Jumat, 15 Juni 2012 | 17:01
Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo di KPK, Jakarta, beberapa waktu lalu. (sumber: JG Photo)
JAKARTA'' BAROMETER RAKYAT NEWS: PDI Perjuangan memrediksi, suhu politik nasional akan semakin memanas menjelang Pemilu 2014 mendatang. Kondisi ini diperparah dengan arah tata kelola pemerintah yang tidak terkendali dengan baik.
"Kita harus bersiap dengan tren suhu politik nasional yang makin memanas," kata Sekjen DPP PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Jumat (15/6).
Sementara di sisi lain, ia menyebut, pemerintahan sendiri berjalan amburadul.
Sebagai gambaran, Indonesia sebagai sebuah negara yang besar dibawa membuat keputusan presiden (Keppres) pengangkatan wakil menteri, lalu digugat dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.
"Kalau negara mengeluarkan Keppres tapi dibatalkan ini sangat memalukan.
Ini menunjukkan carut marut dalam mengelolanya dan kita malu sebagai
warga negara melihat ini," kata Tjahjo.
Padahal di sisi lain, negara sebenarnya tak terlalu membutuhkan menteri
didampingi wakil menteri. Terbukti kinerja kementerian tak lantas
membaik dengan penambahan itu."Kementerian yang tidak jalan seharusnya menterinya diganti atau memberi petunjuk, mengarahkan tapi malah membentuk satgas-satgas termasuk mafia hukum, Satgas TKI, ataupun Satgas Papua. Apa seorang menteri harus punya Wamen," lanjut Tjahjo.
Dia juga menyayangkan, saat ini dalam praktik kehidupan berbangsa, pengamalan sila-sila Pancasila mengendur, serta kebebasan beragama yang sudah terancam.
"Misalnya Ahmadiyah. Terlepas dari kontroversi ajarannya, tak lantas mereka harus dikejar-kejar dan dibunuh. Ini ada apa terjadi baru sekarang? Kita lihat juga ada dua kelompok satu agama saling kejar-kejaran. Inilah satu pertanda kita harus kembali ke jalan Pancasila dan Empat Pilar," kata Tjahyo.''(Din/Jar)
Caleg PDIP Wajib Ikuti Psikotes dan Diklat Kader
Jumat, 15 Juni 2012 | 17:08
Sekjen DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo (sumber: Jakarta Globe)
JAKARTA" BAROMETER RAKYAT NEWS: PDI Perjuangan (PDIP) mencoba mempersiapkan calon legislator (caleg) dengan baik. Untuk itu, caleg diwajibkan mengikuti dan lulus psikotes serta ikut pendidikan dan pelatihan (diklat) kader.
Hal itu disampaikan Sekjen DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo saat membuka acara Diklat Bidang Kaderisasi PDI Perjuangan, Jumat (15/6) di kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Menurut Tjahjo, awal Juli ini para Caleg mulai mengikut psikotes. "Banyak yang bertanya kenapa harus psikotes. Alasannya karena PDI Perjuangan bukan sekedar membutuhkan caleg S3, bukan hanya soal kepandaian," tegasnya.
Tjahjo menegaskan bagi DPP, hasil psikotes ini seperti cermin diri bagi caleg untuk mengetahui apakah bisa bekerja sama, apakah ada potensi menghianati partai atau tidak, caleg yang berpotensi merusak atau bisa team work bila duduk sebagai anggota dewan atau menjabat di pimpinan komisi DPR/DPRD.
Materi psikotes dan pelaksanaannya oleh Himpunan Ahli Psikologi. Dia menyebut dengan adanya 543 kabupaten/kota maka untuk tiap DPRD saja membutuhkan ratusan caleg yang harus dikelola. Hal ini menjadi ujian dalam rangka pemantapan konsolidasi internal partai berlambang banteng itu.
Setelah psikotes, PDIP akan menggunakannya sebagai dasar penyusunan daftar caleg sementara untuk Pemilu 2014, yang rencananya diselesaikan pada Maret 2013.
Ketua DPP Bidang Kaderisasi, Idham Samawi, mengatakan sesuai amanah Kongres III di Bali lalu maka PDIP adalah partai ideologis sehingga pendidikan kader sangat penting dilakukan.
"Pemenangan pemilu dan pemilu pilpres pada masa mendatang dimulai dengan pendidikan kader yang serius," kata Idham.''(*)
0 komentar:
Posting Komentar