Direktur Politik dan Media Jaringan Riset Nasional (JRN), Anis Kurniawan
Pemberlakuan Parliamentary threshold (PT) secara nasional tidak saja
mengukuhkan eksistensi partai-partai besar, tetapi juga meneror
psikologi politik publik.
Direktur Politik dan Media Jaringan
Riset Nasional (JRN), Anis Kurniawan, menilai PT secara nasional
bukannya memperbaiki kualitas demokrasi, malah sebaliknya menimbulkan
problematika baru yang akan mendegradasi semangat keterbukaan dalam
kandidasi politik.
“Kandidat atau elit politik dari partai kecil akan kesulitan meyakinkan konstituennya. Sebab, seberapa besar pun dukungannya kalau hanya terkonsentrasi pada lokal tertentu akan menjadi sia-sia. Asumsi demikian, pada saat yang sama juga akan mempengaruhi psikologi pemilih untuk lebih memilih kandidat dari partai besar dengan alasan kepastian suara,” jelas Anis.
Persoalannya, lanjut Anis, partai-partai besar yang ada saat ini pun belum menggaransi rekrutmen yang berkualitas. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan, ada partai-partai kecil, sekalipun hanya kuat di daerah tertentu tetapi memiliki mekanisme rekrutmen kandidasi yang lebih baik.
“PT Nasional jelas merupakan pola sentralisasi politik. Ini adalah desain partai besar yang berkuasa di parlemen yang secara otomatis membuat Undang-Undang (UU). Pusat melalui partai-partai besar dengan sendirinya juga dapat lebih muda “mendisiplinkan” daerah," ujarnya.
"Daerah yang sebenarnya merupakan basis partai tertentu karena alasan ideologis, identitas kultural dan lainnya akan dipaksa memilih partai besar yang tidak sejalan dengan nuraninya,” tandas Anis. (R1)
“Kandidat atau elit politik dari partai kecil akan kesulitan meyakinkan konstituennya. Sebab, seberapa besar pun dukungannya kalau hanya terkonsentrasi pada lokal tertentu akan menjadi sia-sia. Asumsi demikian, pada saat yang sama juga akan mempengaruhi psikologi pemilih untuk lebih memilih kandidat dari partai besar dengan alasan kepastian suara,” jelas Anis.
Persoalannya, lanjut Anis, partai-partai besar yang ada saat ini pun belum menggaransi rekrutmen yang berkualitas. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan, ada partai-partai kecil, sekalipun hanya kuat di daerah tertentu tetapi memiliki mekanisme rekrutmen kandidasi yang lebih baik.
“PT Nasional jelas merupakan pola sentralisasi politik. Ini adalah desain partai besar yang berkuasa di parlemen yang secara otomatis membuat Undang-Undang (UU). Pusat melalui partai-partai besar dengan sendirinya juga dapat lebih muda “mendisiplinkan” daerah," ujarnya.
"Daerah yang sebenarnya merupakan basis partai tertentu karena alasan ideologis, identitas kultural dan lainnya akan dipaksa memilih partai besar yang tidak sejalan dengan nuraninya,” tandas Anis. (R1)
0 komentar:
Posting Komentar