Ilustrasi
Ilustrasi (sumber: Antara)
"Banyak tujuan lain di balik survei. Melihat kondisi saat ini sangat dimungkinkan banyak survei pesanan."
Peneliti Pride Agus Herta mengatakan bahwa lembaga survei diduga memiliki kepentingan khusus terhadap hasil survei Pilkada DKI Jakarta 2012. Itu disebabkan banyaknya hasil survei yang berbeda antarlembaga.
"Banyak tujuan lain di balik survei. Melihat kondisi saat ini sangat dimungkinkan banyak survei pesanan," ujarnya di Jakarta, Selasa (29/5).
Menurutnya, hasil survei tersebut diharapkan dapat membentuk opini masyarakat terhadap pasangan cagubg dan cawagub tertentu. Sehingga, masyarakat akan terdorong mengikuti tren yang diterbitkan lembaga survei tersebut.
Karena itu, KPU seharusnya membuat aturan main untuk mengatur lembaga survei. Sehingga, lembaga survei dapat transparan memaparkan hasil.
Senada dengan Agus, peneliti senior The Jakarta Institute, Ubaidillah menilai bahwa lembaga survei diganakan kandidat atau partai politik untuk membangun opini pribadi.
"Sebenarnya sah-sah saja calon kandidat atau partai politik menyewa lembaga survei. Tapi, seharusnya digunakan untuk evaluasi kerja. Saat ini yang terjadi justru untuk membentuk opini publik saja," kata  Ubaidillah.
Menurut Ubaidillah, keganjilan dalam sebuah survei bisa dianalisis dari jumlah sampel yang digunakan menggunakan angka yang kontroversial.
  "Sebut saja ada yang menggunakan 440 responden, padahal pemilihnya bisa mencapai lima juta, apakah valid? Ya walaupun dari segi akademis ini valid-valid saja, tapi akan sangat sensitif sekali," ujar Ubaidillah.
  Ia menuturkan, memang tidak linier untuk mengukur pergerakan populasi karena tidak selalu bisa dijadikan alat ukur jumlah sampel. Sebab, survei yang baik seharusnya melalui quality control agar terbukti apakah datanya benar atau tidak.
  "Dari sampel 500 responden, setelah cleaning data jadi hilang 50 sampel.  Nantinya, margin errornya akan berbeda hasilnya, dan kebanyakan lembaga survei tidak banyak yang berani menunjukkan itu," tambahnya.
  Ubaidillah menekankan akurasi sangat dibutuhkan, artinya semakin sedikit margin error dalam survei tersebut, semakin akurat.
  "Sebaiknya, jangan melakukan survei dengan sampel di bawah 1.000 responden," ujarnya.
  Lebih lanjut, waktu pengambilan survei juga bisa dijadikan tolak ukur validnya sebuah survei.
  "Paling singkat biasanya survei bisa dilakukan dalam satu bulan, tapi  yang saat ini banyak terjadi hanya dalam waktu seminggu-dua minggu sudah  selesai," kata Ubaidillah.
  Ubaidillah menegaskan, salah satu syarat survei yang baik adalah survei  yang dapat mewakili sebanyak mungkin karateristik dari populasi.
  "Akurasi atau ketepatan dan presisi dari survei tersebutlah yang harus dikedepankan," kata Ubaidillah.