Rabu, 04 Juli 2012 | 13:14
Untuk memastikan Hatta bisa dimajukan sebagai Capres, maka harus bisa dipastikan hasil pemilu legislatif membawa PAN meraih minimal dua digit.
JAKARTA - BAROMETER RAKYAT NEWS: Partai Amanat Nasional (PAN) belum akan mengikuti langkah Partai Golkar yang sudah mendeklarasikan Aburizal Bakrie sebagai Capres 2014. PAN memilih pemantapan konsolidasi partai terlebih dahulu.
Sekjen PAN, Taufik Kurniawan, mengatakan pascarakornas pada Mei lalu, PAN menyepakati untuk memfinalisasi keputusan Ketua Umum Hatta Radjasa, sebagai tokoh utama yang akan diusung sebagai Capres partai itu pada 2014.
Namun ada kesepakatan lainnya, bahwa sebelum melangkah lebih jauh dengan ide itu, diperlukan fase penguatan infrastruktur partai yang saat ini sedang dilaksanakan. Wujudnya adalah kerja membentuk kepengurusan partai hingga tingkat ranting di RT/RW di seluruh Indonesia.
Taufik melanjutkan, dalam rangka pemantapan sekaligus monitoring kerja konsolidasi itu, pihaknya kembali akan bertemu dalam rakernas partai yang akan diselenggarakan pada Oktober atau November tahun ini. Apabila disepakati kerja konsolidasi sudah mantap, maka akan diputuskan dalam Rakernas itu soal waktu deklarasi Hatta sebagai Capres.
"Jadi nanti ditentukan di Rakernas yang kemungkinan dilakukan Oktober atau November 2012. Setelah deklarasi kita akan tancap gas. Secara prinsip, siapa Capres kami, adalah Pak Hatta," kata Taufik, di Jakarta, hari ini.
Untuk memastikan Hatta bisa dimajukan sebagai Capres, kata Taufik, maka harus bisa dipastikan hasil pemilu legislatif membawa PAN meraih minimal dua digit persentase perolehan suara. Karenanya, menjadi penting bagi PAN memastikan kinerja struktur partai berjalan sebelum deklarasi Hatta.
"Nanti itu yang menentukan kita bisa usung Capres atau Cawapres. Kita harapkan PAN bisa mencapai dua digit sehingga bisa calonkan Capres," ungkap Taufik.
Terkait deklarasi Aburizal Bakrie sebagai Capres Golkar, Taufik mengatakan pihaknya mengucapkan selamat kepada pendiri PT.Lapindo Brantas itu.
"Kita harap Pak Ical bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Insya Allah itu akan memberikan penegasan sehingga kita tahu tak ada krisis kepemimpinan nasional," tandas Taufik.
Anas Diperiksa, Demokrat Umumkan Dukung Gedung Baru KPK JAKARTA - BAROMETER RAKYAT NEWS: Partai Amanat Nasional (PAN) belum akan mengikuti langkah Partai Golkar yang sudah mendeklarasikan Aburizal Bakrie sebagai Capres 2014. PAN memilih pemantapan konsolidasi partai terlebih dahulu.
Sekjen PAN, Taufik Kurniawan, mengatakan pascarakornas pada Mei lalu, PAN menyepakati untuk memfinalisasi keputusan Ketua Umum Hatta Radjasa, sebagai tokoh utama yang akan diusung sebagai Capres partai itu pada 2014.
Namun ada kesepakatan lainnya, bahwa sebelum melangkah lebih jauh dengan ide itu, diperlukan fase penguatan infrastruktur partai yang saat ini sedang dilaksanakan. Wujudnya adalah kerja membentuk kepengurusan partai hingga tingkat ranting di RT/RW di seluruh Indonesia.
Taufik melanjutkan, dalam rangka pemantapan sekaligus monitoring kerja konsolidasi itu, pihaknya kembali akan bertemu dalam rakernas partai yang akan diselenggarakan pada Oktober atau November tahun ini. Apabila disepakati kerja konsolidasi sudah mantap, maka akan diputuskan dalam Rakernas itu soal waktu deklarasi Hatta sebagai Capres.
"Jadi nanti ditentukan di Rakernas yang kemungkinan dilakukan Oktober atau November 2012. Setelah deklarasi kita akan tancap gas. Secara prinsip, siapa Capres kami, adalah Pak Hatta," kata Taufik, di Jakarta, hari ini.
Untuk memastikan Hatta bisa dimajukan sebagai Capres, kata Taufik, maka harus bisa dipastikan hasil pemilu legislatif membawa PAN meraih minimal dua digit persentase perolehan suara. Karenanya, menjadi penting bagi PAN memastikan kinerja struktur partai berjalan sebelum deklarasi Hatta.
"Nanti itu yang menentukan kita bisa usung Capres atau Cawapres. Kita harapkan PAN bisa mencapai dua digit sehingga bisa calonkan Capres," ungkap Taufik.
Terkait deklarasi Aburizal Bakrie sebagai Capres Golkar, Taufik mengatakan pihaknya mengucapkan selamat kepada pendiri PT.Lapindo Brantas itu.
"Kita harap Pak Ical bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Insya Allah itu akan memberikan penegasan sehingga kita tahu tak ada krisis kepemimpinan nasional," tandas Taufik.
Rabu, 04 Juli 2012 | 12:24
Berharap supaya fraksi partai lainnya juga turut mengikuti langkah yang dilakukan Partai Demokrat.
Sikap Partai Demokrat terkait pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertolak belakang. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat mengatakan fraksi mereka memperjuangkan pengesahan anggaran gedung KPK, berbeda dengan sikap Komisi III DPR RI yang menolak pembangunan gedung baru KPK.
"Jika DPP sifatnya harus memperjuangkan APBN untuk pembangunan gedung baru KPK. Fraksi Partai Demokrat harus pertama yang mengawal dan berjuang terus sampai DPR RI mengesahkan anggaran," kata Ketua DPP Demokrat bidang Komunikasi, Andi Nurpati, ketika mendampingi Ketum Demokrat Anas Urbaningrum menjalani pemeriksaan di kantor KPK, Jakarta, hari ini.
Oleh karena itu, Andi berharap supaya fraksi partai lainnya juga turut mengikuti langkah yang dilakukan Partai Demokrat.
Seperti diketahui, Komisi III DPR RI disinyalir tetap tidak akan menyetujui pembangunan gedung baru untuk KPK. Sebab, sembilan fraksi di Komisi Hukum tersebut sepakat meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencarikan gedung milik pemerintah yang kosong untuk KPK.
"Sembilan fraksi mengusulkan untuk berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Dirjen Kekayaan Negara untuk memanfaatkan gedung yang masih bisa dimanfaatkkan," kata Wakil Ketua Komisi III, Aziz Syamsuddin, beberapa waktu lalu.
KPK diketahui berjuang sejak tahun 2008 untuk mendapatkan anggaran pembangunan gedung baru. Mengingat, gedung yang sekarang dianggap tidak ideal menampung jumlah pekerja yang ada. Ditambah lagi, KPK akan menambah personel untuk memaksimalkan kinerja pemberantasan korupsi.
Namun, hingga kuarter kedua tahun 2012, permintaan anggaran tersebut tidak juga dikabulkan oleh Komisi III DPR RI dengan alasan efisiensi anggaran. Beberapa anggota DPR masih menganggap KPK adalah lembaga ad-hoc (sementara).
Kejadian ini membuat berbagai kalangan masyarakat tengah menggalang dukungan dana untuk mendukung pembangunan gedung baru bagi KPK. Senin (25/6) lalu, seorang perwakilan Pedagang Kaki Lima (PKL), Junaedi Sitorus mendatangi kantor KPK, Jakarta untuk menyerahkan uang sebesar Rp 1 juta untuk menyumbang pembangunan gedung KPK.
Sejak pekan lalu, di halaman gedung KPK, Jakarta dibuka posko pengumpulan dana sumbangan untuk pembangunan gedung baru KPK yang dijaga oleh rekan-rekan dari Indonesia Corruption Watch (ICW).''(*)
Sikap Partai Demokrat terkait pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertolak belakang. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat mengatakan fraksi mereka memperjuangkan pengesahan anggaran gedung KPK, berbeda dengan sikap Komisi III DPR RI yang menolak pembangunan gedung baru KPK.
"Jika DPP sifatnya harus memperjuangkan APBN untuk pembangunan gedung baru KPK. Fraksi Partai Demokrat harus pertama yang mengawal dan berjuang terus sampai DPR RI mengesahkan anggaran," kata Ketua DPP Demokrat bidang Komunikasi, Andi Nurpati, ketika mendampingi Ketum Demokrat Anas Urbaningrum menjalani pemeriksaan di kantor KPK, Jakarta, hari ini.
Oleh karena itu, Andi berharap supaya fraksi partai lainnya juga turut mengikuti langkah yang dilakukan Partai Demokrat.
Seperti diketahui, Komisi III DPR RI disinyalir tetap tidak akan menyetujui pembangunan gedung baru untuk KPK. Sebab, sembilan fraksi di Komisi Hukum tersebut sepakat meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencarikan gedung milik pemerintah yang kosong untuk KPK.
"Sembilan fraksi mengusulkan untuk berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Dirjen Kekayaan Negara untuk memanfaatkan gedung yang masih bisa dimanfaatkkan," kata Wakil Ketua Komisi III, Aziz Syamsuddin, beberapa waktu lalu.
KPK diketahui berjuang sejak tahun 2008 untuk mendapatkan anggaran pembangunan gedung baru. Mengingat, gedung yang sekarang dianggap tidak ideal menampung jumlah pekerja yang ada. Ditambah lagi, KPK akan menambah personel untuk memaksimalkan kinerja pemberantasan korupsi.
Namun, hingga kuarter kedua tahun 2012, permintaan anggaran tersebut tidak juga dikabulkan oleh Komisi III DPR RI dengan alasan efisiensi anggaran. Beberapa anggota DPR masih menganggap KPK adalah lembaga ad-hoc (sementara).
Kejadian ini membuat berbagai kalangan masyarakat tengah menggalang dukungan dana untuk mendukung pembangunan gedung baru bagi KPK. Senin (25/6) lalu, seorang perwakilan Pedagang Kaki Lima (PKL), Junaedi Sitorus mendatangi kantor KPK, Jakarta untuk menyerahkan uang sebesar Rp 1 juta untuk menyumbang pembangunan gedung KPK.
Sejak pekan lalu, di halaman gedung KPK, Jakarta dibuka posko pengumpulan dana sumbangan untuk pembangunan gedung baru KPK yang dijaga oleh rekan-rekan dari Indonesia Corruption Watch (ICW).''(*)
Wapres: Pancasila Sesuai Ajaran Al Quran
Rabu, 04 Juli 2012 | 00:00
Wakil Presiden, Boediono.
Wakil Presiden Boediono mengatakan, sejumlah sila dalam Pancasila seluruhnya paralel dengan nilai luhur yang dianut umat Islam sesuai ajaran Al Quran, sehingga harus sungguh-sungguh melaksanakan prinsip mulia dengan konsisten dan konsekuen.
"Tidaklah berlebihan bila saya mengatakan bahwa sesungguhnya Pancasila paralel dengan nilai-nilai luhur sesuai ajaran dalam kitab suci itu," kata Wakil Presiden Boediono saat membuka Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional Ke-7 Antar-Pondok Pesantren, Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Internasional Ke-1 Antar-Lembaga Al Quran, Musyawarah Nasional (Munas) Ke-4 Jam'iyyatul Qurra'Wal Huffazh, di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (3/7).
Hadir dalam acara itu antara lain Menteri Perumahan Rakyat Jan Faried, Gubernur Kalbar Cornelis MH, serta Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Agil Siroj.
Wapres menilai, tidaklah lengkap keislaman seseorang bila masih berbuat zalim kepada sesamanya dan keadilan sebagai nilai universal harus terus diupayakan baik dalam hubungan antar manusia, antar negara, antara pemimpin dan yang dipimpin, antara majikan dan buruh, antara guru dan murid, antara hakim dan yang dihakimi, dan terutama antara yang kuat dan yang lemah.
Kedua nilai utama dalam Islam itu, kata Boediono, yakni tauhid atau keesaan Tuhan dan keadilan sesungguhnya merupakan bagian penting dari ideologi negara kita yang diamanatkan oleh para pendiri negara ini dalam sila-sila yang tercantum dalam Pancasila.
Bagi kaum Muslim, kata Wapres, Al Quran merupakan kitab yang diimani bersama, sebagai petunjuk dan penuntun kehidupan untuk memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.
Al Quran, tambahnya, tidak hanya berisi prinsip-prinsip keimanan, namun juga sumber nilai-nilai universal, ilmu pengetahuan, hingga hikayat kehidupan, yang dikemas dengan bahasa yang indah, penuh dengan filosofi keteladanan, serta pesan moral yang luhur dan agung.
"Al Quran memberi tuntunan kepada kita agar membangun kehidupan yang harmonis, saling bertoleransi, hidup dalam kedamaian dan hidup untuk saling mengenal, saling mengasihi, saling memberi maaf, dan tidak membenci satu sama lain," katanya.
"Al Quran mengajak manusia untuk bekerja sama dalam kebaikan dan ketaqwaan, bukan dalam kejahatan dan permusuhan," kata Boediono.
Bagi kaum Muslim, Al Quran adalah sumber petunjuk dan pedoman hidup yang tidak pernah kering. "Meski Al Quran diturunkan oleh Allah SWT dalam bahasa manusia untuk dapat dipahami oleh manusia, tapi menurut para ulama, pemahaman manusia terhadap Al Quran masih bertingkat-tingkat," katanya.
Wapres menilai, Nahdlatul Ulama sebagai ormas besar Islam dalam sejarahnya yang panjang telah membuktikan peranannya yang besar dan saya yakin akan terus berperan dalam mewujudkan Indonesia yang sejahtera, damai, rukun, dan bermartabat.
Ditambahkan, sebagaimana diketahui bersama bahwa Jam'iyyatul Qurra'wal Huffazh didirikan untuk mengorganisasi para pencinta dan ulama Al Quran baik para qori-qoriah pembaca Al Quran, maupun para hafidz-hafidzah penghafal Al Quran yang ada di berbagai pondok-pondok pesantren dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran Al Quran.
"Dalam perjalanan sejarahnya sejak didirikan pada tahun 1371 Hijriyah atau tahun 1951 Masehi, telah melahirkan qori-qoriah dan ulama Al Quran yang bertaraf nasional dan internasional," katanya.''(din/jar)
0 komentar:
Posting Komentar