingga Rp41 triliun, jadi perhatikan dengan benar iklan itu" klaim Foke.

Politikus PDIP Minta Kepala BPN Baru Benahi Manajemen

Logo BPN
Logo BPN (sumber: bpn.go.id)
"Saya sih siapa pun yang dipilih itu urusan presiden, tapi kami harapkan performa orang yang memimpin itu benar-benar nampak ketika DPR mengahadapi situasi banyaknya koflik-konflik pertanahan yang muncul."

Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo berharap Ketua Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang baru dapat membereskan masalah manajemen di lembaga tersebut.

"Saya sih siapa pun yang dipilih itu urusan presiden, tapi kami harapkan performa orang yang memimpin itu benar-benar nampak ketika DPR mengahadapi situasi banyaknya koflik-konflik pertanahan yang muncul," kata Ganjar, di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (12/6).

Komisi II disebutnya mendapat laporan tak resmi bahwa selama Joyo Winoto memimpin, banyak persoalan manajemen internal di BPN. Namun, para pegawai BPN tak berani melaporkan kepada Komisi II karena kuatir para pelapor akan ketahuan oleh Joyo.

"Banyak masukan juga dari internal BPN bahwa manajemen BPN itu amburadul, tapi enggak ada yang berani ngomong karena banyak siluman dan hantu belau di DPR," katanya.

Komisi II, kata Ganjar, menyurati presiden dan meminta agar Joyo dievaluasi. Isu penggantian Joyo Winoto sebagai kepala BPN menurut Ganjar bukan hal baru, namun baru direalisasikan.

"Tapi yang jelas DPR sampai menyurati presiden untuk mengevaluasi pengelolaan manajemen di BPN, itu sudah lama," kata Ganjar.

Sebelumnya dikabarkan presiden berencana mengganti kepala BPN, Joyo Winoto. Nama Hendarman Supanji menjadi salah satu calon kuat.

Ganjar melanjutkan, Komisi II berharap kepala BPN yang baru responsif menindaklanjuti problem agraria.

"Taruhlah kalau misal pak Hendarman (Supandji), kan mantan jaksa agung mudah-mudahan mengerti persis bagaimana penanganan konflik," kata Ganjar.

SBY Tak Akan Berani Copot Anas

Presiden yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) berjalan melintas di depan para pengurus Dewan Pembina Partai Demokrat masa bakti 2010-2015 seusai pengucapan janji dan sumpah jabatan di Raffles Hills, Cibubur, Depok, Jawa Barat, Sabtu (10/7/2010)
Presiden yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) berjalan melintas di depan para pengurus Dewan Pembina Partai Demokrat masa bakti 2010-2015 seusai pengucapan janji dan sumpah jabatan di Raffles Hills, Cibubur, Depok, Jawa Barat, Sabtu (10/7/2010) (sumber: Antara)
Karakter SBY yang peragu dan penuh kehati-hatian akan sulit untuk mengganti Anas.

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dianggap tak akan berani mencopot Ketua Umum Anas Urbaningrum. Meski, Anas terus terjerat kasus korupsi Hambalang, yang kini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya rasa SBY akan lebih banyak tidak beraninya daripada berani (mencopot)," kata pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Iberamsjah saat dihubungi melalui telepon, Selasa malam  (12/6).
 
Menurutnya, karakter SBY yang peragu dan penuh kehati-hatian akan sulit untuk mengganti Anas.  "Dengan sikap keragu-raguan dan ingin tampil cantik saya rasa tidak akan berani," kata dia lagi.

Padahal, lanjutnya, pencopotan Anas akan menaikkan popularitas partai pemenang Pemilu 2009 tersebut. Sebab, jika Anas tidak dilengserkan, maka publik menilai jika Demokrat melindungi para koruptor.

"Membiarkan Anas di partai seperti memelihara partai yang sakit. Menurunkan Anas memang akan sedikit melukai, tapi untuk menyembuhkan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai ini," paparnya.

Lebih lanjut Iberamsjah mengatakan bahwa selain Anas, sejumlah elite Demokrat yang ditengarai kasus hukum, seperti Andi Mallarangeng juga sepatutnya dicopot. Demokrat, seharusnya tak perlu takut adanya serangan balik dari elite-elite yang dilengserkan.

Tanpa adanya perubahan dalam tubuh Demokrat, maka partai tersebut diperkirakan akan ditinggalkan pemilih pada Pemilu mendatang.
 
"Serangan balik apa yang bisa dilakukan (Anas dkk)? tidak ada, tak perlu  dikuatirkan," kata dia soal risiko jika ketua umum itu diturunkan.

Pertemuan Demokrat di Cikeas Tak Bahas Anas

Ketum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Sekjen DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro.
Ketum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Sekjen DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro. (sumber: Antarafoto)
"Itu hal biasa yang dilakukan di partai, sebelumnya fraksi di DPR dan DPP pun menggelar pertemuan."

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Saan Mustopa mengatakan, pertemuan DPD I Partai Demokrat dengan Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hal yang biasa.

"Itu hal biasa yang dilakukan di partai, sebelumnya fraksi di DPR dan DPP pun menggelar pertemuan," kata Saan di gedung Parlemen, Senayan, Selasa (12/6).

Menurut Saan, pertemuan tersebut hanya akan menggelar tukar pendapat dan dialog soal aspirasi daerah. "Tentu  apa yang disampaikan daerah akan jadi masukan bagi partai untuk jadi  rumusan menentkan kegiatan partai ke depan seperti apa, " kata Saan kepada Beritasatu.com.

Saat ditanyakan soal pembahasan Anas lagi, dirinya cuma menjawab singkat: "Rumor".

Saan juga tak mau memberikan penilaiannya terhadap si ketua umum.

"Biar DPD dan DPC saja yang menilai," tutupnya.

Priyo Puji Terobosan NasDem Bayari Caleg

Priyo Budi Santoso
Priyo Budi Santoso (sumber: Ist)
Menurut Priyo, Partai NasDem pasti menyiapkan logistik yang besar untuk pemilihan legislatif mendatang.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, menilai inisiatif Partai Nasional Demokrat (NasDem) membiayai calon legislatif yang memiliki kapasitas tapi kurang dana sebagai sebuah terobosan.

"Hebat ini terobosan baru," kata Priyo, ketika ditemui wartawan di gedung DPR, Jakarta, hari ini.

Menurut Priyo, Partai NasDem pasti menyiapkan logistik yang besar untuk pemilihan legislatif mendatang. Ditegaskannya, langkah ini NasDem layak diapresiasi.

Priyo menjelaskan Partai Golkar sendiri punya cara lain menjaring para caleg berkualitas, tak harus dengan membiayai seperti NasDem.

"Golkar sendiri tidak menyiapkan logistik sebesar itu karena logistik bukan segalanya tapi saya menghormati  langkah NasDem," ungkap dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem membenarkan bahwa mereka akan mengucurkan dana Rp 5 hingga Rp 10 miliar untuk membantu calon legislatif yang dianggap mumpuni berpolitik namun kurang dalam hal finansial.

Partai Hanura belum Bahas Figur Cawapres

Ketua DPP Partai Hanura Yuddy Chrisnandi
Ketua DPP Partai Hanura Yuddy Chrisnandi (sumber: Antara)
Dari sekian kriteria cawapres, salah satunya adalah tidak terlibat korupsi.

DPP Partai Hanura belum membahas figur calon wakil presiden yang akan diusungnya untuk mendampingi Wiranto yang sudah ditetapkan sebagai calon presiden, untuk kepentingan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.

Ketua DPP Partai Hanura Yuddy Chrisnandi menjelaskan, untuk sementara, pihaknya baru menetapkan calon presiden (capres), yakni Wiranto yang Ketua Umum DPP Partai Hanura.

"Kalau untuk posisi calon wakil presiden (cawapres), hingga sekarang belum ada pembahasan yang mengerucut ke nama atau figur tertentu. Namun, untuk kriterianya sudah ada gambaran," katanya di Sumenep, hari ini.

Yuddy bersama rombongan dari DPP Partai Hanura berada di Sumenep dalam rangka "road show" ke sejumlah kota/kabupaten di Jawa Timur. "Dari sekian kriteria untuk cawapres, salah satunya adalah tidak pernah terlibat dalam kasus korupsi. Kami sepakat untuk tidak memilih figur yang pernah terkait kasus korupsi, sebagai cawapres. Itu akan mencoreng Partai Hanura," ujarnya.

Saat ini, kata dia, pihaknya semakin mengintensifkan koordinasi dengan seluruh pengurus dan kader Partai Hanura di daerah supaya siap menghadapi Pileg dan Pilpres 2014.

"Untuk kepentingan pemilu legislatif, kami tidak sebatas ingin melampaui angka 'parliamentary threshold', akan tetapi menjadi peraih suara terbanyak, dan selanjutnya akan digunakan sebagai modal memenangi pemilu presiden," ucapnya.

Yuddy juga mengemukakan, salah satu tujuan "road show" ke daerah yang digagas Badan Perencana Pemenangan Pemilu DPP Partai Hanura adalah menyosialisasikan Wiranto sebagai capres.

"Kunjungan ke daerah ini guna memotivasi semangat pengurus dan kader Partai Hanura untuk mengintensifkan kerja-kerja politik guna memenangi pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden pada 2014," ucapnya.

Pelantikan Tujuh Anggota DKPP

Ketua Bawaslu, Muhammad, Wakil Ketua Komisi II DPR, Taufiq Effendi, Ketua KPU, Husni Kamil Malik, Ketua Komisi II DPR, Agun Gunanjar, Dirjen Kesatuan, Bangsa, dan Politik Kemdagri, Andi Tanri Balilamo, dan Wakil Ketua Komisi II DPR, Ganjar Pranowo, usai menyampaikan keterangan tentang pembentukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa(15/5). Pembentukan DKPP berdasarkan UU No 15 Tahun 2011, yang berfungsi untuk memeriksa, dan memutus pengaduan atau pelaporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan Bawaslu.
Ketua Bawaslu, Muhammad, Wakil Ketua Komisi II DPR, Taufiq Effendi, Ketua KPU, Husni Kamil Malik, Ketua Komisi II DPR, Agun Gunanjar, Dirjen Kesatuan, Bangsa, dan Politik Kemdagri, Andi Tanri Balilamo, dan Wakil Ketua Komisi II DPR, Ganjar Pranowo, usai menyampaikan keterangan tentang pembentukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa(15/5). Pembentukan DKPP berdasarkan UU No 15 Tahun 2011, yang berfungsi untuk memeriksa, dan memutus pengaduan atau pelaporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan Bawaslu. (sumber: Antarafoto)
Tugas DKPP memeriksa dan memutus pengaduan dugaan pelanggaran kode etik.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik tujuh anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2012-2017 di Istana Negara, Jakarta, hari ini.

Sesuai dengan UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu, DKPP diisi tujuh orang yang terdiri atas lima orang dari unsur masyarakat. Satu dari KPU, dan satu orang dari Bawaslu.

Ketujuh anggota yang dilantik tersebut adalah Ida Budhiarti mewakili unsur KPU dan Nelson Simanjuntak mewakili unsur Badan Pengawas Pemilu.

Sedangkan dari unsur masyarakat yaitu Abdul Bari Azed, Valina Singka Subekti, Jimly Asshiddiqie, Saut Hamonangan Sirait serta Nur Hidayat Sardini.

Tugas dari DKPP ini nantinya adalah memeriksa dan memutus pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU dan Bawaslu berserta jajarannya.

Sementara itu, dalam pelantikan tersebut tampak dihadiri sejumlah anggota kabinet, di antaranya Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.

Elektabilitas Menurun, Pendiri Demokrat Turun Gunung

Ilustrasi kader Partai Demokrat
Ilustrasi kader Partai Demokrat (sumber: Antara)
Kegelisan dipicu karena sejumlah kader dan eks kader tersangkut kasus hukum.

Elektabilitas Partai Demokrat yang menurun dalam beberapa survei belakangan ternyata membuat resah para pendiri Demokrat dan memicu dibuatnya pertemuan akbar para pendiri dan pengurus Partai Demokrat.

Kegelisan para pendiri Demokrat juga dipicu karena sejumlah kader dan eks kader yang tersangkut kasus  hukum. Apalagi, internal Demorkat kini dikabarkan tidak solid sehingga pendiri partai dinilai harus turun tangan.

Dalam pertemuan yang akan diselenggarakan di Hotel Sahid pada Rabu (13/6), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono direncanakan memberikan arahan dan wejangan kepada para kader.

"Jadi kami resah, resah sekali karena kami organisasi yang baik," kata Andi Saiman, salah seorang pendiri partai itu, hari ini.

Setelah Muhammad Nazaruddin dan Angelina Sondakh yang sudah tersangkut kasus hukum, kini nama Ketua Umum Anas Urbaningrum tengah diseret dalam  kasus Hambalang. Begitu juga nama anggota Dewan Kehormatan Demokrat, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi  Mallarangeng.

Sebagai pendiri partai, Andi mengatakan banyaknya kasus hukum sangat mengganggu citra partai dan kasus itu digunakan pihak tertentu untuk menarik-menarik  partainya ke kasus hukum.

"Itu yang hendak kami benahi, memberikan pemahaman jangan terpengaruh untuk memajukan partai kami," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua mengatakan, DPP akan menerima masukan yang diberikan para pendiri dalam acara silaturahmi tersebut. Komunikasi tersebut menurut Max diperlukan agar tidak ada persepsi yang berbeda soal kondisi partai saat ini.

"DPP harus menerima dan menjalankan karena mereka adalah pendiri partai jadi jangan dianggap tidak berfungsi lagi," kata Max.

Dia mengatakan, DPP berharap agar pertemuan tersebut juga membuat para pengurus daerah tetap semangat bekerja bagi partai. "Pendiri punya hak memberikan masukan," tutup anggota Komisi I itu.

SBY "Rapatkan Barisan" Pendiri dan Petinggi Demokrat

Sutan Bhatoegana.
Sutan Bhatoegana. (sumber: Antara)
Ibaratnya, ini gerakan moral untuk menunjukkan pendiri tetap mendukung SBY.

Besok, Partai Demokrat berencana mengumpulkan para pendiri, pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di Hotel Sahid Jakarta.

Pertemuan yang dinamakan "Forum Pendiri Partai Demokrat" tersebut akan dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

"Karena pendiri kan kebanyakan tidak ada dalam struktur, jadi kita  silahturahmi. Tujuannya, untuk menyemangati Demokrat. Pendiri masih ada di belakang Pak SBY," kata Ketua DPP Sutan Batoegana yang juga Sekjen Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat, hari ini.

Sebelum acara itu diselenggarakan, para anggota DPD I akan berkumpul di  kediaman SBY, malam ini. Namun, Sutan mengaku tidak tahu banyak soal agenda pertemuan nanti malam selain untuk alasan konsolidasi.

"Delapan bulan terakhir, badai terus menghadang Demokrat dan sebagai  pendiri kami prihatin jadi bersama-sama memperbaiki, ini bukan untuk  kongres luar biasa (KLB) dan kita harus kompak," lanjutnya.

Pertemuan di hotel Sahid, hari ini,  dan  mengawal program pemerintah.

"Kami mengingatkan, lagi perilaku politik bersih cerdas dan santun," tutup anggota Komisi VII tersebut.


Anas Hadiri Konsolidasi Partai Demokrat di Cikeas Malam Ini

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono
Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (sumber: Jakarta Globe)
Sebelum pertemuan pendiri Partai Demokrat digelar pada Rabu (13/6), para elite Partai Demokrat akan berkonsolidasi di Cikeas nanti malam pukul 19.30 WIB.

Pertemuan yang disebut konsolidasi tersebut mengundang antara lain Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum, Sekjen Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono serta para ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat I.

Ketua Divisi Komunikasi Publik Demokrat Andi Nurpati membenarkan pertemuan nanti malam tersebut.

Dia mengatakan, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku ketua dewan pembina partai akan menjelaskan berbagai kebijakannya. Antara lain soal pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan penghematan energi. Namun yang tidak  kalah penting, konsolidasi partai menjelang Pemilu 2014.

"Umumnya silaturahim dengan ketua dewan pembina adalah Beliau menjelaskan kebijakan-kebijakan yang sudah diambil untuk dimaklumi dan dilaksanakan," kata Andi Nurpati melalui pesan elektronik kepada  wartawan, Selasa (12/6).

Melalui pertemuan tersebut, para ketua DPD I diharapkan bisa menyampaikan kebijakan SBY kepada para konstituen Demokrat di daerah.

"Tapi yang penting konsolidasi internal saja," kata mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut.

Ketua F-Demokrat: Silaturahmi Pendiri jangan Dibesar-besarkan

Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf yang juga anggota Fraksi Partai Demokrat
Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf yang juga anggota Fraksi Partai Demokrat (sumber: dok BKSAP)
Pertemuan itu hanya silaturahmi yang tak terlalu menentukan bagi partai.

Pertemuan forum pendiri Partai Demokrat besok hanya bersifat kekeluargaan. Tidak membahas hal yang serius, apalagi sampai pada pembahasan KLB.

Hal itu disampaikan Ketua F-Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf, hari ini, di Gedung Parlemen, Jakarta. Lantaran itulah, dia meminta, agar hal itu jangan dibesar-besarkan.

"Sekali lagi ini forum silaturahmi, jadi kalau mengundang banyak kader  biasa dan tak perlu  dibesar-besarkan. Semua prihatin dengan suasana (kondisi partai) saat ini," katanya.

Nurhayati mengaku turut diundang dalam acara silaturahmi besok sebab ketua fraksi dianggap perpanjangan partai di parlemen. "Konsolidasi penting untuk setiap partai dan fraksi, untuk menyikapi masalah yang ada. Bukan hal yang luar biasa, jadi penting dan rutin untuk evaluasi kinerja," lanjut Anggota Komisi I DPR itu.

Nurhayati mengatakan, belum mengetahui kemungkinan sikap politik yang akan diambil dalam pertemuan tersebut. Namun dia menilai, pertemuan tersebut hanya silaturahmi yang tak terlalu menentukan bagi partai.

Pasalnya, para pendiri partai Demokrat pun kini sebagian sudah mendirikan partai-partai lain. "Bukan hal yang luar biasa," kata dia lagi soal pertemuan tersebut.''(din/jar)






JAKARTA 7/6/2012.'' INDEKS POLITICA NEWS: Hasil survei figur calon presiden dan calon wakil presiden 2014 Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) mengunggulkan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subiyanto. Urutan kedua ditempati Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri,dan disusul mantan Wapres RI Jusuf Kalla di urutan ketiga.

Hal tersebut terlihat dari hasil survei pemetaan capres 2014 yang dilakukan Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) pada 14-24 Mei 2014 lalu. Prabowo berada di posisi teratas dengan persentase 25,8 %, Megawati 22,4 %,dan JK 14,9 %. “Alasan dukungan publik terhadap figur tersebut karena mereka tegas (22,1%), prorakyat (14,3 %, kemampuan memimpin (13,6 %), dan cerdas (12,2 %),” ujar Koordinator Peluncuran Hasil Survei SSS Muhammad Dahlan di Jakarta, kemarin.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) berada dibawah JK dengan dukungan 10,6 %,menyusul Ketua Ormas Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh 5,2 %. Survei tersebut bertema The Pair Who Will Shape Indonesia 2014 and Beyond yang dilakukan di 33 provinsi, mencakup 163 kabupaten/kota dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara tatap muka terhadap 2192 responden.

Menurut Dahlan, Prabowo dan Megawati bersaing di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara. Di kawasan timur Indonesia, Prabowo dibayang- bayangi oleh JK, yakni Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.Namun,pemilih Prabowo belum tentu memilih Partai Gerinda,begitu juga dengan pemilih Megawati belum tentu memilih PDIP.

Dukungan Prabowo dari parpol lain dalam survei ini juga menunjukkan peningkatan,yakni Partai Golkar 23,5 %, PDIP 19,1 %, PD 11,9 %, Gerindra 11,7 %, PKS 6,4 %,PAN 2,5 %,PPP 2,1 % dan PKB 2,3 %.“Jadi korelasi terhadap partai ke capres sangat rendah,” tandasnya. Kalau JK berada di nomor tiga pada survei capres, tokoh asal Sulsel ini malah unggul untuk kategori cawapres.

Dukungan publik terbesar berada pada figur JK dengan persentase dukungan 18,7 %, diikuti Mahfud MD 16 %,Dahlan Iskan 13,8 %, Hatta Rajasa 11,3 %, dan Sultan Hamengkubuwono X 11 %. Jika Prabowo berpaket dengan JK, pasangan ini menunjukkan elektabilitas tertinggi yakni 14,6 %. Simulasi kedua adalah paket Megawati-JK dengan dukungan 13,4 %.Sementara Prabowo-Mahfud MD didukung 12,4 % responden,dan JK-Dahlan Iskan sebanyak 8,3 %.

“Urutan pasangan tersebut memperlihatkan bahwa Prabowo dan Megawati merupakan dua capres yang secara bergantian menempati papan atas.Sementara JK,Mahfud MD, Dahlan Iskan,Sultan HB X dan Hatta Rajasa,sosok cawapres yang mampu memberikan peran signifikan bagi kemenangan pasangan calon,”jelasnya. Pengamat Politik dari Centre For Strategic and Internasional Studies (CSIS) J Kristiadi mengatakan figur Prabowo memang memiliki sifat yang tegas.

Dimana rakyat Indonesia dan juga pemimpinnya sudah tidak bernegara.Pancasila hanya sebagai mantra saja oleh pemimpin bangsa ini. “Tidak kaget dengan hasil survei ini jika Prabowo berada di urutan pertama. Bulan Februari lalu, hal tersebut sudah menunjukkan hasil sama,”ujar Kristiadi.

Menurut Kristiadi kasus yang melekat pada diri Prabowo yaitu tragedi Mei 1998 dan berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM),masih bisa di benahi dengan waktu 2,5 tahun lagi. Publik nanti yang akan menilai apakah Prabowo pantas sebagai pemimpin bangsa ini atau tidak. “Tidak mustahil Prabowo memenangkan Pilpres 2014, karena dia paling menonjol dibandingkan capres lain,”katanya.

NasDem Rebut Pemilih Demokrat

Partai Nasinoal Demokrat (NasDem) akan menjadi satusatunya partai baru yang bisa menembus parliamentary thereshold( PT) 2014.Hal ini mengacu pada hasil analisa survei Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) tentang keterpilihan partai politik pada Pemilihan Umum 2014.

“Partai Nasional Demokrat (NasDem) akan menjadi wajah baru di DPR. Partai yang baru berdiri pada 26 Juli 2011 ini memperoleh dukungan 4,8% dari responden. Meningkat dibanding survei SSS Oktober 2011 sebesar 1,7%.Peningkatannya berarti pesat,” ujar Koordinator Survei SSS Muhammad Dahlan.

Peningkatan NasDem, kata Dahlan, juga didukung fenomena bahwa mayoritas responden cenderung memilih partai yang berideologi nasionalis ketimbang partai berbasis agama. Partai nasionalis itu adalah PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, Hanura, dan termasuk NasDem.Adapun partai yang berbasis agama adalah PKS, PAN, PPP, dan PKB.“Sebaran suara responden memang lebih banyak ke partai nasionalis,” ungkapnya.

Fenomena yang membuat NasDem meningkat pesat adalah akibat melorotnya Partai Demokrat yang diduga banyak elitenya terkait korupsi.Sebab, kata dia, suara Partai Demokrat lebih banyak kemudian mengalir ke Partai NasDem ataupun Partai Gerindra.“Hasil dukungan yang kuat kepada NasDem ini tentunya membuka jalan lebar bagi NasDem untuk lolos Pemilu 2014 dengan angka Parliamentary Thereshold 3,5%. Dalam survei kami ini juga, Partai Demokrat memang melorot drastis,” jelasnya.

Selain NasDem, survei SSS juga mengunggulkan Partai Gerindra lantaran mendapat dukungan 10,5% dari 2.192 responden yang tersebur di 33 provinsi. Angka ini jauh melampaui perolehan Gerindra pada Pemilu 2009 sekitar 4,46%.Secara berurutan, hasil survei SSS ini menempatkan Golkar unggul dengan raihan 23%.Disusul PDIP 19,6%, Demokrat 10,7%,dan Gerindra 10,5%.Sementara PKS 6,9%, NasDem 4,8%, PPP 3%, Hanura 2,7%, PAN 2,2%, PKB 2%, dan lainnya 0,6%.

Menanggapi hal ini,Ketua Umum DPP Partai NasDem Patrice Rio Capella mengatakan, perolehan suara NasDem memang terus meningkat dan survei SSS ini hanyalah salah satu penunjuk bahwa konsep restorasi Indonesia sudah diterima di kalangan masyarakat luas. Rio menjelaskan, Nas- Dem tidak berhenti sampai di sini,karena target yang dibawa adalah masuk dua besar dalam Pemilu 2014.

“Artinya kita menarget perolehan suara 20% ke atas.Dan kerja keras itu sedang kita lakukan terus.Kita benahi struktur pengurus sampai bawah dan itu real,”ungkapnya. Rio menarget dalam waktu dua bulan mendatang, Nas- Dem sudah menarget mampu melampaui 10%, kemudian di akhir tahun 2012 target target masuk tiga besar sudah bisa dicapai. “Fokus kerja kita memang itu. Makanya NasDem tak pernah gentar dengan angka PT,apalagi hanya 3,5%.Kita malah mengusulkan PT itu 5%,”tandasnya.

Pengamat Politik dari LIPI Siti Zuhro mengatakan,Partai NasDem memang memiliki kans besar untuk lolos PT bahkan masuk dalam jajaran partai menengah ke atas di 2014. Selain memiliki konsep dan idiologi perjuangan yang sudah tersosialisasi dengan baik, partai ini juga dinahkodai para politisi yang memahami benar peta arah pembangunan dan politik kebangsaan Indonesia ke depan.

“Partai NasDem memang baru, tapi kalau melihat gebrakan dan infrastruktur maupun SDM yang dimiliki, tentu semua mengakui bahwa ini potensial di 2014.Modal mereka sudah ada, sehingga kita bisa memahami jika survei-survei menempatkan NasDem sebagai partai lolos PT,” ungkap Siti.''(dan/has)
Posted by

Hingga kini kandidat capres di PDIP masih gelap.

Puan Maharani, puteri Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, menegaskan bahwa dirinya hanya memikirkan cara memenangkan pemilu 2014 mendatang, bukan bagaimana menjadi calon presiden.

Hal itu dikatakan Puan usai perayaan Apel Akbar Bulan Bung Karno, di Purwokerto, Jawa Tengah, Minggu (10/6).

Seperti diketahui, hingga kini kandidat capres di PDIP masih gelap. Megawati, yang ditunjuk untuk menentukan kandidat capres dari partai tersebut, tak kunjung membuka mulut.

Sejauh ini, Mega hanya mengistruksikan seluruh kader partai untuk bersiap menyongsong pileg dan pilpres 2014.

Puan, yang ditanyakan soal penunjukkan sebagai capres, hanya memberikan jawaban tak pasti. "Saya siap untuk memenangkan PDIP pada pemilu legislatif dan pilpres, itu saja," paparnya.

Ia menekankan bahwa apapun keputusan Megawati, seluruh kader partai akan menghargainya. Seluruh kader yakin Sang Ketua Umum akan memutuskan berdasarkan pertimbangan akan dinamika politik nasional kini dan di masa mendatang.

"Tunggu saja, ada saatnya nanti kami umumkan siapa yang maju sebagai capres," tutur Puan.

Puan Serukan Pemenangan 2014

Ketua DPP PDIP Puan Maharani
Ketua DPP PDIP Puan Maharani (sumber: Antara Foto)
Diharapkan, PDIP bisa membuat lebih banyak lagi untuk rakyat kecil.

Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyerukan, instruksi partai agar seluruh struktur dan kader partai bekerja keras memenangkan semua pemilihan kepala daerah, Pemilu legislatif, dan Pemilihan Presiden 2014.

Sebab memenangkan semua pertarungan politik itu adalah titik penting dalam mewujudkan mimpi Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian sesuai amanat Trisakti oleh Bung Karno.

Puan mengatakan, gagasan partai dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian--sesuai amanat Trisakti oleh Bung Karno untuk rakyat-dapat diwujudkan dengan memaksimalkan peran eksekutif dan legislatif, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional.

"Sebagai sebuah negara demokrasi, kedua peran itu dapat dipegang partai melalui kemenangan dalam Pemilihan Umum. Maka untuk mewujudkan cita-cita negara dan gagasan partai guna kesejahteraan rakyat, saya instruksikan seluruh jajaran PDI Perjuangan supaya bersiap memenangkan pilkada, pileg, dan pilpres 2014," kata Puan dalam amanahnya di Apel Siaga Memperingati Bulan Bung Karno, di Purwokerto, Jawa Tengah, hari ini.

Sebagai contoh, kata Puan, PDIP memang sudah menunjukkan kerja keras menjaga kepentingan rakyat saat meloloskan UU BPJS. Atau ketika partai itu berjuang menolak kenaikan harga BBM subsidi.

Namun, Puan menegaskan, pekerjaan demikian akan lebih mudah dilakukan bila PDIP mampu memenangkan pemilukada, pileg, hingga  pilpres. Bahkan partai itu akan bisa membuat lebih banyak lagi untuk rakyat kecil bila menjadi partai pemenang.

"Jiwa dan roh Bung Karno masih bersama kita. Saya yakin dari Banyumas ini,  semangat ini akan menyebar ke seluruh Indonesia, membuat keadaan lebih  baik bagi Indonesia. Indonesia akan selalu berharap kepada kita. Turunlah ke bawah, menyatu bersama rakyat. Tak ada Pemimpin tanpa rakyat," tandas dia.

Pada kesempatan itu, cucu Proklamator Soekarno itu mengatakan seluruh  kader partai harus menjadikan Bulan Bung Karno sebagai momentum untuk  menempatkan ide, gagasan dan cita-citanya sebagai sumber inspirasi dan  motivasi menjadikan Indonesia yang berdaulat dan sejahtera.

Dia mengatakan, saat ini kedaulatan dan kesejahteraan masih belum terasa nyata di kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. "Lihat saja, adakah kedaulatan Indonesia ketika pekerja kita di luar negeri hidup menderita? Kita seharusnya cepat melindungi mereka," kata Puan.

"Adakah kesejahteraan Indonesia ketika orang takut sakit, karena tidak  punya biaya berobat? Adakah kesejahteraan Indonesia di masa depan ketika  generasi penerus bangsa, anak-anak kita, dihadapkan dengan biaya  pendidikan yang makin tidak terjangkau?" katanya.

Pada Apel Akbar Bulan Bung Karno itu, tercatat 12 ribu struktur PDIP dari DPD Jawa Tengah yang menghadiri acara. Ditambah dengan masyarakat sekitar dan tamu undangan dari seluruh Indonesia, setidaknya 20 ribu orang berada hadir di Stadion Satria, Purwokerto, Jawa Tengah.

Kader PDIP Diimbau Terapkan Ajaran Bung Karno

Ilustrasi lukisan Bung Karno
Ilustrasi lukisan Bung Karno (sumber: Antara)
Bila pasar kotor, maka kader PDIP harus proaktif membersihkan, memperbaiki jalanan rusak, dan mengadvokasi masyarakat yang merasakan ketidakadilan.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, menyerukan kepada kader-kader partai agar bersikap dan berbuat bagi rakyat, bekerja menghasilkan manfaat yang jelas dan nyata sesuai dengan semangat ajaran Bung Karno.

Sebagai contoh, kata Puan, bila pasar kotor, maka kader PDIP harus proaktif membersihkan, memperbaiki jalanan rusak, dan mengadvokasi masyarakat yang merasakan ketidakadilan hukum.

"Kita semua berjuang di politik adalah untuk rakyat, untuk wong cilik. Bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan kelompok, tetapi untuk rakyat dan hanya rakyat," kata Puan, dalam amanatnya dalam Acara Apel Akbar Perayaan Bulan Bung Karno, di Purwokerto, Jawa Tengah, hari ini.

Perempuan yang saat ini menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP di DPR itu juga mengingatkan seluruh struktur dan kader partai harus membiasakan semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-harinya.

Puang mengatakan intisari Pancasila 1 Juni 1945 adalah gotong royong, sebuah paham dinamis yang dijelaskan Bung Karno sebagai: "amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Holopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama."

"Kita harus bergotong royong dan bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Saya instruksikan seluruh jajaran PDI Perjuangan untuk menjaga persatuan dan kesatuan partai mulai hari ini," tutur Puan.

Pada Apel Akbar Bulan Bung Karno itu, tercatat 12.000 struktur PDIP dari DPD Jawa Tengah yang menghadiri acara. Ditambah dengan masyarakat sekitar dan tamu undangan dari seluruh Indonesia, setidaknya 20.000 orang berada hadir di Stadion Satria, Purwokerto, Jawa Tengah.

Mengenai Purwokerto dan Banyumas, Puan bercerita bahwa kedua kota itu adalah saksi sejarah salah satu kiprah Bung Karno. Ketika masih hidup, Soekarno hadir dan menginap dua malam di desa Kemrajen untuk mengenali jiwa yang hidup di rakyat. Pada kesempatan itu, Presiden Pertama Indonesia itu juga menghadiri Kongres Partai Nasional Indonesia (PNI) ke-10 pada 28 Agustus – 1 September 1963.

"Di Purwokerto inilah Bung Karno mengatakan bahwa kota ini adalah kota  ibukotanya PNI. Karena rakyat di sini adalah rakyat Marhaen yang punya jiwa merdeka, tidak feodal, apa adanya," kata Puan, yang disambut riuh tepuk tangan serta teriakan 'merdeka' dari peserta apel.
Posted by

BAROMETER RAKYAT NEWS: Ada ketergantungan kuat partai itu terhadap sosok presiden SBY.
Pengamat politik LIPI Indria Samego menilai, jebloknya elektabilitas Partai Demokrat bukanlah hal yang mengherankan. Sebab, menurut dia, publik mulai tidak melihat tokoh penarik dari partai.
Setelah menggunakan dua kali masa kepemimpinannya di negeri ini, Susilo Bambang Yudhoyono tidak lagi bisa maju pada Pemilu 2014. "Sebetulnya, naiknya posisi Demokrat bukan karena platform, perolehan Demokrat 20 persen (pada Pemilu) itu karena ada SBY. Sekarang orang melihat SBY pada 2014 tidak akan jadi presiden. Karena itu, saya yakin pengaruhnya terhadap Demokrat turun," kata Indria di Gedung DPD, hari ini.
Selain itu, turunnya hasil survei partai tersebut juga disebabkan karena adanya persoalan dalam internal partai tersebut. "Saya kira persoalan-persoalan dalam internal Demokrat sehubungan kelakuan politikus Demokrat, publik bukan hanya membaca tapi melihat di media soal kasus Hambalang sehingga menurunkan apresiasi," lanjutnya.
Hal tersebut membuktikan, adanya ketergantungan kuat partai itu terhadap sosok presiden SBY. Oleh karena itu, dalam dua tahun jelang Pemilu 2004, para kader partai ini harus bekerja keras.
"Kalau ditanya pada rakyat, kalau Pemilu diadakan sekarang maka kebanyakan akan ke Golkar dan kembali lagi ke Orde Baru," kata dia lagi.
Dia mengatakan, kecenderungan publik akan memilih partai yang para kadernya  tidak diberitakan bermasalah. Persoalannya, Partai Demokrat belum bisa  menjaga citra sebagai partai bersih.
  "Ini persoalan citra,  memang masih dua tahun lagi. Tapi Demokrat harus bisa mengatakan dan menunjukkan partainya bersih secara hukum dari segala persoalan korupsi yang dituduhkan," katanya.
Hal tersebut disampaikan Indria menyusul hasil survei Indobarometer tentang empat partai yang paling dipilih pemuda saat ini. Partai Demokrat mendapat posisi empat sementara tiga partai di atasnya, Golkar, PDIP, dan Partai Gerindra.

      Nurhayati: Survei Demokrat Jeblok Bukan Akhir Segalanya''

Elektabilitas Partai Demokrat turun  karena kasus-kasus hukum seperti Hambalang.
Menyusul hasil survei Indobarometer yang menempatkan Partai Demokrat  pada posisi keempat sebagai pilihan pemuda, Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengatakan hasil survei itu tak boleh diabaikan  partainya.
Katanya, kader  partai akan bekerja lebih keras dan disiplin dalam dua tahun jelang Pemilu mendatang.
  "Sikap kami sebagai Partai Demokrat, survei ini harus tidak kami abaikan  dan kita sikapi bijaksana, kami tahu ada survei yang Demokrat turun  tapi ini bukan end of the world dan bukan akhir segalanya," kata  Nurhayati di gedung Parlemen, Senayan, Jumat (8/6).
Sebagai partai pemerintah, dia mengatakan, pihaknya memang punya konsekuensi logis yang dihadapi.
"Isu yang menerpa Partai Demokrat memang isu besar tapi tak  perlu dihadapi pesimis," lanjut anggota Komisi I tersebut.
  Yang membuat elektabilitas partai turun, kata Nurhayati, bukan hanya kasus-kasus hukum yang menjerat partai pemenang Pemilu tersebut.  Meskipun, menurut dia, sejumlah kasus hukum yang dituduhkan belum  terbukti.
  Dia mengatakan, yang paling penting agar masyarakat tahu partai itu  melalui kinerja dan penjelasan para kader kepada konstituennya di  daerah.
  "Ini kasus Hambalang mencuat saya tidak terkejut, kenapa? karena ini  menimpa Partai Demokrat dan suatu dinamika politik tapi bagaimana kader  partai turun ke daerah pemilihan menjelaskan yang terjadi," tutupnya.
  Hal tersebut disampaikan Nurhayati menyusul survei Indobarometer yang  menempatkan partai ini pada urutan keempat sebagai partai pilihan  pemuda. Sementara tiga partai teratas yakni, Golkar, Partai Demokrasi  Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra.

Survei LSI, Tingkat Elektabilitas Jokowi Naik

Cagub DKI Jakarta Joko Widodo.
Cagub DKI Jakarta Joko Widodo. (sumber: Antara)
Memang pada survei kali ini ada tren baru, dimana dari enam calon hanya Jokowi yang memiliki tren naik dari 17 menjadi 20 persen

Tingkat elektabilitas pasangan calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra, Joko Widodo dan Basuki Tjahja Purnama, cenderung semakin meningkat.

Jika pada Maret 2012 Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mendapatkan tingkat elektabilitas pada pasangan ini diposisi 17 persen, maka pada survei terbarunya, yang dirilis hari ini, hari ini, LSI mendapatkan tingkat elektabilitas Jokowi-Ahok naik sekitar tiga persen, atau menjadi 20,9 persen.

"Memang pada survei kali ini ada tren baru, dimana dari enam calon hanya Jokowi yang memiliki tren naik dari 17 menjadi 20 persen," ujar Direktur Eksekutif LSI, Toto Izul Fatah, di kantor LSI di Rawamangun, Jakarta Timur, hari ini.

Tren kenaikan elektabilitas yang kini dimiliki oleh Jokowi-Ahok ini cukup terbilang signifikan. Sebab, menurut Toto, hanya pasangan inilah yang  memiliki tren naik, sementara lima calon gubernur lainnya cenderung  memiliki tingkat elektabilitas yang menurun, termasuk Fauzi Bowo yang  semula berada di tingkat 49 persen namun kini menjadi 43 persen.

"Dia  (Jokowi) adalah calon yang patut dan layak diperhitungkan, namun yang masih terunggul juga tetap harus diwaspadai. Kalau tren ini dikemas dengan aneka program massive maka akan mengancam posisi yang berada di 43 persen tersebut," kata Toto.

Menurut Toto, adanya tren kenaikan ini salah satu faktornya adalah adanya dinamika Pemilukada DKI yang sudah mulai bergerak.

"Ini  bisa dinilai dengan kemasan upgrading yang cerdas, khususnya di Jokowi," ujarnya dalam rilis survei yang dilakukan pada 440 responden  dengan metode multistage random sampling ini.

Dengan tren kenaikan tersebut, LSI juga memprediksikan bahwa Pemilukada 2012 mendatang akan berlangsung dengan dua putaran, dengan dua pasangan yang akan berlaga adalah Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli dan Joko Widodo-Basuki Tjahja Purnama.

Responden dari survei yang dilakukan pada 15 Mei hingga 22 Mei 2012 tersebut juga menjawab seandainya pemilukada dilakukan hari ini dengan dua pasangan calon yang akan maju, maka sebanyak 49 persen masih akan memberikan suara kepada pasangan Foke-Nara, dan 27,8 persen untuk Jokowi-Ahok serta 23,2 persen masih merahasiakan atau belum memutuskan siapa yang akan dipilih.

Jokowi dan Faisal Dinilai Lebih "Merakyat"

Calon Gubernur Independen DKI Jakarta Faisal Basriberbicara mengenai Jakarta saat diskusi Pilkada di Jakarta. FOTO: ANTARA
Calon Gubernur Independen DKI Jakarta Faisal Basriberbicara mengenai Jakarta saat diskusi Pilkada di Jakarta. FOTO: ANTARA
Jokowi tidak gusur PKL, Faisal tidak gusur daerah kumuh.

Dua pasangan calon Gubernur Joko Widodo-Basuki  Tjahja Purnama dan Faisal Basri-Biem Benyamin memperoleh simpati dari  sejumlah warga menengah bawah yang tergabung dalam Forum Masyarakat  Jakarta karena dinilai lebih dekat ke rakyat dibandingkan kandidat-kandidat lain.

"Pada  dasarnya para warga ingin memilih gubernur yang tidak neko-neko,  yang dapat berdialog secara dekat dengan mereka secara bebas, bukan yang  menjurus memaksa memilih," kata Adi Prakoso, pengurus Perhimpunan  Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Jakarta, Sabtu (9/6).

Adi  bersama PBHI Jakarta yang memberi bantuan pendidikan politik  bagi warga dari 10 kelurahan di lima wilayah Jakarta yang tergabung  dalam Forum Masyarakat Jakarta mengaku warga kini sudah  semakin cerdas membaca peta politik Jakarta.

"Kami hanya  memberikan pendidikan kesadaran politik, untuk masalah kandidat, kami  sangat membebaskan mereka mau memilih siapa," ujarnya.

Pasangan  calon Gubernur dari jalur independen Faisal Basri-Biem Benyamin oleh  para warga dianggap mudah diakses untuk berdialog dan dapat menerima  warga tanpa pilih-pilih, katanya.

"Apalagi mereka punya janji tidak akan  melakukan penggusuran terhadap rumah kumuh, melainkan merehabilitasinya, mereka senang itu," tambah Adi.

Pasangan calon Gubernur yang diusung Partai Gerindra dan PDIP,  Joko Widodo-Basuki Tjahja Purnama dinilai dapat melindungi hak-hak  warga kecil seperti Pedagang Kaki Lima (PKL).

"Image pasangan ini kan dekat dengan wong cilik, para PKL," tandasnya.

Disalip Partai Baru, PAN Santai Saja

Viva Yoga Mauladi (tengah)
Viva Yoga Mauladi (tengah) (sumber: Antara)
Partai Amanat Nasional (PAN) tidak merasa gentar ketika partai baru seperti Nasdem menyalip popularitas partai-partai tengah seperti PAN.

Dinamika turun naiknya popularitas partai menjelang Pemilu 2014 dinilai wajar.

Demikian Viva Yoga Mauladi, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN mengomentari hasil survei Lembaga Survei Indonesia pekan lalu yang menempatkan Nasdem pada urutan keempat setelah Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Demokrat.

"Hasil survei yang berbeda secara sosiologis adalah cerminan dari dinamika masyarakat dan pemilih cenderung berubah-ubah dalam menentukan pilihannya," kata Viva, Jumat (16/3).

Namun hasil survei, menurut dia, tidak bisa mentah-mentah diterima sebagai fakta. Pasalnya, independensi lembaga-lembaga survei patut dipertanyakan.

"Kredibilitas lembaga survei sangat ditentukan oleh independensi pemilik lembaga survei, apakah berdasarkan pesanan kepentingan atau betul-betul murni untuk tujuan akademis," kata dia.

"Karena lembaga survei dalam melaksanakan surveinya membutuhkan dana besar.  Tentu dengan melakukan survei itu menjadi sumber pendapatan bagi lembaga survei," lanjut Wakil Ketua Fraksi PAN itu.

Namun, urai dia, jika memang popularitas PAN menurun dan mendapat tingkat elektabilitas kecil dari masyarakat, partainya akan bekerja lebih maksimal.

PAN, kata dia, akan solid bekerja untuk pemenangan Pemilu 2014.

"Justru bila suara PAN menurun atau persentasenya mengecil, itu adalah menjadi sumber spirit untuk bekerja lebih maksimal lagi," tutupnya.

Marzuki Alie Ogah Komentari Ical yang Menghina Sukarno

Ketua DPR Marzuki Alie. FOTO: ANTARA
Ketua DPR Marzuki Alie. FOTO: ANTARA
Ketua DPR Marzuki Alie tidak mau mengomentari soal kecaman sejumlah pihak terkait pernyataan Aburizal Bakrie alias Ical yang dianggap menghina Presiden RI I Ir Sukarno.

Menurut politikus Partai Demokrat itu, hal tersebut tidak patut dikomentari.   

"Enggak perlu ditanggapi hal-hal tersebut," kata Marzuki Alie melalui pesan elektronik kepada wartawan, Rabu (30/5).   

Sebelumnya Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), sayap organisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menilai Ketua Umum Partai Golkar itu harus meminta maaf karena mengaitkan Sukarno pada minatnya akan perempuan cantik.

Hal tersebut menurut organisasi-organisasi ini tidak layak diungkapkan mengingat jasa Soekarno besar kepada negara.   

"Kalau semua saya komentari enggak baik juga. Ada yang patut dan ada yang tidak patut," lanjut Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat tersebut.   

Sebelumnya, Aburizal dalam acara sayap partainya, Masyarakat Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) mengatakan dia tidak akan seperti Sukarno yang memimpin dengan mendahulukan para perempuan cantik.

Dia mencontohkan jika ada acara, Sukarno meminta perempuan cantik yang ada di barisan depan, namun Ical mengatakan akan memilih perempuan-perempuan yang tidak cantik. 
Ilustrasi kampanye pilkada
Ilustrasi kampanye pilkada (sumber: SP)
Hingga kini, warga tak terlihat antusias terhadap janji atau program yang dilontarkan seluruh kandidat. Sungguh pasif.

Pelaksanaan proses pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DKI 2012 tinggal satu bulan lagi. Tetapi, antusiasme warga Jakarta dalam menyambut pesta demokrasi lima tahunan itu masih sepi.

Buktinya, hingga kini, warga tak terlihat antusias terhadap janji atau program yang dilontarkan seluruh kandidat. Sungguh pasif.

Hal tersebut tentu sangat ironis, mengingat enam kandidat calon pemimpin Jakarta kian berlomba mengumbar program kampanye.

Demikian hasil Pusat Kajian Politik Fisip Universitas Indonesia (Puskapol UI) yang dilakukan pada 24 Mei hingga 4 Juni 2012. Survei dilakukan dengan tatap muka untuk mengetahui aspirasi warga Jakarta seputar tahapan Pemilukada dan masalah-masalah Kota Jakarta. Responden yang disurvei sebanyak 594 orang di limat wilayah DKI Jakarta.

"Warga DKI Jakarta yang sadar akan berat dan kompleksnya masalah kotanya, masih terlalu pasif dan rendah untuk mendorong pemilukada. Padahal hari pemungutan suara tinggal satu bulan lagi," kata Direktur Puskapol UI, Sri Budi Eko Wardani dalam acara Hasil Survey Aspirasi Warga tentang Pemilukada DKI Jakarta 2012 dan Masalah Kota Jakarta di Hotel Akmani, Jakarta, Senin (11/6).

Peneliti Puskapol UI, Dirga Ardiansyah, menyatakan kompetisi antarpasangan calon tampaknya masih ketat. Sebagian warga 46 persen melihat ada pasangan calon yang memiliki kemampuan mengatasi berbagai permasalahan di Jakarta. Sebagian kecil, 8 persen dengan tegas menyatakan tidak ada pasangan calon yang mampu atasi masalah Jakarta.

Tetapi sebagian besar lainnya, 42,7 persen menjawab ‘tidak tahu' atau belum memutuskan apakah pasangan calon yang berlaga sekarang ini mampu atau tidak mengatasi masalah Jakarta.

"Hal ini bisa ditafsirkan bahwa 46 peren warga sudah menentukan pilihan, tetapi sebagian besar lainnya masih belum menentukan pilihan yaitu 42,7 persen. Masa kampanye yang dimulai 24 Juni bisa jadi menjadi ajang bagi warga Jakarta untuk melihat kapabilitas calon mengatasi masalah kota Jakarta," ungkap Dirga.

Terhadap janji dan program yang ditawarkan oleh pasangan cagub dan cawagub, reponden cenderung tidak percaya pada janji atau program kampanye pasangan calon akan menghasilkan keadaan Jakarta lebih baik sebanyak 61 persen dan responden yang yakin hanya 26 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan warga merasa apatis dengan janji atau program kampanye pasangan calon. Padahal program calon merupakan salah satu faktor penting untuk menentukan pilihan agar menghasilkan keadaan yang lebih baik. Sehingga muncul situasi kontradiksi bagi warga, yaitu pesimis jumlah calon banyak meski melihat variasi jalur pencalonan, tetapi tidak yakin dengan program pasangan calon bisa membawa keadaan terbaik bagi kota Jakarta.

Hal itu terlihat dari responden yang yakin jumlah peserta pemilukada yang banyak akan menghasilkan keadaan lebih bagi bagi warga Jakarta hanya 39 persen, sedangkan yang tidak yakin lebih mendominasi yaitu 43,7 persen dan tidak tahu sebanyak 17,3 persen.

"Makin banyak alternatif pilihan justru memunculkan keraguan akan terciptanya hasil yang membawa kebaikan bagi kota Jakarta," kata peneliti Puskapol UI Dirga Ardiansyah.

Begitu juga saat ditanya apakah optimis dengan pemilihan gubernur dan wakil gubern ur akan menghasilkan pemimpin yang mampu megnatasi berbagai permasalahan Jakarta, sebanyak 49 persen responden menyatakan tidak yakin. Hanya 40,4 responden yang yakin dan tidak tahu sebanyak 10,6 persen.

Perempuan sebagai alma mater Oleh : Direktur Survei Dan Real Quick Count {IPI} Indeks Politica Indonesia Dan Latin Institute {LI} A. Sri Wulandani T.

PEREMPUAN SEBAGAI ALMA MATER..!!!!!
            Dewasa ini, fenomena remaja yang terjebak pada arus modernisasi membuat mereka kehilangan makna diri yang sesungguhnya. Tampilan yang ada hanyalah artifisial-artifisial belaka. Faktor eksternal lebih dipercaya daripada faktor internal dirinya. Sistem dan trend modernisasi lebih dimaklumkan daripada keyakinan-keyakinan dari orangtuanya.
            Modernisasi sebagai efek globalisasi telah membawa nilai-nilainya sendiri dan masuk ke Indonesia. Melalui media, trend modernisasi menghegemoni gaya hidup masyarakat. Mengaburkan batasan keinginan dan kebutuhan.Dan yang paling terkena imbas dan pengaruhnya adalah anak-anak kita. Bagaimanapun juga, lingkungan sangat berpengaruh besar terhadap watak dan karakter manusia, terkecuali telah ada pendidikan dasar dini yang ditanamkan kepada para remaja kita di keluarganya yang dilakukan oleh orangtua, khususnya ibu.

            Kaburnya batas nilai yang baik dan buruk telah merapuhkan pegangan kebenaran seorang remaja yang mana merupakan seorang manusia yang sementara bertumbuh. Kriminalitas, budaya bebas, dan kemalasan merupakan efek dari pudarnya pemahaman hakikat nilai yang luhur, dimana nilai-nilai luhur tersebut dipegang erat oleh orangtua kita. Sebagai masyarakat timur, kita memiliki adat da nilai yang kuat yang mengedepankan budaya malu dan tanggungjawab serta nilai
luhur lainnya.
            Apakah ini karena rapuhnya metode pendidikan orangtua atau karena pengaruh sistem yang terlalu dominan atau karena kerjasama antara keduanya? Tentunya sebagai perempuan yang menjadi pilar negara, harus jeli melihat ini dan menjadi pelopor menuju perubahan. Revolusi paling signifikan yang dapat dilakukan oleh perempuan dalam mencetak kulaitas manusia adalah menjadi seorang ibu.
            Revolusi peran perempuan menjadi seorang ibu adalah hal yang paling indah sekaligus merupakan anugerah bagi perempuan, karena di samping secara biologis perempuan telah melahirkan seorang anak, perempuan juga mengemban amanah yang sangat mulia yaitu mendidik seorang manusia. Keutamaan perempuan adalah karena manusia telah dididiknya sejak dalam kandungan atau di dalam rahim, yang mana.rahim adalah keistimewaan perempuan yang diberikan oleh Allah SWT.
            Sebagai seorang ibu, perempuan memiliki kesempatan emas untuk membentuk seorang manusia sebaik-baiknya. Secara biologis, psikis, dan spiritual, perempuan memiliki peran besar membentuk seorang manusia. Ibu memiliki peran yang paling besar sejak seorang anak dalam rahim hingga terlahir ke dunia. Inilah peran dan fungsi seorang ibu sebagai alma mater.
Alma mater, dari bahasa Yunani Kuno, mengandung arti ibu yang memberikan ilmu. Selama ini alma mater lebih dilekatkan pada simbol-simbol institusi pendidikan tinggi, semisal universitas dan sekolah-sekolah tinggi lainnya. Pemaknaan yang lebih luas memberikan kita pemahaman bahwa alma mater tidak hanya sesempit simbol-simbol institusi pendidikan tinggi semata.
Ibu sebagai alma mater  memberikan kita pemahaman bahwa alma mater sejati adalah seorang ibu. Ketika di dalam kandungan, segala hal yang dilakukan ibu, tentu akan berpengaruh terhadap bayinya, apalagi ketika seorang anak telah lahir. Pendidikan sejak dini terhadap anak dilakukan ibu dengan cara komunikasi. Melalui komunikasi yang baik, anak akan terbentuk menjadi pribadi yang sehat.
Sejak dalam kandungan, apalagi ketika anak telah lahir, anak wajib dibiasakan mendengarkan kata-kata dan kalimat-kalimat yang baik, karena segala pernyataan yang diucapkan oleh ibu akan tertanam kuat di memori anak. Ketika masih bayi, mungkin kita berpikir anak belum mengetahui apa-apa, ini adalah pemahaman yang keliru, karena sesungguhnya bayi telah menyimpan segala hal yang dibiasakan ibunya.
Seorang anak yang telah tumbuh, hingga beranjak remaja, akan mudah meneladani hal-hal yang ditunjukkan oleh orangtuanya daripada hal-hal yang diucapkan oleh orangtuanya. Ini berarti orangtua, terlebih kepada ibu yang memiliki banyak waktu luang bersama anaknya, harus melakukan apa yang diucapkan dan mengucapkan apa yang dilakukan. Tidak mendidik anak dengan kebohongan.
Mendidik anak dengan prinsip dan nilai-nilai kebenaran akan membentuk seorang anak yang beretika dan berbudi pekerti. Ini juga akan mengajarkan anak secara tidak langsung akan tanggung jawab sebagai konsekuensi kedisiplinan dalam menganut nilai yang telah ditanamkan ibunya. Beranjak dewasa anak akan terbentuk menjadi pribadi yang kuat dan berkarakter tangguh di segala zaman.
Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang memanusiakan manusia. Untuk itu, peran ibu sangat besar di samping peran guru di sekolahnya. Ibu adalah guru di rumah bagi anak dan guru adalah ibu di sekolah bagi anak. Sehingga tujuan dari pendidikan sebenarnya sinergis yaitu membangun kualitas manusia. Untuk itu sistem pendidikan humanis adalah sebuah keniscayaan, baik di rumah maupun di sekolah-sekolah formal.
Dalam Buku Sekolahnya Manusia, karya Munif Chatib, dikatakan bahwa kecerdasan seseorang tidak mungkin dibatasi oleh indikator-indikator yang ada dalam achievement test (tes formal). Sebab setelah diteliti, ternyata kecerdasan seseorang itu selalu berkembang (dinamis), tidak statis. Tes yang dilakukan untuk menilai kecerdasan seseorang, praktis hanya menilai kecerdasan pada saat itu, tidak untuk satu bulan lagi, apalagi sepuluh tahun lagi. Menurut Dr. Howard Gardner, kecerdasan dapat dilihat dari kebiasaan seseorang. Padahal  kebiasaan adalah perilaku yang diulang-ulang.
Kebiasaan atau perilaku yang diulang-ulang yang dilakukan seorang anak tentunya diadopsinya dari orangtua dan lingkungannya. Oleh karena itu, ibu dan orangtua pada umumnya wajib mendidik anak dengan kebiasaan-kebiasaan baik dan sehat bagi mental anak. Sebab anak yang tumbuh dengan didikan yang baik akan memiliki keyakinan bahwa hidup ini indah dan membuatnya semangat untuk hidup,sedangkan anak yang dididik dengan dididikan yang tidak baik akan tumbuh dengan keyakinan yang buruk bahwa hidup ini hanyalah rintangan yang begitu berat.
Dengan didikan yang baik dari ibu, maka dimanapun anak berada akan mampu menyaring apa yang benar, apa yang salah, apa yang baik, apa yang buruk. Serta menjadi pribadi yang cerdas. Sesungguhnya pribadi yang cerdas bukanlah pribadi yang membuat otaknya seperti ensiklopedia, tempat hafalan segala sesuatunya. Tetapi, pribadi yang cerdas adalah pribadi yang mampu membawa otaknya ke hal-hal yang baik. Bahwa kecakapan sikap mental adalah 90% kecerdasan. Betapa sikap itu penting, yaitu bagaimana menyikapi apa-apa yang ada di luar diri denga baik
Pendidikan adalah sesuatu yang sederhana tapi signifikan.

Pengamat: Cuma Foke dan Alex yang ke Putaran Kedua

Fauzi Bowo
Fauzi Bowo (sumber: SP)
Karena pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia selalu kotor, tidak pernah bersih.

Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI), Tjipta Lesmana mengatakan bahwa pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) DKI akan berlangsung sebanyak dua putaran. Itu disebabkan banyaknya kandidat yang dinyatakan lolos oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta.

Meski begitu, menurut Tjipta, hanya pasangan Fauzi Bowo (Foke)-Nachrowi Ramli (Nara) dan Alex Noerdin-Nono Sampono yang bakal melenggang ke putaran kedua tersebut. Karena pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia selalu kotor, tidak pernah bersih.

Sehingga, dipastikan pasangan independen seperti Faisal Basri-Biem Benyamin dan Hendardji Soepandji-Ahmad Riza Patria akan lewat. Pun dengan pasangan dari jalur partai politik yaitu Jokowi-Ahok dan Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini, juga tidak akan lolos pada putaran kedua.

"Pemilukada DKI tidak mungkin satu putaran, pasti putaran. Finalnya adalah gajah lawan gajah, yaitu Foke lawan Alex Noerdin," tukasnya disaat mengikuti Dialog Publik yang diadakan Forum Masyarakat Katolik Indonesia-Keuskupan Agung Jakarta di Gereja Katedral, Jakarta, Sabtu (19/5).

"Keempat kandidat ini pasti lewatlah, karena mereka sama sekali kurang duitnya. Sedangkan Foke dan Alex memiliki duit yang besar, dan dalam pilkada duit merupakan faktor sentral untuk menang. Selain keduanya sama-sama berpengalaman, tetapi juga sama-sama kotor," tegasnya.

Alasan lain mengapa pasangan Alex-Nono yang akan lolos di putaran kedua, Tjipta menegaskan dukungan partai Golkar itu sangat kuat dengan kader-kadernya yang cukup banyak. Selain itu, nama Nono Sampono sangat baik sekali karena dia berasal dari Marinir.

"Dan marinir itu sangat dicintai oleh warga Jakarta," ungkapnya.

Namun, jika pelaksanaan pemilukada berjalan dengan bersih, dia memprediksi yang akan keluar sebagai pemenang dalam pemilukada DKI 2012 adalah pasangan Jokowi-Ahok.

Calon Incumbent Harus Cuti Saat Kampanye

Ilustrasi kampanye pilkada
Ilustrasi kampanye pilkada (sumber: SP)
Tiga calon incumbent, yaitu Fauzi Bowo sebagai Gubernur DKI Jakarta, Alex Noerdin sebagai Gubernur Sumatera Selatan dan Joko Widodo sebagai Walikota Surakarta (Solo).

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta menegaskan bahwa calon gubernur incumbent harus mengambil cuti sebagai pejabat daerah saat melakulan kampanye pada 24 Juni hingga 7 Juli mendatang.

Untuk diketahui, Pemilukada DKI 2012 diramaikan oleh tiga calon incumbent, yaitu Fauzi Bowo sebagai Gubernur DKI Jakarta, Alex Noerdin sebagai Gubernur Sumatera Selatan dan Joko Widodo sebagai Walikota Surakarta (Solo).

"Ketiga calon gubernur DKI Jakarta yang masih menjabat sebagai kepala daerah hanya boleh melakukan kampanye jika mereka mengambil cuti. Sebab, cuti itu hak setiap pegawai. Memang tidak apa-apa kalau tidak cuti, tapi tidak boleh kampanye," kata Ketua Panwaslu DKI Jakarta, Ramdansyah, usai diskusi Mengurai Sengkarut DPT Pemilukada DKI Jakarta, Jakarta,  Minggu, (10/6)

Menurutnya, saat mengambil cuti kerja, ketiga calon incumbent itu harus rehat dan melepaskan atribut sebagai pejabat negara saat berkampanye. Ketiganya tidak boleh memanfaatkan fasilitas negara seperti mobil dinas, anggaran dinas, serta baju dinas dan atribut negara lainnya.

"Karena itu, ketiganya harus cuti. Karena kalau tidak cuti rawan terjadi pemanfaatan fasilitas negara. Ini semua sudah diatur dalam UU No.32  tahun 2004. Yaitu saat kampanye, calon incumbent tidak boleh  memanfaatkan fasilitas negara," ujarnya.

Satu-satunya fasilitas negara yang diizinkan tetap dimanfaatkan saat kampanye adalah petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan aparat kepolisian. Keduanya merupakan aparat pengamanan yang bertugas untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan saat kampanye  berlangsung selama 14 hari.

Kendati demikian, Ramdansyah mengatakan, cuti memang tak mesti diambil selama dua minggu penuh masa kampanye, dari 24 Juni hingga 7 juli 2012. Umumnya cuti bisa diambil saat rapat umum atau kampanye terbuka.

Ketua Pokja Pendataan Pemilih KPU Provinsi DKI Jakarta, Aminullah, menyatakan calon incumbent harus sudah mengantongi izin cuti sebelum kampanye dilakukan. "Kalau bisa, ketiga calon incumbent sudah bisa mengantongi izin cuti sebelum masa kampanye. Sehingga mereka bisa  melakukan kampanue fengan tenang," kata Aminullah.

Gubernur DKI jakarta Fauzi Bowo, mengatakan belum mengajukan cuti kerja sebagai Gubernur DKI Jakarta, guna menghadapi masa kampanye Pemilukada  DKI. "Saya belum menyampaikan izin cuti kerja. Nanti lah saya  beritahukan," kata Fauzi.

Berdasarkan aturan, seorang gubernur mengajukan izin cuti kepada Presiden melalu Kementerian Dalam Negeri.

Sebelumnya, Para pesaing Fauzi Bowo dalam Pemilukada DKI Jakarta 2012 meminta calon incumbent itu segera mengajukan cuti. Mereka menilai cuti oleh kepala daerah yang menjabat perlu dilakukan agar pilkada berjalan dengan adil. Sebab jika Fauzi tak mengambil cuti, maka kepala daerah  lain pun akan meniru langkahnya.

Nachrowi: Nomor 1 Ditakdirkan Tuhan untuk Foke-Nara

Pasangan incumbent yang didukung Partai Demokrat, Fauzi Bowo (dua kiri) dan Nachrowi Ramli (kiri) bersama sejumlah mantan Jenderal menghadiri pengukuhan dukungan dari Komunitas Purnawirawan Polri-TNI di Jakarta, Minggu (6/5)
Pasangan incumbent yang didukung Partai Demokrat, Fauzi Bowo (dua kiri) dan Nachrowi Ramli (kiri) bersama sejumlah mantan Jenderal menghadiri pengukuhan dukungan dari Komunitas Purnawirawan Polri-TNI di Jakarta, Minggu (6/5) (sumber: Antara)
Dua minggu lalu, saya dan Bang Foke bertanya, apa maksud Tuhan kasih tiga kali berturut-turut diberikan nomor undian 1

Calon wakil gubernur (cawagub) pasangan dengan nomor 1, Nachrowi Ramli (Nara), menegaskan urutan nomor 1 sudah ditakdirkan untuk dirinya dan pasangannya calon gubernur incumbent Fauzi Bowo. Pasalnya, dari tiga  kali ambil undian, mereka selalu mendapatkan nomor 1.

"Dua minggu lalu, saya dan Bang Foke bertanya, apa maksud Tuhan kasih tiga kali berturut-turut diberikan nomor undian 1," kata Nara di Markas Pemenangan Foke-Nara Center, Jalan Diponegoro No. 61A, Jakarta Pusat, hari ini.

Kenapa tiga, Nara menjelaskan, pengambilan undian pertama dilakukan pada acara KPU Provinsi DKI yaitu pengambilan nomor undian pasangan untuk mengambil nomor urut resmi pasangan yang akan dipasang dalam kertas suara. Saat itu, Foke-Nara mendapatkan nomor undian 1 untuk mengambil nomor urutnya.

"Kedua, saat kita mau ambil nomor urut, eh kita dapat nomor 1 lagi," ungkapnya.

Yang ketiga, ceritanya, saat acara silahturahmi dengan Polda Metro Jaya. Dalam acara tersebut masing-masing pasangan mendapat waktu untuk memberikan kata sambutan. Rencananya dilakukan berdasarkan nomor urut.

"Tapi pasangan yang lain minta diundi saja. Ya sudah, kami setuju. Pas diundi. Saat Foke dan saya ambil, ternyata nomor 1 lagi. Ternyata nomor 1 sudah melekat dengan kami. Atau mungkin nomor 1 sudah ditakdirkan untuk kami," katanya sambil tersenyum.

Hal itu yakin dia katakan karena berdasarkan survei dari lima lembaga  survei, pasangan Foke-Nara berada diurutan nomor 1 dengan hasil 46 persen warga pasti memilih pasangan nomor 1. "Hasilnya 46 persen. Mereka memilih karena mereka tahu kami tahu soal Jakarta sedangkan yang lain, ya maap saja, pasangan lainnya tidak tahu soal Jakarta," paparnya.

Bahkan, hasil survei dari 5 lembaga survey tersebut menyatakan 83 persen warga Jakarta menginnginkan pelaksanaan Pemilukada 2012 berjalan 1 putaran. "Saya tidak tahu apakah hasil survei bocor atau tidak. Sebab  kalau warga Jakarta ditanya pasti ingin 1 putaran, dan dalam 1 putaran  tersebut yang bakal menang nomor 1," kilahnya.

Menghadapi isu dua putra Betawi bersanding menjadi cagub dan cawagub DKI  akan membuka peluang terjadi persaingan, Nara membantah isu tersebut. Dia menegaskan dirinya dan Foke bergabung menjadi satu dengan membawa keahlian masing-masing yang bisa mendukung Jakarta lebih baik lagi.

"Saya ini nasionalis, karena saya ini tentara. Foke juga nasionalis karena sudah 40 tahun jadi PNS. Jadi lihat kami dengan jiwa nasionalisnya," tegasnya.

Jadwal Penetapan DPT Pemilukada DKI Mundur 1 Minggu

Dahliah Ketua KPU DKI
Dahliah Ketua KPU DKI (sumber: kpu jakarta)
Atas rekomendasi masyarakat, Komisi II DPR RI, Komisi A DPRD  DKI Jakarta, Panwaslu DKI Jakarta, dan tim pasangan calon.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk mengubah waktu penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang semula dijadwalkan 26 Mei 2012 lalu menjadi tanggal 2 Juni 2012 mendatang.

Perubahan waktu tersebut juga berdasarkan atas rekomendasi banyak pihak, termasuk di antaranya masyarakat, Komisi II DPR RI, Komisi A DPRD  DKI Jakarta, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta, dan tim pasangan calon.

"Kami sudah sepakat untuk memundurkan waktu penetapan, ini terkait  dengan waktu perbaikan yang memakan waktu tiga sampai tujuh hari," kata Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Dahliah Umar, saat ditemui dalam jumpa pers di kantor KPU Provinsi DKI Jakarta di Budi Kemuliaan, Jakarta  Pusat, hari ini.

Dahliah mengakui mundurnya jadwal penetapan ini terkait karena sulitnya mendapatkan data lengkap dari mereka atau pemilih yang harus dilakukan penelusuran ulang.

"Selain melakukan penelusuran ulang ke lapangan yang dilakukan oleh tim  kami yang berada di tingkat kabupaten/kota dan di bawahnya, kami akhirnya  melakukan penelusuran secara internal juga," tutur Dahliah.

Meskipun waktu penetapan DPT diundur, KPU Provinsi menegaskan ini takkan berpengaruh kepada waktu tahapan-tahapan lain yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk waktu pencoblosan 11 Juli mendatang. "Yang berubah hanya rekap DPT dan pendataan jumlah TPS saja," tegas Dahliah.

Keputusan pengunduran waktu penetapan DPT ini terdapat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor: 02/Kpts/KPU-Prov-010/2011 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012.

5 Timses Tolak DPT, Kecuali Foke

Para Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (nomer 1), Hendardji Soepandji-Ahmad Riza Patria (nomer 2), Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Nomer 3), Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini (nomer 4), Faisal Basri-Biem Benyamin(nomer 5), dan Alex Noerdin-Nono Sampono (nomer 6) memegang nomer urut Pemilihan Umum Kepada Daerah DKI Jakarta di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu Malam (12/5). Setelah pengambilan nomer urut, para Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ini akan melakukan masa kampanye dan  Nomer urut ini nantinya akan dijadikan nomer sah dalam kampanye dan kartu suara Pada Pemilukada DKI 2012
Para Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (nomer 1), Hendardji Soepandji-Ahmad Riza Patria (nomer 2), Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Nomer 3), Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini (nomer 4), Faisal Basri-Biem Benyamin(nomer 5), dan Alex Noerdin-Nono Sampono (nomer 6) memegang nomer urut Pemilihan Umum Kepada Daerah DKI Jakarta di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu Malam (12/5). Setelah pengambilan nomer urut, para Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ini akan melakukan masa kampanye dan Nomer urut ini nantinya akan dijadikan nomer sah dalam kampanye dan kartu suara Pada Pemilukada DKI 2012 (sumber: Antara)
Tim sukses dari pasangan pasangan Fauzi Bowo-Nacrowi Ramli menyerahkan keputusan kepada KPUD Provinsi DKI Jakarta.

Lima tim sukses (Timses) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur menolak penetapan daftar pemilih tetap ditetapkan sekarang. Sementara, satu tim sukses dari pasangan pasangan Fauzi Bowo-Nacrowi Ramli menyerahkan keputusan kepada KPUD Provinsi DKI Jakarta.

Kelima timses yang menolak datang dari pasangan Hendardji Supanji-Ahmad Riza, Joko Widodo-Basuki Cahaya Purnama, Hihayat Nurwahid - Didik J Rachbini, Faisal Basri-Biem  Benyamin, dan Alex Nurdin-Nono Sampono menolak jika KPUD menetapkan DPT  sekarang.

"Kami menolak keputusan KPUD  DKI Jakarta. Pasalnya, daftar pemilihan tetap hingga jam 19.00 yang kami terima nyata-nyata masih banyak kejanggalan. Demi nama warga Jakarta, kami menolak segala keputusan rapat pleno," kata timses Jokowi-Basuki, Denny Iskandar, dalam rapat pleno penetapan DPT, di Hotel Lumire, Jakarta, hari ini.

Senada dengan timses Jokowi-Basuki, timses  Alex-Nono, juga menolak keputusan rapat pleno. Sebelum fair, sebaiknya  dihentikan dan diperbaiki.

"Sejak awal kami sudah menolak. Di dinding mading setiap RW, judulnya daftar pemilih tetap tapi isinya daftar pemilih sementara. Ini sistemik. Maka kami sepakat menempatkan lebih banyak orang di TPS untuk memantau," kata  timses Alex-Nono, Fatahillah Ramli.

Sedangkan, timses Hidayat-Didik, Tubagus Arief, mengatakan pihaknya tak mendapati perubahan sungguh-sungguh. Namun, yang didapatkan malah justifikasi temuan yang ada.

"Kami memahami keputusan bisa diambil KPU secara sepihak. KPU juga  bisa menyadari tanggungjawabnya terkait keputusannya. Semoga, dengan banyaknya penolakan, KPUD terbuka. Kami katakan kami tidak menerima  terkait hal yang akan ditetapkan KPU ini," ungkap dia..

Penolakan  juga dilakukan pasangan nomor urut 2. Timses Handardji-Ahmad, Didiek S, menilai kalau DPT masih berantakan bagaimana bisa diperebutkan semua pasangan.

"DPT ini ibarat roti yang akan diperebutkan. Namun, bagaimana mau diperebutkan kalau masih berantakan. Kami dari timses  Hendarji, menyatakan DPT harus diperbaiki dulu baru kami menyatakan  setuju. Tapi kalau masih berantakan dan sudah ditetapkan kami menolak," imbuhnya.

Timses Faisal-Biem pun idem. Reinhard Farafat meminta KPUD melihat temuan-temuan dari teman-teman timses. "Kami meminta  jangan tergesa-gesa memutuskan. Kami khawatir saja, nanti ada keputusan  subyektif sehingga memicu gugatan hukum. Kami minta sabar," tutur dia.

Sementara itu, timses Foke-Nara, Dasril Affandi, mengatakan pihaknya menyerahkan keputusan kepada KPUD. "Dalam pemilu ini KPU jadi wasitnya. Karena itu kita menghormatinya. Semuanya sudah ada caranya, ada mekanismenya. Kami serahkan keputusan kepada KPU  sesuai dengan koridor yang ada jika KPU siap, tanpa catatan menerima atau menolak," ungkap dia.

Diketahui, rapat  pleno berjalan alot. Beberapa kali rapat ditunda untuk istirahat dan  melakukan pembahasan antar timses, KPUD, dan Panwaslu DKI Jakarta.

Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, rapat pleno kembali digelar pukul 21.10  setelah diskor pada pukul 19.15. Setelah melakukan pembahasan, Panwaslu DKI Jakarta memberikan dua rekomendasi.

Pertama, terkait daftar pemilihan di Lapas dan Rumah Sakit yang tidak disertai NIK, maka akan dihapus untuk menghindari penyalahgunaan hak pilih.

Kedua, terkait  dengan usulan dari pasangan calon No 3 dan No 4 apabila dalam daftar pemilih tetap masih ditemukan dua pemilih dengan NIL dan/atau nama sama yang diduga ganda, maka KPU Provinsi DKI Jakarta memberikan tanda pada SDPT dan menahan kartu pemilih salah satunya serta tidak memberikan undangan formulir C-6 kepada yang bersangkutan.

Hingga pukul 22.30, rapat pleno masih berlangsung. Keputusan DPT belum ditetapkan pihak KPUD. Pembahasan masih berlangsung seputar apakah di Lapas perlu atau tidak didirikan TPS.

Calon Gubernur DKI Ancam Mejahijaukan Kisruh DPT

Hendardji Soepandji
Hendardji Soepandji (sumber: Antara)
Hendardji belum memutuskan ingin memboikot Pemilukada.

Sejumlah  pasangan calon Gubernur DKI Jakarta mempermasalahkan  kekisruhan daftar pemilih tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh Komisi  Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta hingga sampai ke persidangan.

"Kita akan terus perjuangkan, kalau KPUD masih bersikeras dengan  sikapnya tersebut ya kita akan bawa hingga ke ranah hukum," kata calon  Gubernur dari jalur independen Hendardji Soepandji, Jumat (8/6).

Hendardji menegaskan kekisruhan ini sudah pasti akan merugikan,  tidak hanya bagi dirinya, namun juga hak pilih warga Jakarta yang otomatis akan turut dirugikan atas kekisruhan ini.

"Harus diperjuangkan terus," ujarnya.

Hendardji belum memutuskan ingin memboikot  Pemilukada yang dijadwalkan pada 11 Juli  mendatang dengan alasan memberikan kepada KPU DKI terlebih dahulu  untuk menyelesaikan kisruh ini.

Di sisi lain, calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Didik J. Rachbini  belum memutuskan apakah memboikot pencoblosan  mendatang.

"Saya belum dapat memutuskan kalau soal itu," kata Didik.

Didik menilai kisruh DPT ini disebabkan ketidakbecusan penyelenggara Pemilukada.  Sejak ditetapkan DPT oleh KPU DKI pada 2 Juni lalu,  tim sukses Hidayat-Didik menemukan 44.000 DPT ganda.

Atas hal tersebut, Didik menegaskan sudah sepantasnya KPU DKI  melakukan penyisiran ulang kembali dan memperbaiki kekeliriuan yang  terdapat dalam DPT tersebut.

Sikap serupa juga diutarakan oleh  calon gubernur dari jalur independen Faisal Basri. Menurutnya, saat ini  yang terpenting adalah mengungkap siapa aktor dibalik kisruhnya DPT ini. 

"Kita harus cari siapa yang harus bertanggungjawab selain KPUD. KPUD  itu kan sifatnya hanya melakukan verifikasi atas DP4 yang diberikan  oleh Dukcapil. Siapa yang berada diatas Dukcapil kalau bukan Gubernur,"  katanya.

Sejak kekisruhan atas penetapan DPT menyerbak, lima pasangan calon  gubernur secara tegas melakukan penolakan terhadap hal tersebut. Lima  pasangan yang diwakili oleh tim suksesnya antara lain adalah pasangan  Joko Widodo-Basuki Tjahja Purnama, Alex Noerdin-Nono Sampono, Hidayat  Nur Wahid-Didik J. Rachbini, Faisal Basri-Biem Benyamin dan Hendardji  Soepandji-Riza Patria.

Diantara kelimanya, calon Wakil Gubernur yang diusung Partai  Gerindra dan PDIP secara terang-terangan telah mengaku akan memboikot  jalannya Pemilukada apabila KPU DKI tidak juga mengubah keputusannya  untuk memperbaiki DPT tersebut.

KPU DKI Tetapkan Jumlah pemilih 6,9 Juta

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, Dahliah Umar  berdiskusi dengan anggota KPUD  Sumarno, Suhartono  dan Sekretaris KPU DKI Jakarta Achmadi (kedua kanan) saat rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 di Jakarta. FOTO: ANTARA
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, Dahliah Umar berdiskusi dengan anggota KPUD Sumarno, Suhartono dan Sekretaris KPU DKI Jakarta Achmadi (kedua kanan) saat rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 di Jakarta. FOTO: ANTARA
Kubu Jokowi tetap menolak dan ancam gugat siapa pun yang terima putusan itu.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, memutuskan daftar pemilih tetap (DPT) berjumlah 6.983.692 orang dengan total TPS sebanyak 15.059.

"Kami memutuskan dan menetapkan jumlah pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta 2012 sesuai dengan yang tercantum di layar total 6.983.692 orang dan jumlah TPS 15.059. Ada penambahan jumlah, karena ada masukan-masukan dari timses (tim sukses claon)," ujar Ketua KPUD DKI Jakarta Dahliah Umar, di Jakarta, Sabtu (2/6) malam.

Usai memutuskan, kepada wartawan Dahliah menuturkan, dalam peraturan KPU, penetapan DPT merupakan wewenang KPU. Tetapi, prosedurnya harus melalui masukan dari masyarakat.

"Dari masukan masyarakat sejujurnya tidak banyak. Misalnya pada tanggal 20 sampai 21 Mei kita berikan kesempatan, namun hanya dua yang menyerahkan. Pada saat itu isunya ada 1,4 juta pemilih fiktif. KPU kemudian menyelusuri. Itu merupakan tanggungjawab kami, karena kami tidak ingin dicurigai. Jadi praktis setelah ditelusuri dan dilaksanakan perbaikan terkoreksilah sejumlah itu. Tidak terlapau jauh antara DPS dan DPT," tambahnya.

Dahliah berharap, dengan keputusan itu warga Jakarta tetap bersemangat menjalankan pemilukada. Tugas KPU selanjutnya adalah menyosialisasikan pasangan calon.

"Kami harap warga DKI tetap semangat mengikuti Pemilu DKI. Ini adalah moment kita semua. Kami sudah buka seluas-luasnya untuk memperbaiki daftar pemilih dan kami berkomitmen untuk menjaga itu dan mengawal agar orang yang terdaftar harus menggunakan hak pilih. Tugas KPU sekarang adalah sosialisasi seluas-luasnya tentang profil calon, trackrecord calon, tentang segala sesuatu terkait pasangan calon, supaya warga DKI itu mengenal siapa calon yang akan dipilih," terangnya.

Menyoal banyaknya penolakan dari tim kampanye pasangan calon, Dahliah menilai, semua pihak punya hak mengomentari keputusan KPUD. Namun, pada prinsipnya KPUD sudah bekerja maksimal.

"Itu adalah hak untuk mengomentari hasil kerja KPU. Kami pada prinsipnya bekerja sebaik-baiknya memberikan pelayanan. Kalau ada yang puas alhamdulillah, kalau tidak ya tidak harus dipaksa. Yang jelas dari seluruh pasangan calon kami sudah membuka seluas-luasnya untuk memperbaiki. Ini sudah final," ungkapnya.

Terkait apakah di Lapas atau rumah sakit akan didirikan TPS, KPUD memutuskan pemilih harus menghadirkan NIK baru bisa memilih.

"RS dan LP harus dihadirkan NIK-nya supaya tidak dipergunakan oknum untuk memanipulasi sebagai pemilih. Harus diperkuat dengan NIK," tandasnya.

Sementara itu, tim kampaye Jokowi-Basuki, Denny Iskandar, menuturkan pihaknya tetap menolak keputusan itu.

"Kami tetap tidak setuju dan menolak keputusan itu dan akan melakukan gugatan. Siapapun yang sepakat dengan keputusan ini akan kami gugat," singkatnya.

Berikut daftar pemilihan tetap pemilukada DKI Jakarta 2012:

Jakpus:
Pemilih terdaftar 791.059
Total 791.063
Jumlah TPS 1.713

Jakarta Utara:
Pemilih terdaftar 1.163.575
Total 1.165.078
Jumlah TPS 2.587

Jakarta Barat:
Pemilih terdaftar 1.503.434
Total 1.503.434
Jumlah TPS 3.331

Jakarta Selatan:
Pemlih terdaftar 1.511.031
Total 1.511.035
Jumlah TPS 3.223

Jakarta Timur:
Pemilih terdaftar 1.996.745
Total 1.996.747
Jumlah TPS 4.162

Kep. Seribu:
Pemilih terdaftar 16.335
Total 16.335
Jumlah TPS 43

Total keseluruhan:
Pemilih terdaftar 6.982.179
Total 6.983.692
Jumlah TPS 15.059

0 komentar:

Posting Komentar