Jumat, 22 Juni 2012 |
"Ya (dari internal). Percuma
menyiapkan calon kalau tidak memenuhi syarat administratif untuk maju
dalam pemilihan presiden, dan PDIP mempunyai mekanisme sendiri bahwa
tidak perlu juga kita ikut-ikut aturan yang ada di partai lain."
JAKARTA - BAROMETER RAKYAT NEWS: Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani
mengatakan bahwa partainya bakal mengedepankan kadernya sebagai calon
presiden pada pemilihan umum 2014 mendatang.
Meski begitu, ujar Puan, segala masih dapat berubah pada kemudian hari.
Pasalnya, saat ini masih terlalu dini untuk membahas calon RI I.
Terlebih, PDIP juga harus berusaha memenuhi syarat mampu mencalonkan
presiden, jika sukses di pemilihan legislatif."Ya (dari internal). Percuma menyiapkan calon kalau tidak memenuhi syarat administratif untuk maju dalam pemilihan presiden, dan PDIP mempunyai mekanisme sendiri bahwa tidak perlu juga kita ikut-ikut aturan yang ada di partai lain," lanjut Puan dalam rapat pleno fraksi di ruang Komisi X, komplek Parlemen, Jumat (22/6).
Karena itu, lanjut Puan, saat ini yang menjadi prioritas partainya adalah kesuksesan di pemilihan legislatif. Apalagi, revisi Undang-Undang Pemilihan Presiden masih belum tuntas soal penetapan persyaratan ambang batas presidensial.
"Kami belum tahu persyaratan berapa persen yang akan diputuskan untuk maju dalam pemilihan presiden. Jadi kalau kemudian kita sekarang terburu-buru untuk maju pemilihan presiden ternyata tidak memenuhi persyaratan, untuk apa," kata dia lagi.
PDIP, tambahnya, tidak akan buru-buru menggadang calon presiden hanya karena latah dengan partai lain. Sementara kongres penentuan calon presiden baru akan dilakukan setelah pemilihan legislatif.''(din/jar)
Survei Negara Gagal, Pemerintah Wajib Berbenah
Jumat, 22 Juni 2012 |
Bila yang dilihat adalah aspek kesejahteraan, saat ini masih ada 30 juta rakyat Indonesia yang miskin.
JAKARTA - BAROMETER RAKYAT NEWS: Publikasi yang menyatakan Indonesia berada di posisi rawan sebagai negara gagal harus dilihat sebagai peringatan keras dan serius kepada Pemerintah agar benar-benar membenahi diri.
Menurut Aboebakar Al-Habsyi, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), memang pada pemeringkatan tersebut indikator yang digunakan adalah HAM dan penegakan hukum, tekanan demografik dan protes kelompok minoritas.
Walau terkesan sepele, kata Aboebakar, hal tersebut tak boleh diabaikan Pemerintah begitu saja. "Saya kira Pemerintah tetap perlu instropeksi, harus selalu mawas diri dengan berbagai masukan seperti ini," tutur dia, di Jakarta, Kamis (21/6).
Menurutnya, apabila beberapa parameter lainnya digunakan, maka hasilnya kurang lebih sama. Misalnya, soal keamanan, di mana dalam sepekan terkahir ini berbagai konflik terjadi, seperti persoalan Papua, di Batam ataupun di Jakarta.
Ditambahkan Aboebakar, bila yang dilihat adalah aspek kesejahteraan, saat ini masih ada 30 juta rakyat Indonesia yang miskin. Bila menggunakan pendekatan penegakan hukum, tidak dapat dipungkiri mafia hukum masih berkuasa di negeri ini.
Demikian pula bila kita menggunakan pendekatan energi, kata Aboebakar, adalah fakta bila saat ini sepertinya Indonesia sedang mengalami krisis energi. Dalam perspektif ketahanan keuangan negara, Indonesia saat ini sedang menanggung utang luar negeri hingga Rp 1.800 triliun.
"Hampir semua sisi kehidupan di negeri ini memburuk, hutang semakin tinggi, cadangan energi menipis, kesejahteraan menurun, kepercayaan publik pada penegakan hukum memudar, dan aspek keamanan semakin rentan, hal itu semua adalah kondisi riil yang sangat sulit untuk dibohongi," ungkap Aboebakar.
Karenanya, Aboebakar mengimbau Pemerintah untuk tak banyak membuat argumen untuk membela diri. Menurutnya, Pemerintah akan sulit untuk berkelit atas tudingan bahwa Indonesia menuju negara gagal.
Anggota Komisi III DPR lainnya dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, memiliki pandangan lebih tegas soal siapa yang ahrusnya bertanggung jawab atas keadaan itu.
"Ini menjadi bukti kegagalan rezim yang berkuasa saat ini dalam membangun rasa aman dan nyaman bagi rakyatnya," tandas Bambang.
Dalam hasil pemeringkatan yang dibuat lembaga Fund for Peace yang berbasis di Indonesia, dibuat dengan beberapa ukuran antara lain penegakan HAM dan respons kelompok-kelompok masyarakat. Indonesia peringkat ke-63 dan masuk kategori peringatan sangat tinggi sebagai negara gagal.
Dalam indeks yang dikeluarkan lembaga riset ini, negara paling gagal dan yang berada pada peringkat pertama adalah Somalia. Sebaliknya, Finlandia di posisi paling aman, bersama Swiss dan Denmark''.(din/jar)
JAKARTA - BAROMETER RAKYAT NEWS: Publikasi yang menyatakan Indonesia berada di posisi rawan sebagai negara gagal harus dilihat sebagai peringatan keras dan serius kepada Pemerintah agar benar-benar membenahi diri.
Menurut Aboebakar Al-Habsyi, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), memang pada pemeringkatan tersebut indikator yang digunakan adalah HAM dan penegakan hukum, tekanan demografik dan protes kelompok minoritas.
Walau terkesan sepele, kata Aboebakar, hal tersebut tak boleh diabaikan Pemerintah begitu saja. "Saya kira Pemerintah tetap perlu instropeksi, harus selalu mawas diri dengan berbagai masukan seperti ini," tutur dia, di Jakarta, Kamis (21/6).
Menurutnya, apabila beberapa parameter lainnya digunakan, maka hasilnya kurang lebih sama. Misalnya, soal keamanan, di mana dalam sepekan terkahir ini berbagai konflik terjadi, seperti persoalan Papua, di Batam ataupun di Jakarta.
Ditambahkan Aboebakar, bila yang dilihat adalah aspek kesejahteraan, saat ini masih ada 30 juta rakyat Indonesia yang miskin. Bila menggunakan pendekatan penegakan hukum, tidak dapat dipungkiri mafia hukum masih berkuasa di negeri ini.
Demikian pula bila kita menggunakan pendekatan energi, kata Aboebakar, adalah fakta bila saat ini sepertinya Indonesia sedang mengalami krisis energi. Dalam perspektif ketahanan keuangan negara, Indonesia saat ini sedang menanggung utang luar negeri hingga Rp 1.800 triliun.
"Hampir semua sisi kehidupan di negeri ini memburuk, hutang semakin tinggi, cadangan energi menipis, kesejahteraan menurun, kepercayaan publik pada penegakan hukum memudar, dan aspek keamanan semakin rentan, hal itu semua adalah kondisi riil yang sangat sulit untuk dibohongi," ungkap Aboebakar.
Karenanya, Aboebakar mengimbau Pemerintah untuk tak banyak membuat argumen untuk membela diri. Menurutnya, Pemerintah akan sulit untuk berkelit atas tudingan bahwa Indonesia menuju negara gagal.
Anggota Komisi III DPR lainnya dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, memiliki pandangan lebih tegas soal siapa yang ahrusnya bertanggung jawab atas keadaan itu.
"Ini menjadi bukti kegagalan rezim yang berkuasa saat ini dalam membangun rasa aman dan nyaman bagi rakyatnya," tandas Bambang.
Dalam hasil pemeringkatan yang dibuat lembaga Fund for Peace yang berbasis di Indonesia, dibuat dengan beberapa ukuran antara lain penegakan HAM dan respons kelompok-kelompok masyarakat. Indonesia peringkat ke-63 dan masuk kategori peringatan sangat tinggi sebagai negara gagal.
Dalam indeks yang dikeluarkan lembaga riset ini, negara paling gagal dan yang berada pada peringkat pertama adalah Somalia. Sebaliknya, Finlandia di posisi paling aman, bersama Swiss dan Denmark''.(din/jar)
0 komentar:
Posting Komentar