Adu Taktik Lembaga Dan Konsultan Survei Politik

BAROMETER RAKYAT NEWS: Suhu politik di daerah memanas menjelang pilkada. Para calon kepala daerah, yang dulu lebih mengandalkan bantuan spiritual, kini mulai rasional. Mereka memanfaatkan jasa lembaga survei. Siapa saja yang menangguk rezeki?
ANALIS politik Denny Januar Ali, 42 tahun, menghabiskan waktunya di Batam hampir sepekan penuh. Doktor perbandingan politik lulusan Ohio State University ini bukan sedang liburan. Selasa hingga Jumat pekan lalu, Denny bergumul dengan 200 juru kampanye (jurkam) Ismeth Abdullah, kandidat Gubernur Kepulauan Riau. “Kami memberikan kepada mereka pemahaman politik modern,” ujar Denny J.A.
Para jurkam dibekali beragam materi. Mulai aturan kampanye, peta kekuatan kandidat, sampai cara mengelola kampanye. Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung di Kepulauan Riau berlangsung Juni nanti. Denny di Batam bukan lantaran pendukung fanatik Ismeth. Ia tengah menjalankan profesinya sebagai konsultan politik. “Di daerah, konsultan politik profesional hampir tak dikenal,” katanya. “Ruang kosong itu kami ambil.”

Layanan politik yang ia berikan berbasis survei. Maklum, reputasi Denny di bidang survei politik dikenal luas. Khususnya pada Pemilu 2004. Karena ia memimpin Lembaga Survei Indonesia (LSI). Namun kiprahnya saat ini tidak di bawah LSI. Sejak 18 Mei lalu, Denny non-aktif. “Untuk menghindari conflict of interest,” tulis Denny di sebuah milis. Selaku konsultan politik, ia memakai kendaraan PT Lingkaran Survei Indonesia, yang ia dirikan pada akhir 2004.
Dalam kode etiknya, menurut Denny, LSI dilarang menjadi konsultan politik. Sedangkan PT Lingkaran Survei justru untuk konsultan politik. Denny sudah lama melirik potensi besar pasar konsultan politik pada momentum pilkada. Selama lima tahun ke depan, pilkada berlangsung di hampir 500 lokasi. Tahun 2005 saja, ada 215 kabupaten/kota dan 11 provinsi yang menggelar pilkada.
Langkah sigap PT Lingkaran menuai hasil lumayan. Sampai berita ini ditulis, perusahaan yang berkantor di Kelapa Gading, Jakarta Utara, itu mengaku telah meneken kontrak dengan Partai Golkar untuk menggarap sembilan provinsi dan 100 kabupaten. Di luar itu, masih melayani kandidat perorangan di lima kabupaten dan dua provinsi. Praktis, ke-11 provinsi yang ber-pilkada tahun ini dilahap habis. Permintaan konsultan politik ternyata cukup tinggi.
PT Lingkaran tidak sendirian di ranah konsultan politik. Ada beberapa lembaga survei lain yang berebut pasar jasa konsultan ini. Di Jakarta ada Institut Survei Perilaku Politik (ISPP). Lembaga ini menyatakan sedang mengerjakan order dari tiga kandidat bupati di Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, dan Yogyakarta.
Uniknya, tidak hanya pesanan kandidat, ISPP juga menerima kontrak dari dua pengusaha untuk survei di Medan dan Jawa Timur. Para pengusaha itu sedang membidik kandidat yang layak disumbang dana “investasi”. Namun Dendi Susianto, Direktur Eksekutif ISPP, menolak merinci nama-nama kabupaten itu, karena begitulah kesepakatan dengan klien. “Kecuali Medan yang sudah memberi izin publikasi hasil survei,” Dendi memaparkan.
Di Surabaya, jasa semacam itu ditawarkan Kunci Marketing (K-Mark). Lembaga ini sebelumnya melakukan survei pemasaran produk. Nanang Nasriyanto, General Manager K-Mark, mengaku pernah melakukan survei pasar untuk produk Nestle, Indofood, Coronet Crown, dan Behaestek. Musim pilkada ini, K-Mark berminat menggarap pemasaran politik juga. “Intinya sama, menjual visi dan misi,” kata Nanang.
K-Mark membidik kandidat di Surabaya dan sekitarnya, seperti Gresik dan Sidoarjo. Namun perolehannya tak semujur PT Lingkaran dan ISPP. K-Mark baru mendapat seorang klien. Yaitu pasangan Erlangga Satria dan A.H. Thony, kandidat Wali Kota Surabaya. Kebanyakan kandidat yang ditawari masih menolak. “Ada kandidat yang berpendapat, mending duitnya buat kampanye dan dibagikan ke konstituen ketimbang menyewa lembaga survei,” ujar Nanang.
Nanang mematok tarif Rp 250 juta-Rp 350 juta. Tergantung tingkat kesulitan pengambilan sampel dan variasi data yang diinginkan. Ongkos sebesar itu untuk satu paket layanan, yang terdiri dari enam kali survei dengan 1.500 responden. Survei awal dilakukan untuk pemetaan kekuatan. Survei juga digelar pada akhir kampanye untuk melihat perpindahan suara pemilih akibat kampanye. Survei terakhir dengan cara quick count pada hari pemilihan.
ISPP memasang harga tak jauh beda. Paketnya antara Rp 80 juta dan Rp 500 juta. Tergantung margin of error dan lokasi. Makin kecil margin error, harga makin mahal. ISPP melayani survei dengan tiga kategori margin error: 1%, 2%, dan 3%. Tarif luar Jawa lebih mahal dari lokasi di Jawa. Biaya di Jawa, Rp 80 juta hingga Rp 350 juta. Di luar Jawa antara Rp 180 juta dan Rp 500 juta. “Harga bisa nego,” kata Dendi sambil tertawa.
Layanan yang diberikan ISPP antara lain survei popularitas, pelatihan manajemen tim sukses, quick count, dan edukasi pemilih. Klien ISPP bisa memilih semuanya atau salah satu program. Dalam survei popularitas, selain mengukur kans kemenangan kandidat, ISPP juga menghitung siapa musuh potensial, di mana basis massa kandidat, bagaimana perilaku pemilih, dan apa saja media massa yang efektif.
Uniknya, survei juga menampung keingintahuan klien sampai hal detail. Dendi mencontohkan, ada klien yang ingin tahu apakah masyarakat mudah disogok atau tidak. Untuk pelatihan tim sukses, ISPP membuat kurikulum cara mengorganisasi tim yang efektif, melakukan positioning, segmentasi, dan pembidikan target.
Yang penuh gereget, menurut Dendi, adalah pelatihan metode mendapatkan data kekuatan lawan. Meski survei pesanan, Dendi menjamin hasilnya kredibel. “Kalau hasilnya bias, yang dipertaruhkan nyawa kami,” ujar Dendi.
PT Lingkaran tak mau terus terang soal harga. “Profesional, layaknya konsultan,” kata Denny J.A. tentang bayaran. Yang jelas, di luar Jawa lebih mahal. Selain itu, makin tidak populer seorang kandidat, makin besar dananya untuk membuat populer. “Karena makin banyak paket yang harus diambil,” Denny menambahkan.
Ada lima jenis paket yang bisa dipilih sekaligus atau satu per satu. Pertama, riset politik. Tujuannya, membaca peta awal kekuatan. Biasanya dikerjakan enam bulan sebelum hari pemilihan. Riset ini terdiri dari survei pemilih, wawancara elite, analisis media, dan focus group discussion.
Kedua, peta pemenangan. Paket ini berisi langkah praktis terkait dengan hasil survei politik. Ketiga, pelatihan juru kampanye. Keempat, pendampingan membentuk media center. Kelima, pendampingan kandidat setelah terpilih. Denny juga menjamin hasil risetnya kredibel. “Kami memberikan the truth. Kalau asal bapak senang, kami bisa hancur,” ujarnya.
Tidak semua kandidat diusulkan tetap maju. Ada tiga rekomendasi hasil riset. Pertama, kandidat tetap jadi calon kepala daerah. Kedua, disarankan jadi wakil saja dan dicarikan pasangan yang tepat. Ketiga, jadi king maker saja dan konsultan akan mencarikan kandidat yang tepat didukung. Menurut Denny, pernah ada kandidat yang panas karena merasa dirinya populer tetapi survei menyarankan untuk jadi wakil saja.
Bagi kandidat pilkada, survei memang diakui penting untuk memprediksi persepsi publik. Untuk itulah duet Maulana Pohan-Sigit, kandidat Wali Kota Medan, juga menyewa lembaga survei. “Hasil survei kami gunakan untuk membuat strategi kampanye dalam mendongkrak perolehan suara,” kata Ikrimah Hamidy, Ketua Tim Sukses Maulana Pohan.
Pilihan pada kalkulasi rasional dan ilmiah ini juga menandai pergeseran dari pendekatan supranatural dengan bantuan para dukun. “Kalkulasi dibuat dengan proses riil, tidak dilakukan dengan cara-cara non-ilmiah,” kata Ikrimah kepada M. Rizal Harahap dari Gatra. “Yang mistis jauhlah.”
Sebagaimana surveyor yang merahasiakan klien, Ikrimah juga merahasiakan surveyornya. “Objektivitas warga yang disurvei bisa terpengaruh kalau mengetahui survei dipesan kandidat tertentu,” ia menambahkan. Bagaimana bila menurut survei popularitas jagonya jeblok? “Mereka bekerja secara ilmiah, apa pun hasilnya kami terima,” kata Ikrimah. Momentum pilkada sedang menguji akurasi survei politik.

Posted in: